28.3 C
Kediri
Wednesday, June 29, 2022

Belasan KK Pemilik Lahan Terdampak Bandara Pilih Tak Kasasi

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Tuntas sudah problem pembebasan lahan untuk tanah bandara. Setelah belasan kepala keluarga (KK) sebagai pemilik 17 bidang lahan menyatakan tak akan mengajukan langkah kasasi. Praktis, dengan keputusan itu mereka menyetujui skema harga yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, 17 KK pemilik 17 bidang tanah yang belum terbebaskan, memilih jalur persidangan. Mereka menolak appraisal yang ditetapkan pemerintah karena dianggap belum layak. Namun, upaya itu kandas di pengadilan. Pihak pengadilan menguatkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

“Baru selesai tadi (kemarin, Red). Masyarkaat sudah terima putusan,” aku Nurul Anis, salah seorang perwakilan warga Dusun Bedrek, Desa/Kecamatan Grogol, yang datang ke PN Kabupaten Kediri.

Warga memang mendatangi gedung PN kemarin. Tujuannya untuk menyampaikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses hukum ke tingkat kasasi. Rumitnya proses pengurusan menjadi salah satu alasan warga enggan melakukan kasasi.

Perempuan berusia 38 tahun itu menjelaskan, sebelumnya memang sempat muncul keinginan melakukan kasasi. Harga tanah yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harga tanah yang ditentukan pemrakarsa dan Pemerintah Pusat.

Baca Juga :  Warga Damarwulan Usulkan Kabel Lewat Dusun Puncu

Bila sesuai keputusan pengadilan, harga tanah yang diberikan untuk Nurul Anis dkk adalah Rp 16 juta per ru (1 ru setara 14 meter persegi). “Ya mau bagaimana lagi, proses kasasi ribet,” aku Anis.

Menurut Anis, proses pengajuan kasis di Mahkamah Agung (MA) dianggap merepotkan. Apalagi warga selama ini tak didampingi oleh pengacara. Padahal mereka juga tak punya pengetahuan dasar di bidang hukum. Ketika maju melakukan gugatan soal harga tanah kemarin saja, lanjut Anis, mereka belajar dengan otodidak

“Kumpulkan bukti dari penjualan di tempat lain, dari pemberitaan online, itu belajar sendiri. Tidak ada yang mendampingi dari pengacara atau semacamnya,” terang perempuan yang kemarin berkerudung merah itu.

Karena itulah, menurut Anis, jika mereka memaksakan kasasi perlu waktu lagi. Terutama untuk mempelajari prosedur-prosedurnya. Warga tak mungkin bisa dengan cepat belajar sendiri terkait hal-hal tersebut.

Baca Juga :  Orang Meninggal Tetap Bisa Mendapat Bansos

Selama ini yang menjadi dasar gugatan mereka adalah soal penerapan harga pengganti yang dianggap lebih rendah dari harga pasaran. “Prinsipnya dari Presiden dulu kan pernah bilang, bukan ganti rugi, namun ganti untung,” keluhnya.

Saat ini Anis dan keluarganya sedang mencari tanah untuk mereka pindah. Mereka belum menentukan lokasi mana yang akan dituju. Namun mereka tetap ingin tinggal di wilayah barat Sungai Brantas. “Harganya sudah mahal-mahal. Kami lihat juga untuk anak-anak sekolahnya gimana,” terangnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Liswatun, 43. Perempuan yang juga warga terdampak itu bahkan sudah memiliki usaha grosir yang menyediakan kebutuhan pokok. Ia mengaku tak tahu lagi harus bagaimana untuk mencari lahan baru dan membuka tokonya. “Saya hanya bisa pasrah pada akhirnya,” keluh Lis.(syi/fud)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Tuntas sudah problem pembebasan lahan untuk tanah bandara. Setelah belasan kepala keluarga (KK) sebagai pemilik 17 bidang lahan menyatakan tak akan mengajukan langkah kasasi. Praktis, dengan keputusan itu mereka menyetujui skema harga yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, 17 KK pemilik 17 bidang tanah yang belum terbebaskan, memilih jalur persidangan. Mereka menolak appraisal yang ditetapkan pemerintah karena dianggap belum layak. Namun, upaya itu kandas di pengadilan. Pihak pengadilan menguatkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

“Baru selesai tadi (kemarin, Red). Masyarkaat sudah terima putusan,” aku Nurul Anis, salah seorang perwakilan warga Dusun Bedrek, Desa/Kecamatan Grogol, yang datang ke PN Kabupaten Kediri.

Warga memang mendatangi gedung PN kemarin. Tujuannya untuk menyampaikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses hukum ke tingkat kasasi. Rumitnya proses pengurusan menjadi salah satu alasan warga enggan melakukan kasasi.

Perempuan berusia 38 tahun itu menjelaskan, sebelumnya memang sempat muncul keinginan melakukan kasasi. Harga tanah yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harga tanah yang ditentukan pemrakarsa dan Pemerintah Pusat.

Baca Juga :  Isolasi Warga yang Nekat Pulang Kampung

Bila sesuai keputusan pengadilan, harga tanah yang diberikan untuk Nurul Anis dkk adalah Rp 16 juta per ru (1 ru setara 14 meter persegi). “Ya mau bagaimana lagi, proses kasasi ribet,” aku Anis.

Menurut Anis, proses pengajuan kasis di Mahkamah Agung (MA) dianggap merepotkan. Apalagi warga selama ini tak didampingi oleh pengacara. Padahal mereka juga tak punya pengetahuan dasar di bidang hukum. Ketika maju melakukan gugatan soal harga tanah kemarin saja, lanjut Anis, mereka belajar dengan otodidak

“Kumpulkan bukti dari penjualan di tempat lain, dari pemberitaan online, itu belajar sendiri. Tidak ada yang mendampingi dari pengacara atau semacamnya,” terang perempuan yang kemarin berkerudung merah itu.

Karena itulah, menurut Anis, jika mereka memaksakan kasasi perlu waktu lagi. Terutama untuk mempelajari prosedur-prosedurnya. Warga tak mungkin bisa dengan cepat belajar sendiri terkait hal-hal tersebut.

Baca Juga :  Bermula dari Kasus Motor yang Hilang

Selama ini yang menjadi dasar gugatan mereka adalah soal penerapan harga pengganti yang dianggap lebih rendah dari harga pasaran. “Prinsipnya dari Presiden dulu kan pernah bilang, bukan ganti rugi, namun ganti untung,” keluhnya.

Saat ini Anis dan keluarganya sedang mencari tanah untuk mereka pindah. Mereka belum menentukan lokasi mana yang akan dituju. Namun mereka tetap ingin tinggal di wilayah barat Sungai Brantas. “Harganya sudah mahal-mahal. Kami lihat juga untuk anak-anak sekolahnya gimana,” terangnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Liswatun, 43. Perempuan yang juga warga terdampak itu bahkan sudah memiliki usaha grosir yang menyediakan kebutuhan pokok. Ia mengaku tak tahu lagi harus bagaimana untuk mencari lahan baru dan membuka tokonya. “Saya hanya bisa pasrah pada akhirnya,” keluh Lis.(syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/