
JP Radar Kediri – Hasil survei terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap jurang yang lebar antara menteri yang dinilai berprestasi dan mereka yang justru menuai kritik publik pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam laporan yang dikutip Tempo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi pejabat dengan kinerja terburuk versi responden survei Celios. Ia menempati posisi terbawah dengan skor minus 151 poin, disusul Kepala Badan Geospasial Nasional (BGN) Dadan Hindayana (-81 poin), Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai (-79 poin), serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (-56 poin). Adapun Menteri Kebudayaan Fadli Zon berada di bawah mereka dengan skor -36 poin.
Kesenjangan Tajam Antara yang Diapresiasi dan Dikritik
Celios mencatat, penilaian terhadap para menteri menunjukkan ketimpangan besar antara pejabat yang dianggap berhasil menjalankan program prioritas dengan mereka yang dinilai gagal menjaga stabilitas kebijakan publik.
“Evaluasi kinerja menteri menunjukkan kesenjangan tajam antara mereka yang diapresiasi publik dan yang menuai kritik keras,” tulis Celios dalam laporan yang dikutip Tempo, Senin (20/10).
Survei ini dilakukan terhadap 120 pakar dan pengamat kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan expert judgment. Para responden diminta menilai siapa saja menteri dengan kinerja terbaik dan terburuk selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berdasarkan tiga indikator utama: efektivitas kebijakan, transparansi, dan dampak terhadap masyarakat.
Yusril dan Airlangga Puncaki Daftar Menteri Terbaik
Di sisi lain, beberapa nama muncul sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Celios mencatat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menempati posisi teratas dengan skor positif tertinggi.
Keduanya disusul oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sama-sama mengantongi nilai lebih dari 40 poin.
Celios menilai, para menteri dengan skor tinggi umumnya mampu menjaga arah kebijakan tetap konsisten dan menunjukkan hasil nyata dalam program prioritas masing-masing sektor.
Evaluasi untuk Perombakan Kabinet?
Lembaga riset tersebut menekankan bahwa hasil survei ini bisa menjadi masukan penting bagi Presiden Prabowo dalam menentukan arah penyegaran kabinet di masa mendatang.
“Survei ini menggambarkan persepsi para ahli mengenai sejauh mana para menteri mampu menunaikan mandat pembangunan yang dijanjikan,” demikian pernyataan Celios dalam laporannya.
Mereka juga menambahkan bahwa menteri atau kepala badan yang baru dilantik pada September 2025 tidak dimasukkan dalam penilaian karena masa kerja yang masih terlalu singkat untuk dievaluasi.
Meski tidak secara eksplisit menyinggung rencana reshuffle, hasil survei ini diyakini akan menjadi bahan evaluasi politik penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini memasuki tahun kedua.



