Sabtu, 28 May 2022
Radar Kediri
Home / Kolom
icon featured
Kolom
Catatan Awal Pekan

Kepala Daerah dan Donokrasi

Oleh : Kurniawan Muhammad

09 Mei 2022, 09: 34: 26 WIB | editor : Adi Nugroho

Kepala Daerah dan Donokrasi

Share this      

Benarkah selalu saja ada "The Man Behind The Gun" yang berperan dibalik pemerintahan seorang  kepala daerah? Umumnya, "The Man Behind The Gun" itu adalah sosok yang kuat. Baik kuat karena hartanya, kuat karena pengaruhnya, atau kuat karena keduanya. 

Biasanya, sosok ini adalah yang memodali sang kepala daerah saat bertarung dan bertransaksi ketika pilkada. 

Biasanya, sosok ini juga nyaris tak pernah muncul di permukaan maupun di pemberitaan. Wajahnya boleh tak terlihat, tapi pengaruhnya sering bisa dirasakan. 

Baca juga: Mengail di Air Keruh

Hubungan antara sang kepala daerah dengan sosok kuat di belakangnya itu, jika dibagi ada tiga polanya. Pertama, sosok kuat mengendalikan kepala daerah. Kedua, saling mengendalikan. Ketiga, pecah kongsi.

Pada pola yang pertama (sosok kuat mengendalikan kepala daerah), biasanya sang kepala daerah dalam posisi tersandera. Dan kelihatan sekali tersanderanya. Kebijakannya serba ambigu dan abu-abu. Dan cenderung kurang tegas dalam menyikapi berbagai hal. Dan pada pola ini, biasanya sang kepala daerah tak banyak membuat terobosan yang signifikan selama kepemimpinannya. 

Pada pola yang kedua (saling mengendalikan), terjadi keseimbangan hubungan dan interaksi antara sang kepala daerah dengan sosok kuat di belakangnya. Ini bisa terjadi, karena sebetulnya antara sang kepala daerah dan sosok kuat itu kedudukannya dan posisinya sejak awal memang sudah seimbang. Kerjasama yang dibuat adalah simbiosis mutualisme. Dalam pola ini, seringkali sosok kuat tidak terlihat perannya. Dan tak banyak orang yang tahu tentang perannya itu. Dalam pola seperti ini, sang kepala daerah bisa terlihat gebrakannya. Bisa terlihat ketegasannya. Dan bisa terlihat terobosannya. 

Sedangkan yang ketiga, ketika terjadi pecah kongsi antara sang kepala daerah dengan sosok kuat di belakangnya, bisa ditandai dengan munculnya sosok kuat lain yang digandeng belakangan oleh sang kepala daerah. Bisa pula ditandai dengan berpindahnya sang kepala daerah ke partai politik yang lain. Dan terkadang, pecah kongsi ini juga ditandai dengan kesandungnya sang kepala daerah dengan kasus-kasus hukum atau pun tindak pidana korupsi. Apakah kasus itu ditangani aparat kepolisian, kejaksaan atau pun KPK. 

Saya harus katakan di sini, bahwa ketiga pola hubungan antara kepala daerah dan sosok kuat di belakangnya itu, beserta tanda-tanda dan gejalanya tersebut, berdasarkan pengamatan saya di sejumlah daerah. Apakah memang seperti itu polanya? Silakan Anda amati kepala daerah Anda masing-masing.  Amati  siapa saja orang-orang di sekitarnya, kebijakan-kebijakannya, dan kecenderungannya dalam mengambil keputusan. 

Kongsian antara calon kepala daerah dengan sosok kuat di belakangnya (biasanya adalah pengusaha), sebetulnya bukan lah fenomena yang hanya ada di Indonesia. Di berbagai negara, hubungan seperti itu selalu terjadi di setiap menjelang kontestasi politik. Bahwa ada transaksi-transaksi di balik layar, itu biasa terjadi. Termasuk di Amerika Serikat, Eropa, dan di negara-negara yang menerapkan demokrasi. Ada istilah yang cukup terkenal untuk menggambarkan fenomena menyedihkan ini: “donokrasi”. 

Donokrasi menjelaskan keterkaitan yang erat antara sosok kuat pemberi dana kampanye (donor) dengan calon kepala daerah yang akan bertarung. Di Amerika, praktek donokrasi bisa dilakukan secara terbuka, bisa juga secara sembunyi-sembunyi. 

Adanya praktek donokrasi dalam pesta demokrasi, sering melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak (kurang) ideal. Istilahnya, sering muncul pemimpin-pemimpin medioker yang kurang pandai bekerja. Atau kurang memenuhi ekspektasi publik. 

Umumnya, yang terpilih adalah mereka yang bisa meyakinkan sebagian besar pemilih abai (ignorant voters). Pemilih abai ini bisa disebut juga sebagai swing voters (kelompok pemilih rasional yang dapat berubah pilihan sesuai dengan ide atau gagasan tertentu). Dalam berbagai temuan studi mutakhir, sebagian besar pemilih dalam pesta demokrasi adalah para ignorant voters atau swing voters ini. 

Kontestasi politik di negara maju, seperti di Amerika, kombinasi antara pemilih ignorant atau swing voters dengan kepentingan donokrasi, melahirkan kepala daerah yang mengecewakan. 

Pernah ada satu survei kepuasan publik (approval rating) atas gubernur-gubernur di Amerika. Hasilnya, dari 50 gubernur terpilih, hanya tujuh yang dapat nilai (tingkat kepuasan) di atas 60 persen. Rata-rata gubernur dapat approval rating di bawah 50 persen (Morning Consult, Q4/2017). 

Bagaimana dengan Indonesia? Dari semua pilkada langsung yang diadakan sejak orde reformasi, dari ribuan kepala daerah yang terpilih dalam pesta demokrasi itu, ada berapa gubernur/walikota/bupati yang benar-benar berhasil menyita perhatian masyarakat karena performa kerjanya yang bagus? 

Setahu saya, lebih banyak mendengar berita para kepala daerah yang tertangkap KPK, ketimbang berita tentang prestasi kerja dan capaian kerja para kepala daerah. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

(rk/baz/die/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia