26.3 C
Kediri
Tuesday, August 16, 2022

Cukai Naik, Bisa Ada PHK Masal di Perusahaan Rokok

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Rencana pemerintah menaikkan cukai pada 2020 menuai reaksi dari pelaku industri rokok, terutama di jenis sigaret kretek tangan (SKT). Beberapa pengusaha mengatakan kebijakan itu mengancam kelangsungan usaha mereka. Yang bisa membuat pengusaha menghentikan produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Rencana kenaikan cukai tahun ini sangat memberatkan para pelaku usaha rokok rumahan,” keluh Sholihin Umar, pemilik UD Barokah, salah satu produsen SKT di Kecamatan Ringinrejo.

Menurutnya, kebijakan cukai itu akan berimbas pada harga jual rokok eceran. Meskipun kenaikan cukai hanya 23 persen tapi bisa mengerek harga jual eceran hingga 35 persen! Angka itu dianggap sangat memberatkan pengusaha rokok rumahan.

“Kalau cukai dan harga naik otomatis akan berimbas pada pemasaran,” keluhnya lagi.

Reaksi serupa datang dari Yoga Dewantara, pengusaha SKT asal Kecamatan Kunjang. Menurutnya, rencana kenaikan ini justru akan menyulitkan para pelaku usaha SKT untuk meningkatkan kuantitas produksi. Justru imbasnya adalah pengusaha mengurangi produksi. Atau bahkan menghentikan sama sekali. “Jelas berdampak bagi para pelaku usaha SKT. Khususnya terkait bahan produksinya yang juga naik,” terangnya.

Baca Juga :  Pedagang Pasar Setonobetek: Jualan di Luar, Bukan Non-Aktif
- Advertisement -

Isman Hadiyatullah, pengusaha rokok asal Ngancar bahkan memastikan akan berhenti berproduksi bila cukai benar-benar naik. “Secara itung-itungan,ika benar naik, kami kesulitan untuk menanggung biaya produksinya,” ujarnya.  

Masih kata Isman, pihaknya kemungkinan akan memberlakukan pensiun dini bagi beberapa karyawannya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi mentah. “Mau gimana lagi, biaya bahan tembakau dan cengkih ikut naik. Selain itu imbasnya kami juga kesulitan secara pemasaran,” sesalnya.  

Sementara itu, Kepala Subseksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri Hendratno Argosasmito belum bisa memastikan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai tersebut.Menurutnya, pihaknya masih harus menunggu regulasi terkait kenaikan cukai yang akan dikeluarkan dari Kementerian Keuangan.

“Pemerintah pusat (Kementerian Keuangan, Red) tentu sudah memikirkan kondisinya sebelum memberikan ketetapan,” kilahnya.

Ia mencontohkan, tingkat kepatuhan pengusaha rokok terkait cukai di Kabupaten Kediri masih sangat rendah. Terbukti, dari pengawasan yang dilakukan tim intelijen KPPBC Kediri masih banyak ditemukan pengusaha rokok putihan tanpa dilengkapi pita cukai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri  selama Januari hingga Agustus, KPPBC Tipe Madya Kediri l mengamankan 18.243 batang rokok bodong di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri. Di antaranya di Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kras, Kecamatan Ngadiluwih. Para pengusaha rokok ilegal tersebut memasarkan langsung rokok tanpa cukai di toko-toko kecil di wilayah pedesaan. “Terbaru pada bulan Agustus ada 2.343 batang rokok yang berhasil kami amankan. Meliputi 577 batang sigaret kretek tangan (SKT) dan 1.766 sigaret kretek mesin(SKM) tak dilengkapi cukai,” ungkapnya.

Baca Juga :  Satpol PP Kota Kediri Gembok Panti Pijat Classic Spa gara-gara Ini

Lebih lanjut, penindakan ini merupakan bentuk pengamanan terhadap barang kena cukai (BKC) yang berpotensi merugikan negara. Pihaknya akan terus bersinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih banyak ditemui. “Ini merupakan wewenang KPKNL, bahwa setiap temuan yang menjadi barang milik negara (BMN) harus dimusnahkan,” ujar pria asal Kota Blitar ini.

Lebih lanjut, menurutnya salah satu fungsi Bea Cukai merupakan revenue collector atau memungut bea cukai maupun bea keluar. Selain itu, cukai secara maksimal akan meningkatkan tercapainya target penerimaan negara. “Kami juga akan mencegah kemungkinan potensi kerugian yang terjadi dengan penindakan secara sampling random (acak),” pungkasnya.

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Rencana pemerintah menaikkan cukai pada 2020 menuai reaksi dari pelaku industri rokok, terutama di jenis sigaret kretek tangan (SKT). Beberapa pengusaha mengatakan kebijakan itu mengancam kelangsungan usaha mereka. Yang bisa membuat pengusaha menghentikan produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Rencana kenaikan cukai tahun ini sangat memberatkan para pelaku usaha rokok rumahan,” keluh Sholihin Umar, pemilik UD Barokah, salah satu produsen SKT di Kecamatan Ringinrejo.

Menurutnya, kebijakan cukai itu akan berimbas pada harga jual rokok eceran. Meskipun kenaikan cukai hanya 23 persen tapi bisa mengerek harga jual eceran hingga 35 persen! Angka itu dianggap sangat memberatkan pengusaha rokok rumahan.

“Kalau cukai dan harga naik otomatis akan berimbas pada pemasaran,” keluhnya lagi.

Reaksi serupa datang dari Yoga Dewantara, pengusaha SKT asal Kecamatan Kunjang. Menurutnya, rencana kenaikan ini justru akan menyulitkan para pelaku usaha SKT untuk meningkatkan kuantitas produksi. Justru imbasnya adalah pengusaha mengurangi produksi. Atau bahkan menghentikan sama sekali. “Jelas berdampak bagi para pelaku usaha SKT. Khususnya terkait bahan produksinya yang juga naik,” terangnya.

Baca Juga :  Ring Road Kediri, Sudah Siapkah?

Isman Hadiyatullah, pengusaha rokok asal Ngancar bahkan memastikan akan berhenti berproduksi bila cukai benar-benar naik. “Secara itung-itungan,ika benar naik, kami kesulitan untuk menanggung biaya produksinya,” ujarnya.  

Masih kata Isman, pihaknya kemungkinan akan memberlakukan pensiun dini bagi beberapa karyawannya. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi mentah. “Mau gimana lagi, biaya bahan tembakau dan cengkih ikut naik. Selain itu imbasnya kami juga kesulitan secara pemasaran,” sesalnya.  

Sementara itu, Kepala Subseksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri Hendratno Argosasmito belum bisa memastikan terkait rencana pemerintah menaikkan cukai tersebut.Menurutnya, pihaknya masih harus menunggu regulasi terkait kenaikan cukai yang akan dikeluarkan dari Kementerian Keuangan.

“Pemerintah pusat (Kementerian Keuangan, Red) tentu sudah memikirkan kondisinya sebelum memberikan ketetapan,” kilahnya.

Ia mencontohkan, tingkat kepatuhan pengusaha rokok terkait cukai di Kabupaten Kediri masih sangat rendah. Terbukti, dari pengawasan yang dilakukan tim intelijen KPPBC Kediri masih banyak ditemukan pengusaha rokok putihan tanpa dilengkapi pita cukai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri  selama Januari hingga Agustus, KPPBC Tipe Madya Kediri l mengamankan 18.243 batang rokok bodong di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri. Di antaranya di Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kras, Kecamatan Ngadiluwih. Para pengusaha rokok ilegal tersebut memasarkan langsung rokok tanpa cukai di toko-toko kecil di wilayah pedesaan. “Terbaru pada bulan Agustus ada 2.343 batang rokok yang berhasil kami amankan. Meliputi 577 batang sigaret kretek tangan (SKT) dan 1.766 sigaret kretek mesin(SKM) tak dilengkapi cukai,” ungkapnya.

Baca Juga :  Di Bawah Nasional, di Atas Jawa Timur

Lebih lanjut, penindakan ini merupakan bentuk pengamanan terhadap barang kena cukai (BKC) yang berpotensi merugikan negara. Pihaknya akan terus bersinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih banyak ditemui. “Ini merupakan wewenang KPKNL, bahwa setiap temuan yang menjadi barang milik negara (BMN) harus dimusnahkan,” ujar pria asal Kota Blitar ini.

Lebih lanjut, menurutnya salah satu fungsi Bea Cukai merupakan revenue collector atau memungut bea cukai maupun bea keluar. Selain itu, cukai secara maksimal akan meningkatkan tercapainya target penerimaan negara. “Kami juga akan mencegah kemungkinan potensi kerugian yang terjadi dengan penindakan secara sampling random (acak),” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/