
JP Radar Kediri — Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) kini menghantui sektor hotel dan restoran di Indonesia. Setelah sebelumnya sektor industri manufaktur seperti SRITEX dan Yamaha dilanda gelombang PHK besar-besaran, kini giliran pelaku usaha perhotelan yang harus gigit jari.
Berdasarkan data terbaru, tercatat sudah sekitar 26.500 karyawan hotel dan restoran yang terdampak. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah jika situasi ekonomi nasional tak kunjung membaik.
“Yang jelas, faktor utama adalah kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Ketika daya beli masyarakat turun, otomatis daya jual juga ikut menurun,” kata Siti Mukaromah, anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKB yang disiarkan PKBTV.
Ia menjelaskan, masyarakat kini lebih memilih menahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti menginap di hotel atau makan di restoran. “Efisiensi yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar berdampak langsung ke sektor lain, termasuk pariwisata. Kalau orang saja sudah sulit belanja, siapa yang mau liburan?” tambahnya.
Selain masalah ekonomi, ia juga menyoroti regulasi pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya efektif untuk menangani masalah ini. “Harusnya ada evaluasi, apakah langkah-langkah efisiensi pemerintah, termasuk pengurangan sumber daya di lembaga atau kementerian, sudah tepat atau justru memperburuk keadaan,” ujarnya.
Di tengah badai PHK ini, DPR mencoba menawarkan jalan keluar. Saat ini, Komisi VII tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata yang diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang. RUU ini mengusung konsep ekosistem pariwisata yang berkesinambungan, mencakup bukan hanya destinasi wisata tetapi juga sektor pendukung seperti hotel, restoran, dan usaha kecil lainnya.
“Kita berharap, melalui Undang-Undang Pariwisata yang baru, kita bisa mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada. Salah satunya, bagaimana hotel bisa dimaksimalkan bukan sekadar tempat menginap, tapi juga sebagai bagian dari wisata itu sendiri, seperti konsep wisata mes,” jelasnya.
Menurutnya, jika potensi ini dimaksimalkan, ada peluang untuk menghidupkan kembali sektor perhotelan dan restoran yang saat ini lesu. “Kami butuh langkah cepat, kebijakan yang arif, dan tentu kerja sama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Jangan sampai niat mengurangi kemiskinan justru menciptakan kemiskinan baru,” tegasnya.
Sejumlah pelaku usaha hotel juga mengaku pesimistis jika situasi terus seperti ini. Menurutnya, tamu sepi, biaya operasional tetap harus jalan. Demikian disampaikan salah satu manjer hotel di Kediri.



