25.6 C
Kediri
Thursday, June 30, 2022

Bupati Dhito Akan Pantau Ujian Ulang Perangkat di Kabupaten Kediri

KABUPATEN, JP Radar Kediri-Setelah membatalkan hasil ujian perangkat di 68 desa dari 13 kecamatan, Bupati Hanindhito Himawan Pramana memastikan akan memantau langsung ujian ulang puluhan desa tersebut. Dia siap memberi sanksi jika dalam prosesnya nanti ditemukan indikasi kecurangan lagi.

          Ditemui koran ini kemarin Dhito mengungkapkan, kewenangan rekrutmen perangkat desa sudah dikembalikan ke pemerintah desa. Meski demikian, jika ada temuan masif di masyarakat tentang kesalahan penilaian atau indikasi kecurangan, menurutnya bupati berhak menghentikan atau membatalkan hasilnya. “Dengan keputusan ujian ulang itu berarti (bupati, Red) sudah membatalkan hasil (ujian perangkat, Red),” terang bapak satu anak itu.

          Adapun saat ini, suami Eriani Annisa itu mengaku mengembalikan prosesnya sesuai peraturan yang berlaku. Mulai UU No. 6/2021, Perda No. 5/2017, dan Perbup No. 48/2021 tentang Pengisian Perangkat Desa. Adapun pemkab menurutnya melakukan pengawasan dalam prosesnya.

          Seperti diberitakan, Dhito memutuskan untuk menggelar ujian ulang rekrutmen perangkat desa di 68 desa dari 13 kecamatan yang menggelar tes di Convention Hall SLG pada Kamis (9/12) lalu. Adapun ujian perangkat yang sedianya digelar Kamis (16/12) juga ditunda. Keputusan itu diambil sesuai hasil pemeriksaan inspektorat yang menemukan kesalahan dalam penentuan nilai akhir.

Baca Juga :  Menelusuri Jejak Zaman Purba di Nganjuk (28/habis)

          Sumber koran ini menyebutkan, dari 68 desa itu, sedikitnya ditemukan nilai dengan item seragam di 48 desa. Hasil itu dikuatkan dengan klarifikasi inpekstorat kepada pemerintahan desa dan pihak ketiga penyelenggara ujian.

          Berdasar pertimbangan itu pula, alumunus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut memutuskan membatalkan hasil dan memerintahkan ujian ulang. Terkait jadwalnya, diserahkan kepada masing-masing desa. Demikian pula pihak ketiga yang menjadi rekanan pelaksanaan tes.

          Bagaimana jika dalam ujian ulang nanti tetap ditemukan indikasi kecurangan? Putra Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung Wibowo itu menjelaskan, dirinya masih menaruh kepercayaan bahwa para kades akan menggelar tes secara transparan dan akuntabel. “Kalau memang ada indikasi kecurangan lagi nanti akan diberi sanksi. Bentuknya apa, akan ditentukan nanti,” tegasnya.

          Saat pelaksanaan ujian ulang nanti, Dhito bersama tim pemkab juga akan turun ke lapangan untuk memantau. Demikian juga ujian penjadwalan ulang yang sedianya digelar minggu ini. Dia berharap tidak ada lagi gejolak seperti sebelumnya.

          Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Imam Jamiin yang dikonfirmasi tentang tindak lanjut pascapembatalan hasil ujian oleh Bupati Dhito menyebut pihaknya masih akan merapatkannya. “Baru nanti sore (kemarin sore, Red) kami bahas dengan panitia perangkat desa,” tutur Jamiin.

Baca Juga :  Pilbup Kediri: Persaingan Rekom, Muncul Nama Anak Pramono Anung

          Terkait keputusan pembatalan hasil rekrutmen perangkat pertama, Jamiin mengaku menghormati keputusan Dhito. Karenanya, paguyuban menyikapi dengan menggelar rapat untuk menentukan jadwal ujian ulang.

          Apakah ujian akan digelar tahun ini? Jamiin mengaku belum bisa menyebutkannya. Jika jadwal ujian ulang belum bisa ditentukan, paguyuban kepala desa sudah bisa menentukan jadwal ujian yang sempat tertunda pada 16 Desember lalu.

          Sedianya, tes perangkat 61 desa dari tujuh kecamatan itu akan digelar Kamis (23/12) besok. Ujian dengan peserta mencapai ratusan itu kembali digelar di Convention Hall SLG. “Kami jadwalkan (ujian yang sempat tertunda, Red) setelah ada surat dari bupati bahwa ujian yang sempat tertunda bisa dilaksanakan,” tandas Jamiin.

          Sementara itu, Camat Kandangan M. Sahroni yang wilayahnya termasuk sebagai salah satu daerah yang harus menggelar ujian ulang menegaskan, pihaknya akan segera menyosialisasikan hal tersebut ke empat desa di Kandangan. Terutama, tentang instruksi agar pelaksanaan ujian ulang digelar secara transparan dan akuntabel.

          “Sebenarnya di Kandangan tidak ada gejolak seperti laporan atau pengaduan. Tetapi karena termasuk daerah yang menggelar tes 9 Desember tetap ikut ujian ulang juga,” bebernya. (syi/ut)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri-Setelah membatalkan hasil ujian perangkat di 68 desa dari 13 kecamatan, Bupati Hanindhito Himawan Pramana memastikan akan memantau langsung ujian ulang puluhan desa tersebut. Dia siap memberi sanksi jika dalam prosesnya nanti ditemukan indikasi kecurangan lagi.

          Ditemui koran ini kemarin Dhito mengungkapkan, kewenangan rekrutmen perangkat desa sudah dikembalikan ke pemerintah desa. Meski demikian, jika ada temuan masif di masyarakat tentang kesalahan penilaian atau indikasi kecurangan, menurutnya bupati berhak menghentikan atau membatalkan hasilnya. “Dengan keputusan ujian ulang itu berarti (bupati, Red) sudah membatalkan hasil (ujian perangkat, Red),” terang bapak satu anak itu.

          Adapun saat ini, suami Eriani Annisa itu mengaku mengembalikan prosesnya sesuai peraturan yang berlaku. Mulai UU No. 6/2021, Perda No. 5/2017, dan Perbup No. 48/2021 tentang Pengisian Perangkat Desa. Adapun pemkab menurutnya melakukan pengawasan dalam prosesnya.

          Seperti diberitakan, Dhito memutuskan untuk menggelar ujian ulang rekrutmen perangkat desa di 68 desa dari 13 kecamatan yang menggelar tes di Convention Hall SLG pada Kamis (9/12) lalu. Adapun ujian perangkat yang sedianya digelar Kamis (16/12) juga ditunda. Keputusan itu diambil sesuai hasil pemeriksaan inspektorat yang menemukan kesalahan dalam penentuan nilai akhir.

Baca Juga :  Perlakuan Khusus ABK

          Sumber koran ini menyebutkan, dari 68 desa itu, sedikitnya ditemukan nilai dengan item seragam di 48 desa. Hasil itu dikuatkan dengan klarifikasi inpekstorat kepada pemerintahan desa dan pihak ketiga penyelenggara ujian.

          Berdasar pertimbangan itu pula, alumunus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut memutuskan membatalkan hasil dan memerintahkan ujian ulang. Terkait jadwalnya, diserahkan kepada masing-masing desa. Demikian pula pihak ketiga yang menjadi rekanan pelaksanaan tes.

          Bagaimana jika dalam ujian ulang nanti tetap ditemukan indikasi kecurangan? Putra Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung Wibowo itu menjelaskan, dirinya masih menaruh kepercayaan bahwa para kades akan menggelar tes secara transparan dan akuntabel. “Kalau memang ada indikasi kecurangan lagi nanti akan diberi sanksi. Bentuknya apa, akan ditentukan nanti,” tegasnya.

          Saat pelaksanaan ujian ulang nanti, Dhito bersama tim pemkab juga akan turun ke lapangan untuk memantau. Demikian juga ujian penjadwalan ulang yang sedianya digelar minggu ini. Dia berharap tidak ada lagi gejolak seperti sebelumnya.

          Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Imam Jamiin yang dikonfirmasi tentang tindak lanjut pascapembatalan hasil ujian oleh Bupati Dhito menyebut pihaknya masih akan merapatkannya. “Baru nanti sore (kemarin sore, Red) kami bahas dengan panitia perangkat desa,” tutur Jamiin.

Baca Juga :  Komoditas Sayur Pengaruhi Laju Inflasi di Kota Kediri

          Terkait keputusan pembatalan hasil rekrutmen perangkat pertama, Jamiin mengaku menghormati keputusan Dhito. Karenanya, paguyuban menyikapi dengan menggelar rapat untuk menentukan jadwal ujian ulang.

          Apakah ujian akan digelar tahun ini? Jamiin mengaku belum bisa menyebutkannya. Jika jadwal ujian ulang belum bisa ditentukan, paguyuban kepala desa sudah bisa menentukan jadwal ujian yang sempat tertunda pada 16 Desember lalu.

          Sedianya, tes perangkat 61 desa dari tujuh kecamatan itu akan digelar Kamis (23/12) besok. Ujian dengan peserta mencapai ratusan itu kembali digelar di Convention Hall SLG. “Kami jadwalkan (ujian yang sempat tertunda, Red) setelah ada surat dari bupati bahwa ujian yang sempat tertunda bisa dilaksanakan,” tandas Jamiin.

          Sementara itu, Camat Kandangan M. Sahroni yang wilayahnya termasuk sebagai salah satu daerah yang harus menggelar ujian ulang menegaskan, pihaknya akan segera menyosialisasikan hal tersebut ke empat desa di Kandangan. Terutama, tentang instruksi agar pelaksanaan ujian ulang digelar secara transparan dan akuntabel.

          “Sebenarnya di Kandangan tidak ada gejolak seperti laporan atau pengaduan. Tetapi karena termasuk daerah yang menggelar tes 9 Desember tetap ikut ujian ulang juga,” bebernya. (syi/ut)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/