29.8 C
Kediri
Friday, July 1, 2022
Array

JPU Telisik Aliran Dana Rp 600 Juta, Kemana?

KEDIRI KOTA – Tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, sepertinya, juga akan berkonsentrasi pada dugaan aliran dana terkait proyek tersebut ke beberapa pihak. Termasuk, adanya dugaan aliran dana Rp 600 juta ke anggota dewan. Dana itu, kabarnya digelontorkan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), pemenang tender, ke anggota dewan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (5/1), Ketua JPU Abdul Rasyid sudah mengonfrontasikan hal itu kepada saksi Nuruddin Hasan. Saat itu, politisi yang saat kasus itu terjadi duduk sebagai wakil ketua DPRD Kota Kediri tersebut membantah dengan tegas. “Tidak, saya tidak menerima (uang) sepeser pun,” bantah Nuruddin.

Bagi Rasyid, pihaknya bukan tanpa alasan mengonfrontasikan hal itu ke saksi. Sebab, hal itu tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bendahara PT SGS oleh Polda Jatim. Saat itu, pihak PT SGS mengaku telah menggelontorkan uang Rp 600 juta secara tunai kepada anggota dewan. Tujuannya untuk memuluskan agar PT SGS masuk dalam proyek Jembatan Brawijaya.

Baca Juga :  Penderita TB Harus Tes HIV, Ada Apa?

“Ada pengakuan seperti itu, makanya kami konfrontir. Itupun juga ada barang buktinya,” tandas Rasyid.

Karena itulah, JPU, menurut Rasyid, akan berusaha menghadirkan saksi dari anggota DPRD Kota Kediri saat itu. Termasuk Ketua DPRD waktu itu Wara S. Reni Pramana. Politisi wanita yang saat ini duduk sebagai wakil ketua dewan ini dalam sidang Senin lalu tak hadir.

“Karena saksi para pimpinan dewan juga belum  lengkap. Kesaksian mereka juga penting dalam kasus Jembatan Brawijaya tersebut,” jelasnya.

Selain berencana menghadirkan saksi dari anggota dewan, JPU juga akan mendatangkan saksi yang lain. Terutama saksi yang mengungkapkan adanya dugaan aliran dana tersebut. Keterangan saksi tersebut dengan anggota dewan itulah yang akan dikonfrontasikan. Dengan pengonfrontasian itu sekaligus sebagai ajang cross check terhadap dugaan tersebut.

Rasyid juga tidak menampik kemungkinan pihak penyidik Polda Jatim akan mengembangkan kasus tersebut. Karena para penyidik juga hadir menyaksikan persidangan. Fakta yang muncul tentu akan menjadi atensi mereka. Khususnya jika dugaan itu memang benar-benar kuat.

Baca Juga :  Periksa 3 Terpidana, Dalami Masalah Lelang Jembatan Brawijaya

“Tergantung penyidik di Polda juga apakah mereka mau mengembangkan fakta di persidangan atau tidak,” tegas Rasyid.

Untuk diketahui, sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin lalu itu adalah terkait kasus mega-proyek Jembatan Brawijaya. Proyek di era Wali Kota Samsul Ashar tersebut menelan dana puluhan miliar. Awalnya, sesuai persetujuan dalam APBD, proyek jembatan tersebut bersifat single-year. Dengan anggaran Rp 1,7 miliar. Kemudian dlaam perubahan anggaran keuangan (PAK) berganti menjadi multi-years dengan total anggaran Rp 71 miliar. Dalam realisasi kontrak lelang menjadi Rp 66 miliar.

Kasus ini menyeret tiga orang sebagai terdakwa. Yaitu Kasenan, Wijanto, dan Nur Iman Satryo Widodo. Kasenan adalah kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wijanto adalah Kabid Permukiman DPUPR, dan Widodo adalah pejabat pembuat komitmen (PPK).

- Advertisement -

KEDIRI KOTA – Tim jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya, sepertinya, juga akan berkonsentrasi pada dugaan aliran dana terkait proyek tersebut ke beberapa pihak. Termasuk, adanya dugaan aliran dana Rp 600 juta ke anggota dewan. Dana itu, kabarnya digelontorkan oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), pemenang tender, ke anggota dewan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (5/1), Ketua JPU Abdul Rasyid sudah mengonfrontasikan hal itu kepada saksi Nuruddin Hasan. Saat itu, politisi yang saat kasus itu terjadi duduk sebagai wakil ketua DPRD Kota Kediri tersebut membantah dengan tegas. “Tidak, saya tidak menerima (uang) sepeser pun,” bantah Nuruddin.

Bagi Rasyid, pihaknya bukan tanpa alasan mengonfrontasikan hal itu ke saksi. Sebab, hal itu tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bendahara PT SGS oleh Polda Jatim. Saat itu, pihak PT SGS mengaku telah menggelontorkan uang Rp 600 juta secara tunai kepada anggota dewan. Tujuannya untuk memuluskan agar PT SGS masuk dalam proyek Jembatan Brawijaya.

Baca Juga :  Lindungi Aset, Kodim 0810 Nganjuk Gandeng Kejaksaan

“Ada pengakuan seperti itu, makanya kami konfrontir. Itupun juga ada barang buktinya,” tandas Rasyid.

Karena itulah, JPU, menurut Rasyid, akan berusaha menghadirkan saksi dari anggota DPRD Kota Kediri saat itu. Termasuk Ketua DPRD waktu itu Wara S. Reni Pramana. Politisi wanita yang saat ini duduk sebagai wakil ketua dewan ini dalam sidang Senin lalu tak hadir.

“Karena saksi para pimpinan dewan juga belum  lengkap. Kesaksian mereka juga penting dalam kasus Jembatan Brawijaya tersebut,” jelasnya.

Selain berencana menghadirkan saksi dari anggota dewan, JPU juga akan mendatangkan saksi yang lain. Terutama saksi yang mengungkapkan adanya dugaan aliran dana tersebut. Keterangan saksi tersebut dengan anggota dewan itulah yang akan dikonfrontasikan. Dengan pengonfrontasian itu sekaligus sebagai ajang cross check terhadap dugaan tersebut.

Rasyid juga tidak menampik kemungkinan pihak penyidik Polda Jatim akan mengembangkan kasus tersebut. Karena para penyidik juga hadir menyaksikan persidangan. Fakta yang muncul tentu akan menjadi atensi mereka. Khususnya jika dugaan itu memang benar-benar kuat.

Baca Juga :  Pilih Berpisah karena Tidak Dinafkahi

“Tergantung penyidik di Polda juga apakah mereka mau mengembangkan fakta di persidangan atau tidak,” tegas Rasyid.

Untuk diketahui, sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Senin lalu itu adalah terkait kasus mega-proyek Jembatan Brawijaya. Proyek di era Wali Kota Samsul Ashar tersebut menelan dana puluhan miliar. Awalnya, sesuai persetujuan dalam APBD, proyek jembatan tersebut bersifat single-year. Dengan anggaran Rp 1,7 miliar. Kemudian dlaam perubahan anggaran keuangan (PAK) berganti menjadi multi-years dengan total anggaran Rp 71 miliar. Dalam realisasi kontrak lelang menjadi Rp 66 miliar.

Kasus ini menyeret tiga orang sebagai terdakwa. Yaitu Kasenan, Wijanto, dan Nur Iman Satryo Widodo. Kasenan adalah kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wijanto adalah Kabid Permukiman DPUPR, dan Widodo adalah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/