25.6 C
Kediri
Saturday, June 25, 2022

Ratusan Peserta Tak Hadiri Tes Ulang Seleksi Perangkat Desa

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Fenomena menarik terlihat dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa yang berlangsung di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) kemarin (27/12). Ratusan kursi terlihat kosong tak ada yang menduduki. Hal itu disebabkan pemilik kursi tak datang untuk mengikuti ujian ulang.

Total, yang tak datang dalam ujian ulangan perangkat desa itu mencapai 172 orang. Belum diketahui alasan sebenarnya dari banyaknya peserta yang tidak hadir itu.

Panitia juga baru bisa mendata hal tersebut pada sore harinya. Sedangkan pada pagi hari jumlah peserta seleksi yang tak datang belum bisa diketahui. “Belum kami hitung, ada berapa yang tidak masuk hari ini (kemarin, Red),” kilah Ketua Paguyuban Perangkat Desa (PKD) Imam Jamiin ketika ditemui di lokasi seleksi kemarin.

Jamiin mengakui, banyaknya yang tak hadir terlihat dari deretan bangku kosong yang tak terisi sejak pukul 07.00. Padahal, ketika seleksi Kamis (23/12) hanya ada delapan orang yang tak datang.

Apakah ketidakhadiran mereka terkait dengan silang-sengkarut proses seleksi yang memunculkan banyak aduan? Jamiin tak bisa menyebut dengan pasti. Namun demikian, dia mengakui bahwa setiap pelaksanaan ujian perangkat selalu memunculkan pro dan kontra. Setiap kepala desa (kades) juga menyadari hal tersebut. Karena itulah, selama ini setiap ada aduan mereka mempersilakan. “Karena itu bagian dari hak warga yang mengikuti tes,” dalihnya.

Baca Juga :  Jatah CPNS Hanya 101 Posisi

Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menjelaskan hingga kemarin siang belum ada laporan masuk lagi terkait dugaan kecurangan. Terutama dari peserta yang mengikuti ujian susulan Kamis (23/12) lalu. “Untuk dari yang Kamis (23/12) belum ada aduan atau laporan masuk lagi. Tapi tetap jika ada yang melapor kami terima,” terangnya saat ditemui di sela ujian.

Mengulang apa yang ditegaskan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, jika memang terindikasi kecurangan lagi maka akan langsung masuk ranah pidana.  “Bisa langsung ke APH (aparat penegak hukum, Red), karena sudah masuk ke ranah pidana jika memang terjadi kecurangan,” imbuh Wirawan.

Sama halnya yang diucapkan oleh Bupati Dhito saat melakukan door-stop di Convention Hall SLG kemarin pagi. Ia mengajak semua peserta dan masyarakat Kabupaten Kediri bersama mengawal proses pengisian perangkat desa. Supaya berjalan transparan tanpa kecurangan. Bila sampai terjadi kecurangan, tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Tembus 90 Orang

“Fungsi dari teman-teman kepala desa selaku penyelenggara sangat penting untuk bisa memajukan desanya masing-masing dimulai dari pengisian perangkat,” terangnya.

Untuk diketahui, ujian ulang pengisian perangkat itu diikuti 664 peserta. Mereka adalah yang sebelumnya melakukan ujian pada Kamis (9/12) lalu. Para peserta itu berasal dari 68 desa di 13 kecamatan. Dengan jumlah lowongan 146 jabatan perangkat desa.

Ujian diulang karena pada 9 Desember lalu terdapat temuan penilaian 63,34 yang terjadi di 48 desa. Aduan masyarakat pun bermunculan terkait dugaan pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian. Dari hal tersebut Pemkab Kediri melakukan penghentian sementara pengisian perangkat hingga diputuskan untuk dilakukan ujian ulang.(syi/fud)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Fenomena menarik terlihat dalam pelaksanaan tes seleksi perangkat desa yang berlangsung di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) kemarin (27/12). Ratusan kursi terlihat kosong tak ada yang menduduki. Hal itu disebabkan pemilik kursi tak datang untuk mengikuti ujian ulang.

Total, yang tak datang dalam ujian ulangan perangkat desa itu mencapai 172 orang. Belum diketahui alasan sebenarnya dari banyaknya peserta yang tidak hadir itu.

Panitia juga baru bisa mendata hal tersebut pada sore harinya. Sedangkan pada pagi hari jumlah peserta seleksi yang tak datang belum bisa diketahui. “Belum kami hitung, ada berapa yang tidak masuk hari ini (kemarin, Red),” kilah Ketua Paguyuban Perangkat Desa (PKD) Imam Jamiin ketika ditemui di lokasi seleksi kemarin.

Jamiin mengakui, banyaknya yang tak hadir terlihat dari deretan bangku kosong yang tak terisi sejak pukul 07.00. Padahal, ketika seleksi Kamis (23/12) hanya ada delapan orang yang tak datang.

Apakah ketidakhadiran mereka terkait dengan silang-sengkarut proses seleksi yang memunculkan banyak aduan? Jamiin tak bisa menyebut dengan pasti. Namun demikian, dia mengakui bahwa setiap pelaksanaan ujian perangkat selalu memunculkan pro dan kontra. Setiap kepala desa (kades) juga menyadari hal tersebut. Karena itulah, selama ini setiap ada aduan mereka mempersilakan. “Karena itu bagian dari hak warga yang mengikuti tes,” dalihnya.

Baca Juga :  Kejari Kota Kediri Selesaikan Satu Perkara dengan Restorative Justice

Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menjelaskan hingga kemarin siang belum ada laporan masuk lagi terkait dugaan kecurangan. Terutama dari peserta yang mengikuti ujian susulan Kamis (23/12) lalu. “Untuk dari yang Kamis (23/12) belum ada aduan atau laporan masuk lagi. Tapi tetap jika ada yang melapor kami terima,” terangnya saat ditemui di sela ujian.

Mengulang apa yang ditegaskan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, jika memang terindikasi kecurangan lagi maka akan langsung masuk ranah pidana.  “Bisa langsung ke APH (aparat penegak hukum, Red), karena sudah masuk ke ranah pidana jika memang terjadi kecurangan,” imbuh Wirawan.

Sama halnya yang diucapkan oleh Bupati Dhito saat melakukan door-stop di Convention Hall SLG kemarin pagi. Ia mengajak semua peserta dan masyarakat Kabupaten Kediri bersama mengawal proses pengisian perangkat desa. Supaya berjalan transparan tanpa kecurangan. Bila sampai terjadi kecurangan, tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana.

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka di Kediri Dimulai, Bagaimana Situasinya?

“Fungsi dari teman-teman kepala desa selaku penyelenggara sangat penting untuk bisa memajukan desanya masing-masing dimulai dari pengisian perangkat,” terangnya.

Untuk diketahui, ujian ulang pengisian perangkat itu diikuti 664 peserta. Mereka adalah yang sebelumnya melakukan ujian pada Kamis (9/12) lalu. Para peserta itu berasal dari 68 desa di 13 kecamatan. Dengan jumlah lowongan 146 jabatan perangkat desa.

Ujian diulang karena pada 9 Desember lalu terdapat temuan penilaian 63,34 yang terjadi di 48 desa. Aduan masyarakat pun bermunculan terkait dugaan pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian. Dari hal tersebut Pemkab Kediri melakukan penghentian sementara pengisian perangkat hingga diputuskan untuk dilakukan ujian ulang.(syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/