25.6 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Minta Pemkab Ikut Awasi

KEDIRI KABUPATEN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas meminta Pemkab Kediri ikut memantau aktivitas penambangan pasir di aliran Sungai Sirinjing, Kecamatan Puncu. Kendati pengelola tambang, PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) telah mengantongi izin dari Pemprov Jatim, pengawasan harus intensif.

“Memang pengawasan utama pada Inspektur Tambang dari Jakarta. Itu untuk membuat lingkungan tetap terjaga. Pemerintah daerah pun ikut mengawasi,” kata Perwakilan BBWS Brantas Yudi Iswanto.

Dia menyatakan, seluruh kantung-kantung pasir di lereng Gunung Kelud merupakan kewenangan BBWS Brantas di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Timur. Karena itu, BBWS tetap harus ikut bertanggungjawab dan ikut mengawasi aktivitas penambangan yang akan dilakukan PT EPAS.

Termasuk juga Pemkab Kediri. Sehingga ada pengawasan terpadu. “Bupati juga mengeluarkan tim pengawasan dan monitoring,” terangnya.

Dengan cara pengawasan ini, Yudi menyatakan, PT EPAS tidak bebas bergerak dalam praktik penambangannya. Dengan demikian, aktivitas penggaliannya akan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Terutama untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dan risiko kerusakan lingkungan dapat diantisipasi. Dari situlah BBWS Brantas pun berharap adanya sinergi tim pengawas dari Pemkab Kediri. Yakni mulai dari satpol PP hingga dinas lingkungan hidup (DLH).

Selain itu, Yudi menambahkan, pemkab pun dapat giat melakukan pengecekan. Bahkan hingga memberi laporan ke pihak Pemprov Jatim. “Jika ada kesalahan dalam teknis, kami bisa langsung tindaklanjuti dengan mengirim SP (surat peringatan),” ungkapnya.

Baca Juga :  Dana Desa Tahap Dua Baru Cair

Jika ada laporan dari warga mupun tim pengawas Pemkab Kediri, Yudi menerangkan, pihaknya akan segera datang untuk melakukan pengecekan. Tak hanya itu, BBWS Brantas juga akan membuka posko pengaduan. Di sini nanti warga sekitar area penambangan dapat menyampaikan laporan.

“Laporan juga bisa disampaikan melalui kepala desa yang nantinya akan dilanjutkan ke pihak BBWS Brantas,” katanya.

Seperti diketahui, surat izin usana penambangan untuk PT EPAS memang telah turun dan langsung ditandatangani oleh Gubernur Jatim. Meski begitu, warga sekitar kawasan tambang pasir di Sungai Sirinjing itu, terlebih dari dua desa Desa Puncu dan Satak masih khawatir. Mereka waswas dengan dampak yang akan diakibatkan oleh aktivitas penambangan tersebut.

Menanggapi soal ini, Yudi pun menerangkan bahwa penambangan pasir itu demi pembangunan di wilayah Jawa Timur. Tambang berizin ini pun dibuka untuk menyetok pasir maupun batu. Material tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan-pembangunan tersebut.

“Karena negaralah yang membutuhkan bahan tambang pasir ini,” terangnya.

Yudi menambahkan, selain tambang ini memang penting untuk pembangunan wilayah-wilayah di Jawa Timur. Dengan adanya tambang berizin dan diharapkan bisa aman dari kerusakan lingkungan karena telah mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Tambang ini juga akan bermanfaat bagi Pemkab Kediri sendiri.

Baca Juga :  PPDB SMP Dibagi Lima Zona

Karena dengan penjualan hasil tambang ini, menurut Yudi, akan menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri bertambah. Sehingga dari PAD tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri. “Alasan inilah mengapa tambang di Puncu harus diadakan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga dua desa di Kecamatan Puncu, yakni Desa Puncu dan Satak menolak rencana keberadaan penambangan pasir yang dikelola oleh PT EPAS. Mereka khawatir penambangan di aliran Sungai Sirinjing tersebut bakal berdampak buruk terhadap lingkungan.

Salah satunya adalah ketakutan akan matinya sumber air. Warga cemas jika praktik tambang dengan alat-alat berat akan membuat air di mata air merembes ke bawah. Kemudian mengering secara perlahan.

Selain itu, penurunan permukaan sungai juga dikhawatirkan bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Apalagi lokasi tambang dekat pemukiman warga Dusun Damarwulan, Desa Puncu yang berada persis di atas tebing sungai aliran lahar Gunung Kelud.

Penolakan itu diutarakan warga saat mengikuti acara sosialisasi oleh PT EPAS di Balai Kecamatan Puncu (22/11).

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas meminta Pemkab Kediri ikut memantau aktivitas penambangan pasir di aliran Sungai Sirinjing, Kecamatan Puncu. Kendati pengelola tambang, PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) telah mengantongi izin dari Pemprov Jatim, pengawasan harus intensif.

“Memang pengawasan utama pada Inspektur Tambang dari Jakarta. Itu untuk membuat lingkungan tetap terjaga. Pemerintah daerah pun ikut mengawasi,” kata Perwakilan BBWS Brantas Yudi Iswanto.

Dia menyatakan, seluruh kantung-kantung pasir di lereng Gunung Kelud merupakan kewenangan BBWS Brantas di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jawa Timur. Karena itu, BBWS tetap harus ikut bertanggungjawab dan ikut mengawasi aktivitas penambangan yang akan dilakukan PT EPAS.

Termasuk juga Pemkab Kediri. Sehingga ada pengawasan terpadu. “Bupati juga mengeluarkan tim pengawasan dan monitoring,” terangnya.

Dengan cara pengawasan ini, Yudi menyatakan, PT EPAS tidak bebas bergerak dalam praktik penambangannya. Dengan demikian, aktivitas penggaliannya akan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Terutama untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dan risiko kerusakan lingkungan dapat diantisipasi. Dari situlah BBWS Brantas pun berharap adanya sinergi tim pengawas dari Pemkab Kediri. Yakni mulai dari satpol PP hingga dinas lingkungan hidup (DLH).

Selain itu, Yudi menambahkan, pemkab pun dapat giat melakukan pengecekan. Bahkan hingga memberi laporan ke pihak Pemprov Jatim. “Jika ada kesalahan dalam teknis, kami bisa langsung tindaklanjuti dengan mengirim SP (surat peringatan),” ungkapnya.

Baca Juga :  Kecemasan Yatinem Menunggu Kabar Gunardi yang Tenggelam

Jika ada laporan dari warga mupun tim pengawas Pemkab Kediri, Yudi menerangkan, pihaknya akan segera datang untuk melakukan pengecekan. Tak hanya itu, BBWS Brantas juga akan membuka posko pengaduan. Di sini nanti warga sekitar area penambangan dapat menyampaikan laporan.

“Laporan juga bisa disampaikan melalui kepala desa yang nantinya akan dilanjutkan ke pihak BBWS Brantas,” katanya.

Seperti diketahui, surat izin usana penambangan untuk PT EPAS memang telah turun dan langsung ditandatangani oleh Gubernur Jatim. Meski begitu, warga sekitar kawasan tambang pasir di Sungai Sirinjing itu, terlebih dari dua desa Desa Puncu dan Satak masih khawatir. Mereka waswas dengan dampak yang akan diakibatkan oleh aktivitas penambangan tersebut.

Menanggapi soal ini, Yudi pun menerangkan bahwa penambangan pasir itu demi pembangunan di wilayah Jawa Timur. Tambang berizin ini pun dibuka untuk menyetok pasir maupun batu. Material tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan-pembangunan tersebut.

“Karena negaralah yang membutuhkan bahan tambang pasir ini,” terangnya.

Yudi menambahkan, selain tambang ini memang penting untuk pembangunan wilayah-wilayah di Jawa Timur. Dengan adanya tambang berizin dan diharapkan bisa aman dari kerusakan lingkungan karena telah mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Tambang ini juga akan bermanfaat bagi Pemkab Kediri sendiri.

Baca Juga :  Terobos Sekat, Manfaatkan Jalan Tikus

Karena dengan penjualan hasil tambang ini, menurut Yudi, akan menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri bertambah. Sehingga dari PAD tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri. “Alasan inilah mengapa tambang di Puncu harus diadakan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga dua desa di Kecamatan Puncu, yakni Desa Puncu dan Satak menolak rencana keberadaan penambangan pasir yang dikelola oleh PT EPAS. Mereka khawatir penambangan di aliran Sungai Sirinjing tersebut bakal berdampak buruk terhadap lingkungan.

Salah satunya adalah ketakutan akan matinya sumber air. Warga cemas jika praktik tambang dengan alat-alat berat akan membuat air di mata air merembes ke bawah. Kemudian mengering secara perlahan.

Selain itu, penurunan permukaan sungai juga dikhawatirkan bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Apalagi lokasi tambang dekat pemukiman warga Dusun Damarwulan, Desa Puncu yang berada persis di atas tebing sungai aliran lahar Gunung Kelud.

Penolakan itu diutarakan warga saat mengikuti acara sosialisasi oleh PT EPAS di Balai Kecamatan Puncu (22/11).

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/