24.3 C
Kediri
Sunday, August 14, 2022

Dinas LHKP Kota Kediri Berkampanye Kurangi Sampah Plastik di Kantor

- Advertisement -

Dinas LHKP Kota Kediri tahu risiko penggunaan plastik secara berlebihan. Karena itu, mereka mulai menerapkan aturan pengurangan bahan plastik di kantornya. Kini, setiap pegawai membawa tumbler sebagai pengganti botol air mineral.

 

ANWAR BAHAR BASALAMAH, Kota, JP Radar Kediri 

 

 

- Advertisement -

Senam pagi baru saja usai di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, Jumat lalu (20/9). Setelah itu, puluhan pegawai berhamburan mengambil minum yang sudah dibawa dari rumah.

Bukan botol air mineral berbahan plastik yang diambil. Tetapi, mereka kompak membawa tumbler (botol air) yang bisa dipakai dalam jangka lama. Ada yang berwarna hitam, merah, putih, biru, dan ungu. Bentuknya pun beragam. Seteguk demi teguk air membasahi kerongkongan mereka.

Kepala DLHKP Didik Catur juga tidak mau kalah. Dia membawa tumbler berwana hitam gelap. “Saya juga bawa. Karena ini memang wajib di DLH (DLHKP),” katanya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Ya, sejak empat bulan lalu, Didik meminta seluruh pegawainya untuk mengurangi penggunaan plastik di kantor. Itu dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang lebih sulit diurai dibanding jenis lain. “Sekarang tidak boleh ada plastik di kantor,” ungkap pria 53 tahun ini.

Terobosan itu bermula dari imbauan dan peraturan soal penggunaan bahan plastik oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa kali pertemuan yang didatangi, Didik selalu mendapat instruksi soal itu. Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah sampah, DLHKP perlu menjadi inisiator.

Apalagi kantor dinas di Jl Mayor Bismo, Semampir, Kecamatan Kota itu yang mendorong penerbitan rancangan peraturan wali kota (perwali) tentang pengurangan penggunaan bahan plastik. Makanya, sebelum perwali diterbitkan, DLHKP harus memulai lebih dulu. “Kami harus membiasakannya dulu di kantor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Riza Farizaha, Siswi SMKN 2 Kediri, Olah Sampah Plastik Jadi Minyak

Didik memang hanya membuat aturan secara lisan. Setiap apel pagi dan rapat di masing-masing bidang, dia tidak lupa menyampaikan hal itu. “Tidak boleh membawa plastik ke kantor. Saya tekankan pada semua pegawai,” ungkap pria yang sudah menjabat kepala DLHKP selama tujuh tahun ini.

Dengan aturan itu, saat ini DLHKP tidak pernah lagi membeli air mineral. Baik dalam wadah botol maupun gelas plastik. Biasanya, setiap kali rapat, bendahara mengalokasikan anggaran untuk membeli minuman tersebut. Sebagai gantinya, kantor menyediakan galon minum.

Karena tidak ada air mineral kemasan, saat rapat, kantor menyiapkan gelas kaca. Gelas tersebut dibagikan kepada peserta rapat. Kalau jumlahnya 20 pegawai, berarti ada 20 gelas. “Kalau mau minum, mereka cukup mengambilnya dari galon,” urai Didik.

Tidak hanya minuman. Bungkus makanan pun sebisa mungkin dihindari terdapat plastik di dalamnya. Karena itu, DLHKP sekarang memesan makanan yang diwadahi besek (berbahan bambu). “Di dalamnya pun tidak ada plastiknya. Hanya ada daun,” ungkap Didik.

Di luar rapat, setiap ruangan sudah disediakan galon. Total ada 6 ruangan di kantor DLHKP. Jadi, setiap pegawai tinggal minum dari galon yang tersedia. “Bisa pakai gelas kaca,” ujar alumni SMAN 1 Kediri ini.

Didik mengaku, dalam seminggu air galon bisa diganti sebanyak tiga kali di setiap ruangannya. Sebab, selain minum lewat gelas, para pegawai juga terkadang mengisi tumblernya dari galon. “Itu yang bikin cepat habis. Tetapi tidak masalah. Yang penting tidak ada plastik,” paparnya seraya tertawa.

Sejak aturan itu diberlakukan, sekitar 90 pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer membawa tumbler sendiri. Bahkan, satu orang bisa punya dua botol. Yang satu dibawa ke ruangan, satu lagi ditaruh di jok motor atau dalam mobil. “Jadi kalau rapat di luar kantor, bisa langsung dibawa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tunggu Kebijakan soal Sampah Kantong Plastik

Memang, di awal-awal peraturan diberlakukan, ada beberapa yang masih melanggar. Mereka lupa membawa botol air mineral ke kantor. Setelah tepergok, Didik pun memberikan punishment. “Tidak berat hukumannya. Saya cuma minta airnya langsung diminum. Kalau tidak kuat (sampai habis), bisa digilir dengan temannya. Setelah itu botolnya harus disimpan,” tuturnya.

Didik bisa memakluminya. Sebab, sebelum ada larangan membawa bahan plastik ke kantor, kebiasaan itu kerap dilakukan. Untuk minum, pegawai harus membeli air mineral. Biasanya, minuman tersebut dibawa sampai ke kantor. “Kalau sekarang sepertinya sudah terbiasa. Tidak ada lagi yang bawa botol plastik,” ucapnya.

Sebagai leading sector persampahan, Didik mengatakan, tahu risiko sampah plastik ketika diproduksi dalam jumlah besar. Plastik tergolong bahan yang sulit diurai. Jangka waktunya yang terlama bisa sampai puluhan tahun. Karena sulit terurai, dampaknya sangat tidak bagus untuk tanah. “Lahan menjadi tandus. Diolah juga sulit. Itu berbeda dengan sampah organik,” ungkapnya.

Dengan memulai dari kantor sendiri, Didik ingin OPD lain juga menirunya. Apalagi dalam rapat pemkot, Wali Kota Abdullah Abu Bakar juga mulai menerapkan pengurangan sampah plastik. Sekarang, konsumsi rapat sudah dibungkus besek dan daun. “Pak Wali pun juga bawa tumbler sekarang,” ujarnya.

Selain memberikan contoh, DLHKP berencana door to door ke instansi lain. Mereka akan berkampanye soal pengurangan bahan plastik di kantor. Lewat cara itu, Didik berharap, volume sampah bisa terus ditekan.

   

   

   

 

 

   

 

 

- Advertisement -

Dinas LHKP Kota Kediri tahu risiko penggunaan plastik secara berlebihan. Karena itu, mereka mulai menerapkan aturan pengurangan bahan plastik di kantornya. Kini, setiap pegawai membawa tumbler sebagai pengganti botol air mineral.

 

ANWAR BAHAR BASALAMAH, Kota, JP Radar Kediri 

 

 

Senam pagi baru saja usai di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, Jumat lalu (20/9). Setelah itu, puluhan pegawai berhamburan mengambil minum yang sudah dibawa dari rumah.

Bukan botol air mineral berbahan plastik yang diambil. Tetapi, mereka kompak membawa tumbler (botol air) yang bisa dipakai dalam jangka lama. Ada yang berwarna hitam, merah, putih, biru, dan ungu. Bentuknya pun beragam. Seteguk demi teguk air membasahi kerongkongan mereka.

Kepala DLHKP Didik Catur juga tidak mau kalah. Dia membawa tumbler berwana hitam gelap. “Saya juga bawa. Karena ini memang wajib di DLH (DLHKP),” katanya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Ya, sejak empat bulan lalu, Didik meminta seluruh pegawainya untuk mengurangi penggunaan plastik di kantor. Itu dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang lebih sulit diurai dibanding jenis lain. “Sekarang tidak boleh ada plastik di kantor,” ungkap pria 53 tahun ini.

Terobosan itu bermula dari imbauan dan peraturan soal penggunaan bahan plastik oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa kali pertemuan yang didatangi, Didik selalu mendapat instruksi soal itu. Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah sampah, DLHKP perlu menjadi inisiator.

Apalagi kantor dinas di Jl Mayor Bismo, Semampir, Kecamatan Kota itu yang mendorong penerbitan rancangan peraturan wali kota (perwali) tentang pengurangan penggunaan bahan plastik. Makanya, sebelum perwali diterbitkan, DLHKP harus memulai lebih dulu. “Kami harus membiasakannya dulu di kantor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Aturan Terhalang Kesadaran Warga

Didik memang hanya membuat aturan secara lisan. Setiap apel pagi dan rapat di masing-masing bidang, dia tidak lupa menyampaikan hal itu. “Tidak boleh membawa plastik ke kantor. Saya tekankan pada semua pegawai,” ungkap pria yang sudah menjabat kepala DLHKP selama tujuh tahun ini.

Dengan aturan itu, saat ini DLHKP tidak pernah lagi membeli air mineral. Baik dalam wadah botol maupun gelas plastik. Biasanya, setiap kali rapat, bendahara mengalokasikan anggaran untuk membeli minuman tersebut. Sebagai gantinya, kantor menyediakan galon minum.

Karena tidak ada air mineral kemasan, saat rapat, kantor menyiapkan gelas kaca. Gelas tersebut dibagikan kepada peserta rapat. Kalau jumlahnya 20 pegawai, berarti ada 20 gelas. “Kalau mau minum, mereka cukup mengambilnya dari galon,” urai Didik.

Tidak hanya minuman. Bungkus makanan pun sebisa mungkin dihindari terdapat plastik di dalamnya. Karena itu, DLHKP sekarang memesan makanan yang diwadahi besek (berbahan bambu). “Di dalamnya pun tidak ada plastiknya. Hanya ada daun,” ungkap Didik.

Di luar rapat, setiap ruangan sudah disediakan galon. Total ada 6 ruangan di kantor DLHKP. Jadi, setiap pegawai tinggal minum dari galon yang tersedia. “Bisa pakai gelas kaca,” ujar alumni SMAN 1 Kediri ini.

Didik mengaku, dalam seminggu air galon bisa diganti sebanyak tiga kali di setiap ruangannya. Sebab, selain minum lewat gelas, para pegawai juga terkadang mengisi tumblernya dari galon. “Itu yang bikin cepat habis. Tetapi tidak masalah. Yang penting tidak ada plastik,” paparnya seraya tertawa.

Sejak aturan itu diberlakukan, sekitar 90 pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer membawa tumbler sendiri. Bahkan, satu orang bisa punya dua botol. Yang satu dibawa ke ruangan, satu lagi ditaruh di jok motor atau dalam mobil. “Jadi kalau rapat di luar kantor, bisa langsung dibawa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Riza Farizaha, Siswi SMKN 2 Kediri, Olah Sampah Plastik Jadi Minyak

Memang, di awal-awal peraturan diberlakukan, ada beberapa yang masih melanggar. Mereka lupa membawa botol air mineral ke kantor. Setelah tepergok, Didik pun memberikan punishment. “Tidak berat hukumannya. Saya cuma minta airnya langsung diminum. Kalau tidak kuat (sampai habis), bisa digilir dengan temannya. Setelah itu botolnya harus disimpan,” tuturnya.

Didik bisa memakluminya. Sebab, sebelum ada larangan membawa bahan plastik ke kantor, kebiasaan itu kerap dilakukan. Untuk minum, pegawai harus membeli air mineral. Biasanya, minuman tersebut dibawa sampai ke kantor. “Kalau sekarang sepertinya sudah terbiasa. Tidak ada lagi yang bawa botol plastik,” ucapnya.

Sebagai leading sector persampahan, Didik mengatakan, tahu risiko sampah plastik ketika diproduksi dalam jumlah besar. Plastik tergolong bahan yang sulit diurai. Jangka waktunya yang terlama bisa sampai puluhan tahun. Karena sulit terurai, dampaknya sangat tidak bagus untuk tanah. “Lahan menjadi tandus. Diolah juga sulit. Itu berbeda dengan sampah organik,” ungkapnya.

Dengan memulai dari kantor sendiri, Didik ingin OPD lain juga menirunya. Apalagi dalam rapat pemkot, Wali Kota Abdullah Abu Bakar juga mulai menerapkan pengurangan sampah plastik. Sekarang, konsumsi rapat sudah dibungkus besek dan daun. “Pak Wali pun juga bawa tumbler sekarang,” ujarnya.

Selain memberikan contoh, DLHKP berencana door to door ke instansi lain. Mereka akan berkampanye soal pengurangan bahan plastik di kantor. Lewat cara itu, Didik berharap, volume sampah bisa terus ditekan.

   

   

   

 

 

   

 

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/