26 C
Kediri
Sunday, August 14, 2022
Array

Korupsi Taufiqurrahman Ditangani Kejagung

- Advertisement -

NGANJUK – Bupati nonaktif Taufiqurrahman agaknya harus menghadapi kasus korupsi dari dua lembaga penegak hukum. Pasalnya, selain dijerat tiga pasal tindak pidana korupsi (tipikor) oleh KPK, Taufiq juga masih harus menghadapi kasus korupsi serupa yang saat ini berada di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hingga pertengahan Januari ini, kasus tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Untuk diketahui, sesuai putusan praperadilan yang dimenangkan Taufiqurrahman pada pertengahan 2017 lalu, KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi bupati dua periode itu ke Kejagung pada 23 September 2017 lalu. Dengan pelimpahan ini, penanganan kasus dugaan gratifikasi dan kasus dugaan penyalahgunaan terhadap lima proyek di Nganjuk pun beralih ke Kejagung.

Yaitu, pembangunan Jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir, proyek perbaikan jalan Sukomoro-Kecubung. Kemudian, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngrengket-Mlorah.

Berdasar penyidikan KPK, Taufiq diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 18,5 miliar sejak 2008 hingga 2014 lalu. Rinciannya, Taufiq diduga menerima dana penyanggah pada 2008 lalu sebesar Rp 650 juta. Kemudian, dia diduga mengatur paket lelang dalam kurun waktu 2009-2010 senilai Rp 6,3 miliar. Tidak hanya itu, Taufiq diduga juga mengatur proyek penunjukan langsung selama 2010-2014 dan menerima gratifikasi senilai Rp 11,6 miliar.

Baca Juga :  Kejari Kota Kediri Periksa 50 Orang, Akan Masuk Penyidikan

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk Eko Baroto yang dikonfirmasi tentang kelanjutan perkara korupsi Taufiqurrahman mengatakan, dirinya belum mengetahui perkembangan kasusnya. “Kasusnya (kasus korupsi Taufiq, Red) ditangani Kejagung. Bukan Kejari,” kata Eko.

- Advertisement -

Hingga kemarin, lanjut Eko, Kejagung tidak melimpahkan kasusnya ke Kejari Nganjuk. Sebab, sesuai putusan praperadilan, kasus memang dikembalikan ke Kejagung.

Data yang dihimpun koran ini dari direktori putusan MA terkait kasus praperadilan Taufiqurrahman menyebutkan, KPK sudah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga sempat memblokir rekening keluarga Taufiq. Hal yang sama dilakukan saat KPK kembali menyidik kasus gratifikasi, dugaan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana pencucian uang hingga kasus jual beli jabatan yang melibatkan Taufiq.

Baca Juga :  JPU Tuntut Penimbun Solar Subsidi 22 Bulan Penjara

Sebelumnya KPK dinyatakan kalah dalam gugatan praperadilan. Hakim PN Jakarta Selatan menggunakan dasar surat perintah penyidikan (sprindik) yang menjadi dasar penanganan perkara. Hakim menilai Kejagung menyidik kasus korupsi Taufiq dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 12 Desember 2011. Sedangkan KPK baru mengeluarkan surat perintah penyelidikan pada 24 November 2015 dan surat perintah penyidikan pada 23 November 2016 lalu.

Atas dasar inilah majelis hakim menilai Kejagung lebih layak menindaklanjuti kasus tersebut. Sebab, mereka yang menangani perkara lebih dulu. Karenanya, majelis hakim mengembalikan penanganan perkara korupsi Taufiqurrahman ke Kejagung. 

- Advertisement -

NGANJUK – Bupati nonaktif Taufiqurrahman agaknya harus menghadapi kasus korupsi dari dua lembaga penegak hukum. Pasalnya, selain dijerat tiga pasal tindak pidana korupsi (tipikor) oleh KPK, Taufiq juga masih harus menghadapi kasus korupsi serupa yang saat ini berada di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hingga pertengahan Januari ini, kasus tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Untuk diketahui, sesuai putusan praperadilan yang dimenangkan Taufiqurrahman pada pertengahan 2017 lalu, KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi bupati dua periode itu ke Kejagung pada 23 September 2017 lalu. Dengan pelimpahan ini, penanganan kasus dugaan gratifikasi dan kasus dugaan penyalahgunaan terhadap lima proyek di Nganjuk pun beralih ke Kejagung.

Yaitu, pembangunan Jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir, proyek perbaikan jalan Sukomoro-Kecubung. Kemudian, proyek rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngrengket-Mlorah.

Berdasar penyidikan KPK, Taufiq diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 18,5 miliar sejak 2008 hingga 2014 lalu. Rinciannya, Taufiq diduga menerima dana penyanggah pada 2008 lalu sebesar Rp 650 juta. Kemudian, dia diduga mengatur paket lelang dalam kurun waktu 2009-2010 senilai Rp 6,3 miliar. Tidak hanya itu, Taufiq diduga juga mengatur proyek penunjukan langsung selama 2010-2014 dan menerima gratifikasi senilai Rp 11,6 miliar.

Baca Juga :  Kasus Korupsi di BPR Kota Kediri: Jaksa Tunggu Hasil Audit BPKP

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk Eko Baroto yang dikonfirmasi tentang kelanjutan perkara korupsi Taufiqurrahman mengatakan, dirinya belum mengetahui perkembangan kasusnya. “Kasusnya (kasus korupsi Taufiq, Red) ditangani Kejagung. Bukan Kejari,” kata Eko.

Hingga kemarin, lanjut Eko, Kejagung tidak melimpahkan kasusnya ke Kejari Nganjuk. Sebab, sesuai putusan praperadilan, kasus memang dikembalikan ke Kejagung.

Data yang dihimpun koran ini dari direktori putusan MA terkait kasus praperadilan Taufiqurrahman menyebutkan, KPK sudah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga sempat memblokir rekening keluarga Taufiq. Hal yang sama dilakukan saat KPK kembali menyidik kasus gratifikasi, dugaan penyalahgunaan wewenang, tindak pidana pencucian uang hingga kasus jual beli jabatan yang melibatkan Taufiq.

Baca Juga :  Polisi Tuntaskan Berkas Penyidikan Kades Kras

Sebelumnya KPK dinyatakan kalah dalam gugatan praperadilan. Hakim PN Jakarta Selatan menggunakan dasar surat perintah penyidikan (sprindik) yang menjadi dasar penanganan perkara. Hakim menilai Kejagung menyidik kasus korupsi Taufiq dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 12 Desember 2011. Sedangkan KPK baru mengeluarkan surat perintah penyelidikan pada 24 November 2015 dan surat perintah penyidikan pada 23 November 2016 lalu.

Atas dasar inilah majelis hakim menilai Kejagung lebih layak menindaklanjuti kasus tersebut. Sebab, mereka yang menangani perkara lebih dulu. Karenanya, majelis hakim mengembalikan penanganan perkara korupsi Taufiqurrahman ke Kejagung. 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/