23 C
Kediri
Wednesday, August 17, 2022
Array

Duh, Surat Izin Cuti Petahana Belum Keluar

- Advertisement -

KEDIRI KOTA- Hingga kemarin, berkas yang dikumpulkan para bakal pasangan calon (paslon) dalam pilwali Kediri 2018 belum semuanya lengkap. Beberapa di antaranya hanya menyertakan surat tanda terima dari instansi terkait saja. Di antaranya adalah surat cuti yang harus diserahkan oleh paslon petahana, Abdullah Abu Bakar – Lilik Muhibbah.

Padahal, batas akhir pelengkapan berkas itu pada 20 Januari. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila sampai tenggat itu berkas milik paslon belum juga lengkap?

Sebenarnya, bila merujuk pada pentingnya berkas paslon, kelengkapan adalah faktor penting. Jika ada surat yang tak bisa dipenuhi, paslon tersebut bisa gugur dari pencalonan.

Namun, untuk beberapa kasus, hal itu tak diterapkan. Pihak KPU masih memberi toleransi. Seperti misalnya surat keterangan cuti dari paslon petahana.

- Advertisement -

“Selama ada upaya, ada keterangan dari sana (Pemprov Jatim) masih proses, KPU masih akan memberikan batas waktu tambahan,” terang Komisioner Divisi Teknnis Penyelenggaraan KPU Kota Kediri Pusporini.

Menurut Pusporini, saat ini sudah ada tanda terima dari Pemprov Jatim. Artinya, pihak paslon sudah mengajukan izin cuti. Namun persetujuannya yang belum keluar.

Baca Juga :  Peran Ibu di Tengah Wabah

Menurutnya, penyertaan surat tanda terima dari instansi terkait masih ditoleransi oleh KPU Kota Kediri. Karena tidak semua surat yang diajukan langsung akan mendapat balasan dari instansi terkait. “Termasuk pengajuan cuti pasangan incumbent,” tambahnya.

Sampai kapan toleransi tersebut diberikan pihak KPU Kota Kediri? Menurut Puspo, deadline melengkapi berkas adalah 18 hingga 20 Januari. Bila belum terlengkapi pada saat itu, pihak KPU akan memberikan lagi tambahan waktu.  “Maksimal sekali, nanti tanggal 27 Januari,” ucapnya.

Khusus untuk paslon petahana, surat cuti sangat diperlukan. Pasalnya agenda pilkada sangat banyak. Jadwalnya pun ketat. Karena itu, surat cuti harus ada sebelum dimulainya masa kampanye.

“Cuti akan mulai berlaku sejak hari kampanye pertama tanggal 15 Februari hingga Juni ketika pencoblosan,” tegasnya.

Selain surat cuti, ada beberapa berkas lainnya yang juga masih belum dipenuhi oleh pasangan Mas Abu-Ning Lik, sebutan pasangan incumbent ini. Yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tapi, untuk berkas LHKPN, juga belum bisa dilengkapi paslon lainnya, Aizzudin-Sudjono dan Samsul Ashar-Teguh Juniadi. Ketiganya masih melampirkan surat tanda terima penyerahan dokumen ke KPK.

Baca Juga :  3 Parpol Baru Belum Kirim Salinan SK

Memang, perlu proses agar ketiga bakal pasangan calon tersebut nantinya mendapatkan LHKPN. Pasalnya KPK sendiri masih harus melakukan kroscek. Apakah dokumen yang diserahkan akurat dan sesuai dengan kenyataan atau tidak.

“Rata-rata 14 hari. Tetapi bisa lebih lama tergantung beban kerja KPK sedang banyak atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya melihat dari segi kelengkapan berkas saja. Mereka juga harus memastikan keabsahan setiap berkas yang diserahkan. Jangan sampai ada berkas yang ternyata tidak resmi atau bahkan palsu.

“Jadi harus teliti dan hati-hati,” terangnya kepada wartawan koran ini.

Nantinya hasil verifikasi administrasi berkas calon akan disampaikan bersamaan dengan hasil tes kesehatan para bakal pasangan calon. “Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, nanti akan diumumkan pada tanggal 17 Januari,” pungkasnya.

- Advertisement -

KEDIRI KOTA- Hingga kemarin, berkas yang dikumpulkan para bakal pasangan calon (paslon) dalam pilwali Kediri 2018 belum semuanya lengkap. Beberapa di antaranya hanya menyertakan surat tanda terima dari instansi terkait saja. Di antaranya adalah surat cuti yang harus diserahkan oleh paslon petahana, Abdullah Abu Bakar – Lilik Muhibbah.

Padahal, batas akhir pelengkapan berkas itu pada 20 Januari. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila sampai tenggat itu berkas milik paslon belum juga lengkap?

Sebenarnya, bila merujuk pada pentingnya berkas paslon, kelengkapan adalah faktor penting. Jika ada surat yang tak bisa dipenuhi, paslon tersebut bisa gugur dari pencalonan.

Namun, untuk beberapa kasus, hal itu tak diterapkan. Pihak KPU masih memberi toleransi. Seperti misalnya surat keterangan cuti dari paslon petahana.

“Selama ada upaya, ada keterangan dari sana (Pemprov Jatim) masih proses, KPU masih akan memberikan batas waktu tambahan,” terang Komisioner Divisi Teknnis Penyelenggaraan KPU Kota Kediri Pusporini.

Menurut Pusporini, saat ini sudah ada tanda terima dari Pemprov Jatim. Artinya, pihak paslon sudah mengajukan izin cuti. Namun persetujuannya yang belum keluar.

Baca Juga :  Surat Cuti Petahana Tunggu sebelum Deadline

Menurutnya, penyertaan surat tanda terima dari instansi terkait masih ditoleransi oleh KPU Kota Kediri. Karena tidak semua surat yang diajukan langsung akan mendapat balasan dari instansi terkait. “Termasuk pengajuan cuti pasangan incumbent,” tambahnya.

Sampai kapan toleransi tersebut diberikan pihak KPU Kota Kediri? Menurut Puspo, deadline melengkapi berkas adalah 18 hingga 20 Januari. Bila belum terlengkapi pada saat itu, pihak KPU akan memberikan lagi tambahan waktu.  “Maksimal sekali, nanti tanggal 27 Januari,” ucapnya.

Khusus untuk paslon petahana, surat cuti sangat diperlukan. Pasalnya agenda pilkada sangat banyak. Jadwalnya pun ketat. Karena itu, surat cuti harus ada sebelum dimulainya masa kampanye.

“Cuti akan mulai berlaku sejak hari kampanye pertama tanggal 15 Februari hingga Juni ketika pencoblosan,” tegasnya.

Selain surat cuti, ada beberapa berkas lainnya yang juga masih belum dipenuhi oleh pasangan Mas Abu-Ning Lik, sebutan pasangan incumbent ini. Yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tapi, untuk berkas LHKPN, juga belum bisa dilengkapi paslon lainnya, Aizzudin-Sudjono dan Samsul Ashar-Teguh Juniadi. Ketiganya masih melampirkan surat tanda terima penyerahan dokumen ke KPK.

Baca Juga :  Peran Ibu di Tengah Wabah

Memang, perlu proses agar ketiga bakal pasangan calon tersebut nantinya mendapatkan LHKPN. Pasalnya KPK sendiri masih harus melakukan kroscek. Apakah dokumen yang diserahkan akurat dan sesuai dengan kenyataan atau tidak.

“Rata-rata 14 hari. Tetapi bisa lebih lama tergantung beban kerja KPK sedang banyak atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya melihat dari segi kelengkapan berkas saja. Mereka juga harus memastikan keabsahan setiap berkas yang diserahkan. Jangan sampai ada berkas yang ternyata tidak resmi atau bahkan palsu.

“Jadi harus teliti dan hati-hati,” terangnya kepada wartawan koran ini.

Nantinya hasil verifikasi administrasi berkas calon akan disampaikan bersamaan dengan hasil tes kesehatan para bakal pasangan calon. “Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, nanti akan diumumkan pada tanggal 17 Januari,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/