24.4 C
Kediri
Tuesday, June 28, 2022

Tambah Kuota, Kabupaten Kediri Perketat Protokol Kesehatan

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berencana menambah kuota pembelajaran tatap muka. Jika sebelumnya hanya 30 persen, bulan depan ratusan SD dan SMP di Bumi Panjalu bisa mengisi kelas hingga 50 persen.

          Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sujud Winarko mengungkapkan, pelonggaran PTM itu dilakukan setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri terus turun. “Sesuai peraturan menteri, dengan asesmen kesehatan level 1 sudah bisa PTM 50 persen,” kata Sujud tentang dasar kebijakannya.

          Meski kuota PTM ditambah, Sujud menyebut pembelajaran tetap akan dibagi tiap sesi. Penyampaian materi untuk tiap pelajaran hanya selama 30 menit. Sebelum merealisasikan kebijakan tersebut, Sujud menyebut disdik masih akan melihat kesiapan sekolah di bawah naungannya.

          Disdik, jelas Sujud, juga akan mengomunikasikan hal tersebut dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri. “Hampir dua bulan PTM belum ada laporan siswa terpapar Covid-19. Semoga seterusnya tidak terjadi,” lanjut Sujud tentang hasil evaluasi PTM.

          Di Kabupaten Kediri ada 611 SD dan 217 SMP. Ratusan sekolah tersebut melakukan pembelajaran serentak selama hampir dua bulan. Untuk memastikan tidak ada temuan klaster sekolah, Sujud menyebut pihaknya akan memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah.

          Tak hanya di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri total juga ada ratusan SD dan SMP yang menggelar PTM. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri Heri Nurdianto menyebut evaluasi PTM di Kota Kediri akan dilakukan akhir semester ganjil November nanti. “Kami akan melakukan asesmen untuk memberi rekomendasi ke disdik,” ujar Heri.

Baca Juga :  Dua Kelurahan di Kota Kediri Susul Mikro Lockdown

          Meski Kota Kediri sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1, menurutnya terlalu dini jika disdik melakukan penambahan jam belajar. Perubahan metode PTM menurutnya harus dipikirkan dengan matang. Keselamatan siswa tetap harus jadi pertimbangan utama.

          Heri menegaskan, yang perlu dilakukan sekarang adalah pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan. Di antaranya, dengan mengoptimalkan fungsi satgas Covid-19 di sekolah. “Yang sakit seperti demam, batuk, dan pilek tidak perlu datang ke sekolah. Skrining utamanya ada di satgas Covid-19 sekolah,” jelasnya.

          Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri Marsudi Nugroho memastikan hingga akhir Oktober ini belum ada perubahan jam belajar untuk PTM. Pembelajaran di kelas menurutnya maksimal hanya selama dua jam. “Belum ada perubahan. PTM tetap seperti sebelumnya,” tegasnya.

          Untuk diketahui, selama beberapa hari ini penambahan kasus relatif sangat minim. Seperti kemarin, di Kota Kediri kembali tidak ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan di Kabupaten Kediri hanya ditemukan satu kasus baru.
          Sementara itu, terus menurunnya tren kasus Covid-19 membuat Pemkot Kediri mengambil kebijakan baru. Setelah hampir dua tahun melarang pagelaran acara dalam skala besar, akhir Oktober ini pemkot mengizinkan konser musik atau hajatan pernikahan. Syaratnya, penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dan mendapat rekomendasi dari satgas Covid-19.

Baca Juga :  Gugatan Pengisian Perangkat Desa: Menyoal Kerjasama Pihak Ketiga

          Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti festival, pesta, konferensi, hingga konser musik pada September lalu. Namun, Satgas Covid-19 Kota Kediri tetap belum memberi izin. Mereka baru memberi lampu hijau akhir bulan ini.

Kepala Satpol PP Kota Kediri Eko Lukmono mengatakan, penyelenggaraan kegiatan berskala besar diperbolehkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. “Juga untuk mewadahi kreativitas masyarakat,” kata Eko.

Sesuai instruksi pemerintah pusat, aktivitas besar harus dilakukan dengan tiga syarat. Yakni, penyelenggara memberi edukasi kesehatan sebelum kegiatan dimulai. Kemudian, mereka harus menyusun pedoman pelaksanaan, serta memastikan fasilitas pendukung protokol kesehatan ada di sana.

          Selebihnya, penyelenggara harus mengantongi rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Boleh tidaknya acara diselenggarakan tergantung hasil pemaparan yang disampaikan oleh penyelanggara ke kami,” terang Eko sembari menyebut sudah ada pengajuan konser musik pada November nanti. (syi/rq/ica/ut)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berencana menambah kuota pembelajaran tatap muka. Jika sebelumnya hanya 30 persen, bulan depan ratusan SD dan SMP di Bumi Panjalu bisa mengisi kelas hingga 50 persen.

          Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sujud Winarko mengungkapkan, pelonggaran PTM itu dilakukan setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Kediri terus turun. “Sesuai peraturan menteri, dengan asesmen kesehatan level 1 sudah bisa PTM 50 persen,” kata Sujud tentang dasar kebijakannya.

          Meski kuota PTM ditambah, Sujud menyebut pembelajaran tetap akan dibagi tiap sesi. Penyampaian materi untuk tiap pelajaran hanya selama 30 menit. Sebelum merealisasikan kebijakan tersebut, Sujud menyebut disdik masih akan melihat kesiapan sekolah di bawah naungannya.

          Disdik, jelas Sujud, juga akan mengomunikasikan hal tersebut dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri. “Hampir dua bulan PTM belum ada laporan siswa terpapar Covid-19. Semoga seterusnya tidak terjadi,” lanjut Sujud tentang hasil evaluasi PTM.

          Di Kabupaten Kediri ada 611 SD dan 217 SMP. Ratusan sekolah tersebut melakukan pembelajaran serentak selama hampir dua bulan. Untuk memastikan tidak ada temuan klaster sekolah, Sujud menyebut pihaknya akan memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah.

          Tak hanya di Kabupaten Kediri, di Kota Kediri total juga ada ratusan SD dan SMP yang menggelar PTM. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri Heri Nurdianto menyebut evaluasi PTM di Kota Kediri akan dilakukan akhir semester ganjil November nanti. “Kami akan melakukan asesmen untuk memberi rekomendasi ke disdik,” ujar Heri.

Baca Juga :  Remaja asal Wates Tewas Gantung Diri di Kandang Sapi

          Meski Kota Kediri sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1, menurutnya terlalu dini jika disdik melakukan penambahan jam belajar. Perubahan metode PTM menurutnya harus dipikirkan dengan matang. Keselamatan siswa tetap harus jadi pertimbangan utama.

          Heri menegaskan, yang perlu dilakukan sekarang adalah pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan. Di antaranya, dengan mengoptimalkan fungsi satgas Covid-19 di sekolah. “Yang sakit seperti demam, batuk, dan pilek tidak perlu datang ke sekolah. Skrining utamanya ada di satgas Covid-19 sekolah,” jelasnya.

          Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri Marsudi Nugroho memastikan hingga akhir Oktober ini belum ada perubahan jam belajar untuk PTM. Pembelajaran di kelas menurutnya maksimal hanya selama dua jam. “Belum ada perubahan. PTM tetap seperti sebelumnya,” tegasnya.

          Untuk diketahui, selama beberapa hari ini penambahan kasus relatif sangat minim. Seperti kemarin, di Kota Kediri kembali tidak ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan di Kabupaten Kediri hanya ditemukan satu kasus baru.
          Sementara itu, terus menurunnya tren kasus Covid-19 membuat Pemkot Kediri mengambil kebijakan baru. Setelah hampir dua tahun melarang pagelaran acara dalam skala besar, akhir Oktober ini pemkot mengizinkan konser musik atau hajatan pernikahan. Syaratnya, penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dan mendapat rekomendasi dari satgas Covid-19.

Baca Juga :  Realisasi Belum Ada Separo

          Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti festival, pesta, konferensi, hingga konser musik pada September lalu. Namun, Satgas Covid-19 Kota Kediri tetap belum memberi izin. Mereka baru memberi lampu hijau akhir bulan ini.

Kepala Satpol PP Kota Kediri Eko Lukmono mengatakan, penyelenggaraan kegiatan berskala besar diperbolehkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. “Juga untuk mewadahi kreativitas masyarakat,” kata Eko.

Sesuai instruksi pemerintah pusat, aktivitas besar harus dilakukan dengan tiga syarat. Yakni, penyelenggara memberi edukasi kesehatan sebelum kegiatan dimulai. Kemudian, mereka harus menyusun pedoman pelaksanaan, serta memastikan fasilitas pendukung protokol kesehatan ada di sana.

          Selebihnya, penyelenggara harus mengantongi rekomendasi dari Satgas Covid-19. “Boleh tidaknya acara diselenggarakan tergantung hasil pemaparan yang disampaikan oleh penyelanggara ke kami,” terang Eko sembari menyebut sudah ada pengajuan konser musik pada November nanti. (syi/rq/ica/ut)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/