23.9 C
Kediri
Wednesday, July 6, 2022

Pendapatan Rumah Kos Bertambah karena Pendataan yang Intensif

KOTA, JP Radar Kediri – Pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dari pajak rumah kos memang tak terlalu besar. Tapi, ada peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kuantitas rumah kos yang mengalami peningkatan.

Dalam catatan badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), ada grafik meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2019 nilai pendapatan yang masuk kelompok pajak dan retribusi daerah ini sebanyak Rp 32,96 juta. Meningkat satu tahun kemudian menjadi Rp 87,48 juta. Terakhir, tahun lalu, pajak dari rumah kos ini mencapai Rp 103,87 juta.

“Kenaikan ini terjadi karena naiknya (jumlah) wajib pajak untuk pemilik kos,” terang Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu.

Peningkatan ini juga disumbang oleh intensifnya pendataan yang dilakukan. Pemkot gencar mendata pemilik-pemilik kos, baik yang baru maupun yang sebelumnya belum terdata. Hal ini berdampak signifikan pada kenaikan jumlah wajib pajak tersebut.

Baca Juga :  Kreasi Menggambar Dimulai di Kota Kediri dan Nganjuk

Besarnya pajak rumah kos sebesar 10 persen. Bila dilihat dari total pajak yang diterima pemkot, memang mengalami peningkatan persentase. Sebab, pada 2019 sektor ini menyumbang 0,7 persen pendapatan pajak daerah. Sedangkan dua tahun setelahnya  menjadi 3 persen.

Penarikan pajak rumah kos berdasarkan peraturan daerah. Yaitu Perda Kota Kediri bernomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Merupakan bagian kedua tentang pajak hotel.

Sugeng menjelaskan bahwa di pasal 4 ke (1) bertuliskan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya. “Rumah kos ini masuk dalam sub yang ada di pasal empat,” kata Sugeng.

Baca Juga :  di Kota Kediri Hanya 93 P3K Guru yang Terima SK

Hanya saja untuk rumah kos yang harus membayar pajak, ini memiliki kamar lebih dari sepuluh. Dalam ayat 3, tidak termasuk pajak hotel apabila jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, selama razia rumah kos yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapatkan fakta adanya beberapa yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Selain itu juga ditemukan beberapa tempat kos yang digunakan untuk tempat mesum.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri – Pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dari pajak rumah kos memang tak terlalu besar. Tapi, ada peningkatan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kuantitas rumah kos yang mengalami peningkatan.

Dalam catatan badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), ada grafik meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada 2019 nilai pendapatan yang masuk kelompok pajak dan retribusi daerah ini sebanyak Rp 32,96 juta. Meningkat satu tahun kemudian menjadi Rp 87,48 juta. Terakhir, tahun lalu, pajak dari rumah kos ini mencapai Rp 103,87 juta.

“Kenaikan ini terjadi karena naiknya (jumlah) wajib pajak untuk pemilik kos,” terang Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu.

Peningkatan ini juga disumbang oleh intensifnya pendataan yang dilakukan. Pemkot gencar mendata pemilik-pemilik kos, baik yang baru maupun yang sebelumnya belum terdata. Hal ini berdampak signifikan pada kenaikan jumlah wajib pajak tersebut.

Baca Juga :  Stok Golongan Darah A dan O di PMI Minim

Besarnya pajak rumah kos sebesar 10 persen. Bila dilihat dari total pajak yang diterima pemkot, memang mengalami peningkatan persentase. Sebab, pada 2019 sektor ini menyumbang 0,7 persen pendapatan pajak daerah. Sedangkan dua tahun setelahnya  menjadi 3 persen.

Penarikan pajak rumah kos berdasarkan peraturan daerah. Yaitu Perda Kota Kediri bernomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Merupakan bagian kedua tentang pajak hotel.

Sugeng menjelaskan bahwa di pasal 4 ke (1) bertuliskan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan dengan pembayaran yang disediakan oleh hotel, motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya. “Rumah kos ini masuk dalam sub yang ada di pasal empat,” kata Sugeng.

Baca Juga :  Rekrutmen P3K, Ajukan 130 Guru

Hanya saja untuk rumah kos yang harus membayar pajak, ini memiliki kamar lebih dari sepuluh. Dalam ayat 3, tidak termasuk pajak hotel apabila jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, selama razia rumah kos yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapatkan fakta adanya beberapa yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Selain itu juga ditemukan beberapa tempat kos yang digunakan untuk tempat mesum.






Reporter: Habibaham Anisa Muktiara

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/