26 C
Kediri
Tuesday, August 9, 2022

Ke Kamar Mandi pun Harus Dikawal

KEDIRI KABUPATEN- Aturan ketat diberlakukan pada peserta seleksi perangkat desa yang berlangsung besok (25/1). Seperti mengikuti ujian nasional dan tes calon pegawai negeri, mereka wajib meninggalkan peralatan, seperti alat komunikasi dan segala jenis catatan.

“Bahkan, kalau ke kamar mandi pun harus dikawal,” tandas Satirin, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, saat ditemui di kantornya, kemarin.

Menurutnya, permintaan pengetatan ini sesuai dengan permintaan dari pihak ketiga, yaitu Universitas Brawijaya (UB) Malang. Perguruan tinggi negeri ini yang mengawasi proses pelaksanaan ujian.

Sampai saat ini, Satirin mengatakan, pihaknya memberikan kewenangan penuh pada UB untuk menjalankan seleksi. Bahkan, untuk soal pun pihaknya sama sekali tidak mengetahui.

“Benar-benar yang tahu sana (UB). Bentuknya seperti apa saya juga tidak tahu,” terangnya. Sebab, diyakini Satirin, untuk proses pemilihan soal pertanyaan, baik itu tes tulis atau psikotes, telah melibatkan akademisi yang sudah dipercaya.

“Mereka ahlinya. Pasti paham kebutuhan perangkat (desa) seperti apa,” tegasnya.

Baca Juga :  Pelajar Bolos Terjaring Satpol PP

Apalagi, patokannya sudah jelas. Yaitu pada Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Khususnya pada pasal 22, disebutkan bahwa ujian penyaringan calon perangkat desa dilakukan dua kali.

Yaitu ujian penyaringan tertulis dan ujian khusus. Untuk ujian tertulis terdiri atas pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, matematika, pengetahuan dasar komputer dan psikotes.

Sementara pada Perbup Kediri Nomor 33/2017 tentang perubahan atas Perbup Nomor 10/2017, disebutkan psikotes menjadi bobot persentase paling tinggi. Besarnya 40 persen dibanding tes lainnya, yaitu tes tulis dan tes praktik komputer.

Karena itulah, Satirin kembali menegaskan, agar peserta tidak mencoba-coba untuk melakukan tindak kecurangan. Sebab, panitia akan langsung melakukan diskualifikasi.

Selain itu, lanjut dia, peserta juga harus menggunakan kartu tanda ujian. Hal ini untuk mengantisipasi kalau adanya peserta ‘gadungan’ atau biasa disebut joki.

Untuk diketahui, sejumlah pengawasan berjenjang memang dilakukan oleh panitia seleksi. Dimulai dari tim desa yang terdiri atas tujuh orang di setiap desa. Selain itu, juga empat orang dari tim kecamatan.

Baca Juga :  Titik Api Mulai Padam, Tetap Waspada Pancaroba

Tak hanya itu, pengawasan juga dilakukan dari Universitas Brawijaya. Petugas pengawasnya sebanyak 82 personel. “Nanti, prosesnya akan diawasi langsung oleh satker terkait,” terangnya.

Selain dari DPMPD, Satirin menambahkan, juga langsung diawasi oleh sekretaris daerah (sekda), asisten sekda, inspektorat, bagian hukum, dinas pendidikan, dan badan kepegawaian daerah (BKD).

Satirin menegaskan, proses panjang seleksi ini membuat rekrutmen perangkat desa ini memang berbeda dengan daerah lainnya. “Mungkin, baru di (Kabupaten) Kediri ini saja yang tesnya hingga psikotes dan praktik,” jelasnya.

Biasanya, tes yang dilakukan hanya tes tulis. Karena itu, Satirin menegaskan, tidak akan ada celah untuk mendapatkan kebocoran tes seleksi ini atau memfasilitasi ‘titipan-titipan’ untuk menjadi perangkat.

“Jadi..maaf ya..kalau saya tidak bisa (kalau menerima titipan),” ucapnya seraya tertawa.

Karena itu, Satirin menyarankan, agar peserta bisa lolos maka peserta untuk belajar dan berdoa sehingga bisa mengerjakan soal-soal tes yang akan dikerjakan besok.

 

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN- Aturan ketat diberlakukan pada peserta seleksi perangkat desa yang berlangsung besok (25/1). Seperti mengikuti ujian nasional dan tes calon pegawai negeri, mereka wajib meninggalkan peralatan, seperti alat komunikasi dan segala jenis catatan.

“Bahkan, kalau ke kamar mandi pun harus dikawal,” tandas Satirin, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, saat ditemui di kantornya, kemarin.

Menurutnya, permintaan pengetatan ini sesuai dengan permintaan dari pihak ketiga, yaitu Universitas Brawijaya (UB) Malang. Perguruan tinggi negeri ini yang mengawasi proses pelaksanaan ujian.

Sampai saat ini, Satirin mengatakan, pihaknya memberikan kewenangan penuh pada UB untuk menjalankan seleksi. Bahkan, untuk soal pun pihaknya sama sekali tidak mengetahui.

“Benar-benar yang tahu sana (UB). Bentuknya seperti apa saya juga tidak tahu,” terangnya. Sebab, diyakini Satirin, untuk proses pemilihan soal pertanyaan, baik itu tes tulis atau psikotes, telah melibatkan akademisi yang sudah dipercaya.

“Mereka ahlinya. Pasti paham kebutuhan perangkat (desa) seperti apa,” tegasnya.

Baca Juga :  Tebing Longsor di Loceret, Separo Jalan Dusun Ambrol

Apalagi, patokannya sudah jelas. Yaitu pada Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Khususnya pada pasal 22, disebutkan bahwa ujian penyaringan calon perangkat desa dilakukan dua kali.

Yaitu ujian penyaringan tertulis dan ujian khusus. Untuk ujian tertulis terdiri atas pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, matematika, pengetahuan dasar komputer dan psikotes.

Sementara pada Perbup Kediri Nomor 33/2017 tentang perubahan atas Perbup Nomor 10/2017, disebutkan psikotes menjadi bobot persentase paling tinggi. Besarnya 40 persen dibanding tes lainnya, yaitu tes tulis dan tes praktik komputer.

Karena itulah, Satirin kembali menegaskan, agar peserta tidak mencoba-coba untuk melakukan tindak kecurangan. Sebab, panitia akan langsung melakukan diskualifikasi.

Selain itu, lanjut dia, peserta juga harus menggunakan kartu tanda ujian. Hal ini untuk mengantisipasi kalau adanya peserta ‘gadungan’ atau biasa disebut joki.

Untuk diketahui, sejumlah pengawasan berjenjang memang dilakukan oleh panitia seleksi. Dimulai dari tim desa yang terdiri atas tujuh orang di setiap desa. Selain itu, juga empat orang dari tim kecamatan.

Baca Juga :  Minta Rapikan Rambu Parkir

Tak hanya itu, pengawasan juga dilakukan dari Universitas Brawijaya. Petugas pengawasnya sebanyak 82 personel. “Nanti, prosesnya akan diawasi langsung oleh satker terkait,” terangnya.

Selain dari DPMPD, Satirin menambahkan, juga langsung diawasi oleh sekretaris daerah (sekda), asisten sekda, inspektorat, bagian hukum, dinas pendidikan, dan badan kepegawaian daerah (BKD).

Satirin menegaskan, proses panjang seleksi ini membuat rekrutmen perangkat desa ini memang berbeda dengan daerah lainnya. “Mungkin, baru di (Kabupaten) Kediri ini saja yang tesnya hingga psikotes dan praktik,” jelasnya.

Biasanya, tes yang dilakukan hanya tes tulis. Karena itu, Satirin menegaskan, tidak akan ada celah untuk mendapatkan kebocoran tes seleksi ini atau memfasilitasi ‘titipan-titipan’ untuk menjadi perangkat.

“Jadi..maaf ya..kalau saya tidak bisa (kalau menerima titipan),” ucapnya seraya tertawa.

Karena itu, Satirin menyarankan, agar peserta bisa lolos maka peserta untuk belajar dan berdoa sehingga bisa mengerjakan soal-soal tes yang akan dikerjakan besok.

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/