22.4 C
Kediri
Saturday, August 20, 2022

Pembongkaran Diberi Waktu Selama 30 Hari

- Advertisement -

NGANJUK – Warga yang menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kecamatan Kertosono yang terkena dampak proyek double track harus segera meninggalkan tempat tinggalnya. Pasalnya, KAI memberikan waktu selama 30 hari supaya warga membongkar sendiri kediamannya. Penertiban itu berlaku setelah sosialisasi dilakukan.

          Pengawas Teknik Proyek Double Track Jombang-Madiun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sudarto mengatakan, ada dua titik lokasi yang menjadi target penertiban. Yakni jembatan KA ke timur sampai Jembatan Sunga Brantas dan jembatan KA ke barat sampai Stasiun Kertosono.

“Penertiban sudah berjalan,” kata Sudarto kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

          Untuk yang ke timur, kata Sudarto, sosialisasi sudah dilakukan awal Agustus lalu. Setelah diberikan waktu selama sebulan, warga diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri tempat tinggalnya. “Sudah mulai dikosongkan sekarang. Kami masih bersih-bersih bekas bangunan,” ungkap pria asal Nganjuk ini.

          Sementara  sosialisasi kepada warga yang tinggal di sepanjang jembatan KA sampai Stasiun Kertosono baru dilakukan pada Rabu lalu (20/9). Sama seperti lokasi pertama, Sudarto mengatakan, warga diberikan waktu selama 30 hari untuk menertibkan sendiri. “Waktu yang kami berikan sampai 20 Oktober (2017),” terangnya.

Baca Juga :  Kena Pengaruh PSBB Saka Jakarta, Akeh Sepur Dibatalne Budhal
- Advertisement -

          Sudarto mengaku, optismistis warga bersedia membongkar sendiri tempat tinggalnya. Sebab, sejak dua tahun lalu, PT KAI sudah memutus kontrak dengan penyewa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan pembangunan proyek double track yang melintasi lahan tersebut.

          Dia mengungkapkan, total ada 101 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lahan PT KAI. Rinciannya, sebanyak 53 KK tinggal di sekitar jembatan KA ke timur. Masing-masing 25 KK di kiri rel dan 28 KK di kanan rel.

          Sementara sisanya 48 KK tinggal di sepanjang jembatan KA sampai ke barat arah Stasiun Kertosono. KK tersebut terletak di tiga desa. Yakni di Desa Kutorejo sebanyak 15 KK, Desa Pelem sebanyak 27 KK dan di Desa Banaran sebanyak 6 KK. “Hanya Desa Pelem yang di kiri rel,” ungkap Sudarto.

Baca Juga :  Dishub Kediri Berencana Tambah Bus Sekolah, Ini Rutenya

          Untuk diketahui, dari 20 paket proyek double track Jombang-Madiun, wilayah Kertosono merupakan paket 5. Panjangnya sekitar 3,3 kilometer (km). Karena persoalan penertiban warga, progres paket tersebut paling kecil dibanding paket-paket lain.

          Sudarto mengatakan, paket lima baru berjalan beberapa minggu. Karena itu, realisasinya masih sebatas pengurukan tanah. Itu pun masih terbatas di luar lahan yang menjadi lokasi penertiban. “Kami masih mengerjakan stasiun ke barat (arah Baron),” jelasnya.

          Sementara paket lain sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Saat ini, kata Sudarto, realisasinya mencapai sekitar 60 persen untuk finalisasi tubuh ban. Meski demikian, sebanyak 20 paket termasuk di Kertosono harus tuntas sampai 2019.

- Advertisement -

NGANJUK – Warga yang menempati lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kecamatan Kertosono yang terkena dampak proyek double track harus segera meninggalkan tempat tinggalnya. Pasalnya, KAI memberikan waktu selama 30 hari supaya warga membongkar sendiri kediamannya. Penertiban itu berlaku setelah sosialisasi dilakukan.

          Pengawas Teknik Proyek Double Track Jombang-Madiun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sudarto mengatakan, ada dua titik lokasi yang menjadi target penertiban. Yakni jembatan KA ke timur sampai Jembatan Sunga Brantas dan jembatan KA ke barat sampai Stasiun Kertosono.

“Penertiban sudah berjalan,” kata Sudarto kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

          Untuk yang ke timur, kata Sudarto, sosialisasi sudah dilakukan awal Agustus lalu. Setelah diberikan waktu selama sebulan, warga diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri tempat tinggalnya. “Sudah mulai dikosongkan sekarang. Kami masih bersih-bersih bekas bangunan,” ungkap pria asal Nganjuk ini.

          Sementara  sosialisasi kepada warga yang tinggal di sepanjang jembatan KA sampai Stasiun Kertosono baru dilakukan pada Rabu lalu (20/9). Sama seperti lokasi pertama, Sudarto mengatakan, warga diberikan waktu selama 30 hari untuk menertibkan sendiri. “Waktu yang kami berikan sampai 20 Oktober (2017),” terangnya.

Baca Juga :  Akan Tambah Jam Perjalanan KA

          Sudarto mengaku, optismistis warga bersedia membongkar sendiri tempat tinggalnya. Sebab, sejak dua tahun lalu, PT KAI sudah memutus kontrak dengan penyewa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan pembangunan proyek double track yang melintasi lahan tersebut.

          Dia mengungkapkan, total ada 101 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lahan PT KAI. Rinciannya, sebanyak 53 KK tinggal di sekitar jembatan KA ke timur. Masing-masing 25 KK di kiri rel dan 28 KK di kanan rel.

          Sementara sisanya 48 KK tinggal di sepanjang jembatan KA sampai ke barat arah Stasiun Kertosono. KK tersebut terletak di tiga desa. Yakni di Desa Kutorejo sebanyak 15 KK, Desa Pelem sebanyak 27 KK dan di Desa Banaran sebanyak 6 KK. “Hanya Desa Pelem yang di kiri rel,” ungkap Sudarto.

Baca Juga :  Lereng Gunung Kelud Terbakar

          Untuk diketahui, dari 20 paket proyek double track Jombang-Madiun, wilayah Kertosono merupakan paket 5. Panjangnya sekitar 3,3 kilometer (km). Karena persoalan penertiban warga, progres paket tersebut paling kecil dibanding paket-paket lain.

          Sudarto mengatakan, paket lima baru berjalan beberapa minggu. Karena itu, realisasinya masih sebatas pengurukan tanah. Itu pun masih terbatas di luar lahan yang menjadi lokasi penertiban. “Kami masih mengerjakan stasiun ke barat (arah Baron),” jelasnya.

          Sementara paket lain sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Saat ini, kata Sudarto, realisasinya mencapai sekitar 60 persen untuk finalisasi tubuh ban. Meski demikian, sebanyak 20 paket termasuk di Kertosono harus tuntas sampai 2019.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/