JP Radar Kediri - Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih melangsungkan pencairan bansos reguler (PKH dan BPNT) serta bantuan pendidikan (PIP) di berbagai wilayah.
Selain menyelesaikan penyaluran untuk KPM kartu KKS, fokus Kemensos juga percepatan bansos pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh.
Dikutip dari Youtube Klik Bansos, Pengecekan saldo KKS Merah Putih menunjukkan tren pencairan bansos PKH BPNT yang merata, termasuk bantuan pendidikan:
Wilayah Bandung, Jawa Barat masuk saldo dari bank BNI dan Mandiri untuk bansos BPNT Tahap 4 Rp600.000 alokasi tiga bulan.
Cair pula PIP (Program Indonesia Pintar) Rp450.000 di BSI, BRI Nasional Cair untuk komponen anak sekolah (sekolah dasar).
Batas waktu pencairan Bansos tahun 2025 (berdasarkan surat edaran Kemensos) adalah hingga 31 Desember 2025. KPM diminta segera menarik dananya.
Untuk KKS Baru yang KPM yang keterangannya exclude (KKS tidak terdistribusi), pendistribusian KKS baru diperkirakan akan dilakukan pada Januari 2026.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indrawijaya setelah bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul di Jakarta, memfokuskan pembahasan pada percepatan penyaluran bansos kepada korban bencana, khususnya di wilayah Sumatera Barat dan Aceh yang terdampak longsor dan banjir bandang.
Masyarakat terdampak (mengungsi) di wilayah tersebut dipastikan mendapatkan bantuan pemulihan ekonomi dan bantuan lauk pauk, di luar bantuan reguler:
1. Pemulihan Bencana (per KK) Minimal Rp8.000.000 Meliputi: Isian Rumah (Rp3 Juta) dan Pemulihan Ekonomi (Rp5 Juta).
2. Uang Lauk Pauk (Tambahan) Rp300.000 hingga Rp450.000 per bulan. Dana bantuan tunai untuk kebutuhan lauk pauk keluarga.
3. 3. Bantuan Pangan Beras 10 kg per bulan. Bantuan rutin untuk menjaga ketahanan pangan keluarga terdampak.
4. Dukungan Lain Uang Tunggu Hunian (Rp600.000), Pembangunan Hunian Sementara/Tetap.Dana tambahan untuk mendukung masa transisi.
Wilayah Sudah Cair Bansos Tahap 4
Sejumlah daerah di berbagai provinsi dilaporkan sudah mulai mencairkan bantuan diantaranya:
-Sumatra,
-Jawa,
-Kalimantan,
-Sulawesi,
-Bali
-Jakarta,
-Bandung,
-Surabaya,
-Medan,
-Makassar,
-Denpasar
Namun pemerintah menegaskan bahwa wilayah lain juga menyusul, sehingga masyarakat di daerah yang belum cair diminta bersabar dan tetap memantau informasi resmi.
Daftar Bantuan yang Tidak Dilanjutkan di 2026
• Penebalan bansos sembako
• BLT Kesra
• BSU BPJS Ketenagakerjaan
• Bantuan beras plus minyak goreng
BLT Dana Desa yang dinilai rawan penyalahgunaan
Penghentian ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan penataan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Meski sejumlah bantuan dihentikan, pemerintah memastikan PKH, BPNT, dan PIP tetap menjadi program prioritas di tahun 2026.
Editor : Shinta Nurma Ababil