Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beredar Rumor Pemakzulan Gibran, DPR Wacanakan Hak Menyatakan Pendapat

S
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka

Advertisement

JP Radar Kediri – Rumor pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beredar dan memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di Senayan untuk menyoroti posisi tersebut.

Langkah konstitusional ini mencuat di tengah dinamika politik pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menjadi salah satu legislator yang terang-terangan mengusulkan penggunaan hak tersebut. 

Advertisement

Melalui akun Instagram pribadinya, Mardani membagikan momen pertemuannya dengan rekan sesama anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia, untuk membahas langkah ini demi menjaga marwah negara serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Jumpa kawan lama, Mas Ahmad Doli Kurnia: insya Allah dengan niat menjaga marwah negeri dan good governance: Hak Menyatakan Pendapat atas Keputusan MK dan MA: JALAN," tulis Mardani dalam unggahannya, dikutip Selasa (10/11).

Advertisement

Dalam unggahan berbeda, Mardani turut memperlihatkan draf surat usulan penggunaan hak tersebut, menempatkannya sebagai salah satu inisiator awal di parlemen. 

Dorongan ini tak lepas dari polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menghangat menyusul terbitnya putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA, serta kaitannya dengan catatan dalam putusan MK.

Hak Menyatakan Pendapat dapat berujung pada pemakzulan?

Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Melalui hak ini, DPR dapat menyampaikan pandangan resmi terhadap kebijakan pemerintah maupun kejadian luar biasa, baik di dalam maupun luar negeri. Aturan ini biasanya digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Lebih jauh, hak tersebut juga dapat diajukan apabila ada dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan undang-undang, pelanggaran yang dimaksud meliputi:

Advertisement

Artikel Terkait

Beredar Kabaar Jokowi Bakal Pimpin PSI, KDM Duet Bareng Gibran 2029, Begini Faktanya

Beredar Kabaar Jokowi Bakal Pimpin PSI, KDM Duet Bareng Gibran 2029, Begini Faktanya

Dinamika politik nasional kembali memanas seiring Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum Part

Polemik Ijazah Gibran: Prabowo Didesak Segera Bersikap, Ini Tanggapan Bahlil

Polemik Ijazah Gibran: Prabowo Didesak Segera Bersikap, Ini Tanggapan Bahlil

Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mengambil pendidi taktis guna menuntaskan pendidi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini dinilai

Demo Hari Ini! Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 500 Mahasiswa Gelar Aksi di Jakarta

Demo Hari Ini! Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 500 Mahasiswa Gelar Aksi di Jakarta

Aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Selasa (20/10) digelar untuk mengevaluasi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumin

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer