KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Penangkapan yang ke-18
JP Radar Kediri – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Penangkapan ini tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Peristiwa hukum ini sontak menjadi sorotan publik, mengingat Pemkab Pemalang sempat mendapatkan catatan khusus terkait pencegahan rasuah langsung dari markas KPK.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi senyap yang membidik kepala daerah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah tersebut.
"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi para jurnalis di Jakarta, Rabu (29/7).
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tim penyidik KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini.
Baca Juga: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Ditahan, Dititipkan di Rutan KPK
Sempat Ikut Rapat Pencegahan dan Janji Lakukan Perbaikan
Penangkapan Anom Widiyantoro menyisakan ironi tersendiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 16 Juni 2025, jajaran Pemkab Pemalang sempat menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara tegas menyoroti tiga titik rawan rasuah di lingkungan Pemkab Pemalang.
Ketiga sektor krusial yang menjadi celah basah tersebut meliputi:Sektor penganggaran daerahPengadaan barang dan jasa (PBJ)Pengelolaan sumber daya manusia (SDM)Menanggapi sorotan tajam tersebut, Anom Widiyantoro kala itu sempat pasang badan dan menegaskan komitmen penuhnya untuk melakukan pembenahan total demi kesejahteraan masyarakat.
Ia bahkan mengaku menjadikan kasus OTT yang menjerat mantan Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang di masa kepemimpinannya.
