Terkuak! Dugaan Beras Oplosan Libatkan BUMD DKI, DPRD Minta Audit Total!

JP Radar Kediri – Dugaan peredaran beras oplosan yang menyeret salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan milik Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan tajam.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, meminta agar kasus ini diungkap secara menyeluruh dan diproses secara hukum.
“Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap semua gudang BUMD pangan,” tegas Rio, Senin (15/7).
Menurutnya, dugaan praktik pengoplosan beras oleh BUMD berinisial FS harus ditindak secara serius demi memastikan jalannya distribusi pangan berjalan sesuai aturan.
“Semua proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Rio juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pelacakan stok beras digital dari gudang hingga ke tangan konsumen.
Ia menyarankan agar data ketersediaan dan harga beras bisa dipantau secara real-time, guna mencegah permainan pasokan dan harga oleh oknum tak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, ia juga mendorong kolaborasi antara BUMD, Bulog, dan aparat kepolisian untuk mengawasi ketat rantai distribusi beras.
Termasuk menggelar inspeksi mendadak secara rutin, khususnya di pasar induk seperti Cipinang.
“Pelaku penimbunan maupun pemalsuan harus ditindak tegas. Kami di Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja BUMD pangan, termasuk soal rekrutmen dan pengawasan internalnya,” tambah Rio.
Baca Juga: Duh! Mentan Temukan 5 Jenis Pupuk Palsu Beredar di Pasaran, Petani Terancam Rugi Rp3,2 Triliun
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, ikut buka suara soal isu tersebut.
Ia membenarkan bahwa BUMD berinisial FS telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran kualitas beras yang beredar di sejumlah ritel modern.
“FS sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. Jika diperlukan, akan ada pemanggilan lanjutan setelah hasil analisis laboratorium keluar,” ujarnya.
Sebagai informasi, Dinas KPKP menggunakan beras merek SP dan SR produksi FS untuk program pangan bersubsidi.
Program ini ditujukan bagi masyarakat tertentu dengan kualitas beras kelas premium.
Dinas pun rutin mengambil sampel beras dari gudang FS setidaknya tiga kali dalam setahun, dan mengujinya di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kualitas beras sesuai standar.
