25.6 C
Kediri
Thursday, June 30, 2022

Ratusan Warga Desa Babadan Tuntut Lahan Ratusan Hektare Dikembalikan

NGASEM, JP Radar Kediri– Ratusan petani dari Desa Babadan, Kecamatan Ngancar menggeruduk kantor Pemkab Kediri kemarin. Mereka menuntut ratusan hektare tanah dalam penguasaan PTPN XII Ngrangkah Pawon dikembalikan pada rakyat.

Massa meminta audiensi dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Bupati diminta mendukung perjuangannya. “Sebanyak 158 KK (kepala keluarga) ini merasa diperlakukan tidak adil atas kepemilikan tanah PTPN ,” ujar Koordinator Massa Rahmat Mahmudi.

Dia menjelaskan bahwa tanah yang diakuisisi sekitar 124 hektare. Akuisisi dilakukan pada 1966. Itu sekitar 21 tahun setelah tanah dinyatakan merdeka pada 1945 dari penjajahan Jepang.

Rahmat mengklaim warga “dipaksa” oleh PTPN untuk melepas hak penguasaan atas tanah di area eks Dusun Balerejo, Desa Babadan, Ngancar. Salah satu langkah yang sudah dilakukan warga adalah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak 6 Juni 2021. “Untuk tanda tangan dukungan dari Kades Babadan, Camat Ngancar sudah,” terang lelaki berkumis itu.

Baca Juga :  Generasi Milenial dalam Pemilu 2019

Massa yang datang sekitar pukul 10.00, baru bisa bertemu bupati sekitar pukul 15.00 di pendapa kabupaten, Kampungdalem, Kota Kediri. Di sana, Bupati Dhito menampung uneg-uneg mereka.

Dia menjelaskan, demo tersebut bagian dari perjuangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Maka aspirasi masyarakat tetap harus diterima. Ada beberapa catatan, lanjut dia, surat ini akan diberikan kepada Presiden terkait permohonan pengembalian hak tanah. “Akan saya pelajari dan kaji terlebih dahulu. Jika memang dalam kajian menjadi hak masyarakat, akan kita dukung,” pungkas Dhito.(syi/ndr)

- Advertisement -

NGASEM, JP Radar Kediri– Ratusan petani dari Desa Babadan, Kecamatan Ngancar menggeruduk kantor Pemkab Kediri kemarin. Mereka menuntut ratusan hektare tanah dalam penguasaan PTPN XII Ngrangkah Pawon dikembalikan pada rakyat.

Massa meminta audiensi dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Bupati diminta mendukung perjuangannya. “Sebanyak 158 KK (kepala keluarga) ini merasa diperlakukan tidak adil atas kepemilikan tanah PTPN ,” ujar Koordinator Massa Rahmat Mahmudi.

Dia menjelaskan bahwa tanah yang diakuisisi sekitar 124 hektare. Akuisisi dilakukan pada 1966. Itu sekitar 21 tahun setelah tanah dinyatakan merdeka pada 1945 dari penjajahan Jepang.

Rahmat mengklaim warga “dipaksa” oleh PTPN untuk melepas hak penguasaan atas tanah di area eks Dusun Balerejo, Desa Babadan, Ngancar. Salah satu langkah yang sudah dilakukan warga adalah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak 6 Juni 2021. “Untuk tanda tangan dukungan dari Kades Babadan, Camat Ngancar sudah,” terang lelaki berkumis itu.

Baca Juga :  Tunggu Level PPKM, Disdik Kota Kediri Kaji PTM

Massa yang datang sekitar pukul 10.00, baru bisa bertemu bupati sekitar pukul 15.00 di pendapa kabupaten, Kampungdalem, Kota Kediri. Di sana, Bupati Dhito menampung uneg-uneg mereka.

Dia menjelaskan, demo tersebut bagian dari perjuangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Maka aspirasi masyarakat tetap harus diterima. Ada beberapa catatan, lanjut dia, surat ini akan diberikan kepada Presiden terkait permohonan pengembalian hak tanah. “Akan saya pelajari dan kaji terlebih dahulu. Jika memang dalam kajian menjadi hak masyarakat, akan kita dukung,” pungkas Dhito.(syi/ndr)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/