Progres Pengajuan Gaji PNS Naik 2026, Menpan RB Buka Suara Beri Syarat Ini
JP Radar Kediri - Banyak yang penasaran dengan kelanjutan surat pengajuan kenaikan gaji PNS pada 2026 yang sudah diterima oleh Kementerian.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana penyesuaian gaji masih dalam proses kajian internal.
“Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10).
Pemerintah menekankan perlunya perhitungan fiskal yang cermat untuk memastikan kebijakan tidak membebani APBN 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengaku mendukung rencana tersebut.
Akan tetapi, kembali mengingatkan bahwa pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Pasalnya perkara kenaikan gaji ASN tidak bisa diputuskan sepihak. Pemerintah harus memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup stabil sebelum kebijakan diberlakukan.
"tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” ujarnya di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (18/11) dikutip dari Jawapos.
Update terbarunya, Ia menegaskan belum ada pertemuan lanjutan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai hal ini. Meski begitu, komunikasi sudah dilakukan melalui surat resmi.
“Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat,” kata Rini.
Rencana kenaikan gaji ASN pada 2026 pertama kali mengemuka lewat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memutakhirkan RKP 2025. Dokumen tersebut memasukkan penyesuaian gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.
Isi lampiran Perpres 79/2025 juga menegaskan fokus pemerintah:
“Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara,".
Disamping itu, Dirjen Anggaran Luky Alfirman turut memastikan bahwa Kemenkeu sudah menerima surat dari Kementerian PANRB.
Tak sekadar mengambil keputusan, Kemenkeu memastikan untuk lebih dulu mempertimbangkan soal usulan kenaikan gaji PNS tersebut.
Saat ini pihaknya masih mengkaji dan melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
"Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak, ini bukan hanya simpel, kita naikin apa naikin gaji gitu, nggak seperti itu," jelas Luky.
Di sisi lain, Luky pun menyoroti soal remunerasi yang menjadi salah satu faktor pendukung dari penataan organisasi. Namun dalam hal ini, pemerintah akan menetapkan besarannya tergantung pada kinerja dan produktivitas PNS-nya itu sendiri.
Tak hanya itu, dalam pertimbangan yang akan dilakukan, pemerintah juga akan turut memastikan kesiapan fiskal untuk bisa memfasilitasi kenaikan gaji PNS 2026.
"Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa," jelas Luky.
Terakhir Luky menyebut pemerintah akan mempertimbangkan kemampuan fiskal sekarang.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
