Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Bansos PKH dan BPNT Cair 10 Juli 2025, Lakukan Ini Agar Kamu Dapat!

JP Radar Kediri - Bantuan sosial (bansos) tahap 3 akan cair di bulan Juli ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bansos PKH dan BPNT tahap 3 dilansir dari Radar Bogor dijadwalkan dimulai pada 10 Juli 2025.
Namun yang jadi perhatian disamping kabar gembira tersebut adalah munculnya peringatan penting terkait penerima bantuan.
Begini cara agar bansos cair?
Dijelaskan, jika pencairan bansos tahap 3 akan berlangsung secara bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah prioritas dengan tingkat kepatuhan administrasi tertinggi.
Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya validasi data dan meminta masyarakat untuk memastikan bahwa identitas seperti NIK, nomor KK, serta informasi keluarga lainnya sudah sesuai dan aktif.
KPM juga bisa melakukan pengecekan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau langsung menghubungi Dinas Sosial setempat.
Dengan adanya pencairan tahap 3 ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu pencairan dana semata, namun juga proaktif mengecek kelengkapan data dan memahami bahwa bantuan sosial merupakan program bersyarat yang diberikan sesuai kondisi terkini penerima.
Kriteria Penerima Bansos yang Dicoret
Pemerintah melakukan pencoretan dari daftar penerima bansos PKH dan BPNT akibat ketatnya evaluasi data dan menetapkan sejumlah kriteria baru. Adapun salah satu faktor utama yang menyebabkan KPM dicoret adalah peningkatan status ekonomi.
Berdasarkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil survei lapangan, dipastikan keluarga yang berada di desil 5 hingga 10 dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Mereka adalah:
- Memiliki pendapatan tetap atau penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi/Kabupaten akan dikeluarkan dari daftar.
- ASN, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer yang menerima gaji rutin dari APBN/APBD, bahkan guru bersertifikasi dan tenaga kesehatan.
-Tidak memenuhi syarat berdasarkan kategori tertentu seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat untuk menerima PKH.
- untuk BPNT, jika ditemukan data ganda, ketidaksesuaian NIK atau KK dengan database Dukcapil, hingga adanya informasi bahwa penerima telah meninggal dunia atau pindah domisili tanpa pelaporan, maka hak pencairan akan dibekukan atau dihapus.



