JP Radar Kediri – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan pada Selasa, 3 Maret 2026.
Beberapa pihak telah diamankan, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Namun, hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan rinci mengenai dugaan yang menjadi dasar OTT.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dikutip dari ANTARA, dugaan korupsi dalam kasus ini diduga terkait dengan proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, beberapa ruangan di kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan disegel oleh KPK. Hal ini dilakukan guna mengamankan dokumen penting dan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus yang sedang diselidiki.
Penyegelan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memastikan seluruh bukti terkait dugaan korupsi diamankan dengan baik.
Semua pihak yang diamankan telah dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sesuai dengan prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.
Hingga saat ini, semua yang telah diamankan masih berstatus terperiksa, sementara penyidik tengah menelusuri dugaan korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut.
Proses penyelidikan juga mencakup pengumpulan keterangan dari saksi, pemeriksaan dokumen administrasi, dan peninjauan berbagai barang bukti yang diamankan dari sejumlah ruangan yang telah disegel.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan semua bukti terkumpul sebelum keputusan hukum ditetapkan.
Publik Menunggu Informasi Resmi
Sampai saat ini, KPK belum merilis informasi rinci mengenai kasus ini. Publik masih menunggu konferensi pers resmi dari KPK untuk mendapatkan penjelasan lengkap mengenai dugaan korupsi, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah hukum yang akan diambil.
Masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya menunggu perkembangan lebih lanjut, mengingat posisi bupati sebagai kepala daerah memiliki peran penting dalam administrasi dan jalannya pemerintahan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah aktif. OTT yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen lembaga untuk menindak dugaan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di tingkat pemerintah daerah.
Publik diharapkan dapat menunggu informasi resmi dari KPK agar tidak terjadi kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak berdasar.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil