Gebrakan positif dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Tahun ini, proses pengangkatan perangkat desa melalui proses yang transparan dan ketat. Bahkan, prosesnya hampir menyamai ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Proses seleksi yang ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ini menjadi terobosan yang pas di era tingginya perhatian pemerintah pusat terhadap desa. Mengingat tingginya kucuran dana langsung ke desa. Angkanya selalu melewati miliaran rupiah. Otomatis, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengelola dana besar tersebut.
Tak hanya kepala desa, tetapi juga perangkat desa yang membantunya. Langkah Pemkab Kediri dengan menggandeng pihak ketiga menjadi awal dari komitmen untuk melaksanakan transparansi.
Sebenarnya, langkah-langkah transparansi yang ‘dipaksa’ oleh DPMPD ini sudah dimulai dari proses laporan administrasi keuangan. Tahun ini, desa sudah diharuskan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam setiap pelaporan keuangan. Prosesnya sendiri sudah dirintis sejak dua tahun lalu.
Kini, langkah positif lainnya dilakukan dengan menggandeng Universitas Brawijaya dalam menentukan perangkat desa. Sudah menjadi rahasia umum, di era sebelumnya, prosesnya sangat membuka masuknya unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Jadi, jangan heran kalau menemukan ada saudara, teman atau mungkin anak kandung yang berada di dalam struktur perangkat desa.
Bagaimana tidak, sebelumnya, prosesnya hanya tes tulis dan wawancara. Itu pun hanya melibatkan camat dan kepala desa bersangkutan. Jadi, kalau ada tudingan miring dalam prosesnya pun jadi bisa dimaklumi. “Lha iya..itu kan namanya jeruk makan jeruk,” celetuk salah satu pejabat di DPMPD seraya tertawa mengomentari fenomena pemilihan perangkat desa di waktu lalu.
Karena itu, dengan menggandeng akademisi Universitas Brawijaya, maka prosesnya jadi lebih transparan. Seleksinya juga dijamin lebih ketat. Ada tiga tahapan yang harus dilalui. Mulai tes tulis, psikotes hingga praktik komputer. Khusus tes tulis dan psikotes dengan mengisi lembar jawaban komputer (LJK). Sementara untuk praktik komputer, peserta minimal harus mengusai dasar penggunaan komputer. Mulai mengetik hingga mengeprint. Hasil tes pun langsung bisa diketahui peserta tak lama setelah ujian. Hal ini membuat peserta bisa memantau seluruh hasil tes yang telah dikerjakannya.
Apalagi, hasil tes dengan LJK pun sudah langsung bisa diketahui hari itu juga, yaitu Kamis, 25 Januari 2018. Seperti halnya koreksi ujian nasional, prosesnya menggunakan scanner. Setelah diakumulasi, para peserta sudah bisa mengetahui lolos atau tidak dalam ujian perangkat desa ini.
Setelah proses pengumuman ini, yang perlu menjadi perhatian, apakah nama-nama yang berhasil lolos dan memenuhi kuota ini benar-benar menempati posisi yang kosong tersebut. Kepala DPMPD Satirin pun berani menjaminnya. Sebab, menurutnya, adanya proses seleksi ketat ini memang diharapkan akan menghasilkan perangkat desa yang benar-benar mampu di bidangnya. Tak hanya mengandalkan ‘dekat’ dengan kepala desa, tetapi juga mampu dari sisi psikologis, kemampuan akademik dan yang dibutuhkan saat ini adalah keterampilan menggunakan komputer.
Bahkan, dari kemajuan proses rekrutmen tahun ini, tidak menutup kemungkinan akan adanya proses seleksi selanjutnya yang lebih baik. Seperti halnya ujian nasional yang saat ini diterapkan ujian berbasis komputer, tidak menutup kemungkinan pada rekrutmen selanjutnya juga menggunakan sistem online. Peserta cukup berhadapan dengan komputer dengan soal yang dibatasi waktu per itemnya. Menekan cara-cara ‘pilih kancing ’ saat memilih jawaban multiple choice hingga lirik-lirikan dengan peserta lainnya. Keren kan? Biar semakin tak ada lagi celetukan ‘jeruk kok makan jeruk?’ hehehe.... (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : adi nugroho