25 C
Kediri
Thursday, July 7, 2022

Kejaksaan Selidiki Penggunaan Dana APBD di PDAU Nganjuk

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Sedikit demi sedikit, penyelidikan Kejaksaan Negeri Nganjuk di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Nganjuk mulai terkuak. Berdasarkan sumber internal Jawa Pos Radar Nganjuk, kejaksaan kemungkinan besar membidik dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp 1,5 miliar di tahun 2018. Karena saat itu, PDAU mendapat kucuran dana Rp 1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. “Penggunaan dana Rp 1,5 miliar itu untuk modal dan pengembangan usaha PDAU,” ujarnya.

Menurut sumber yang enggan namanya dikorankan, penggunaan dana Rp 1,5 miliar itu untuk pengembangan usaha PDAU. Karena PDAU memiliki unit usaha yang kondisi memprihatinkan. Kondisi ini ternyata sampai sekarang tidak berubah. Unit usaha itu adalah Apotek Nganjuk dan Apotek Sejahtera Kertosono. Kemudian, kebun cengkih di Sawahan seluas 23,6 hektare, Hotel Wisata Karya Sawahan serta Toko Alat Tulis Grafika. “PDAU butuh suntikan modal untuk menghidupkan unit usahanya,” ujarnya.

Baca Juga :  PTM di Kota Angin Kembali Jadi 50 Persen

Suntikan modal Rp 1,5 miliar ini ternyata mujarab. Berdasarkan data Jawa Pos Radar Nganjuk, PDAU yang berdiri sejak tahun 1962 hanya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak dua kali. Salah satunya ada di tahun 2018. PDAU bisa untung sebesar Rp 32,6 juta. Kemudian, keuntungan pertama diraup pada 2012 sebesar Rp 356,13 juta.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Utama PDAU Nganjuk Jaya Nur Edi mengatakan, jika salah satu poin pemeriksaannya di ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk adalah penggunaan modal Rp 1,5 miliar di tahun 2018. Namun, dia tidak bisa menjelaskan. Karena saat itu, Jaya belum bekerja di PDAU Nganjuk. “Saya baru jadi dirut PDAU itu pada Oktober 2021. Jadi, laporan dana PDAU tahun 2016-2020 yang diminta kejaksaan itu, saya tidak tahu,” ujarnya.

Baca Juga :  Mengunjungi Makam Marsinah di Peringatan Hari Buruh 2020

Jaya mengatakan, dia hanya bisa memberikan laporan keuangan sesuai permintaan kejaksaan. Terkait penggunaan dana dan lain-lain, dia tidak tahu. “Saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth membenarkan jika salah satu poin pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan kepada PDAU adalah terkait penyertaan modal tersebut. “Salah satu poin pemeriksaannya memang itu,” ujarnya.

Hanya, bagaimana dugaan korupsi di penyertaan modal tahun 2018, kajari asal Manado tersebut mengatakan masih akan melakukan pendalaman. “Kami akan dalami dulu,” pungkasnya.

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Sedikit demi sedikit, penyelidikan Kejaksaan Negeri Nganjuk di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Nganjuk mulai terkuak. Berdasarkan sumber internal Jawa Pos Radar Nganjuk, kejaksaan kemungkinan besar membidik dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp 1,5 miliar di tahun 2018. Karena saat itu, PDAU mendapat kucuran dana Rp 1,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk. “Penggunaan dana Rp 1,5 miliar itu untuk modal dan pengembangan usaha PDAU,” ujarnya.

Menurut sumber yang enggan namanya dikorankan, penggunaan dana Rp 1,5 miliar itu untuk pengembangan usaha PDAU. Karena PDAU memiliki unit usaha yang kondisi memprihatinkan. Kondisi ini ternyata sampai sekarang tidak berubah. Unit usaha itu adalah Apotek Nganjuk dan Apotek Sejahtera Kertosono. Kemudian, kebun cengkih di Sawahan seluas 23,6 hektare, Hotel Wisata Karya Sawahan serta Toko Alat Tulis Grafika. “PDAU butuh suntikan modal untuk menghidupkan unit usahanya,” ujarnya.

Baca Juga :  Syarat Banyak, Ratusan Orang Batalkan Perjalanan

Suntikan modal Rp 1,5 miliar ini ternyata mujarab. Berdasarkan data Jawa Pos Radar Nganjuk, PDAU yang berdiri sejak tahun 1962 hanya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak dua kali. Salah satunya ada di tahun 2018. PDAU bisa untung sebesar Rp 32,6 juta. Kemudian, keuntungan pertama diraup pada 2012 sebesar Rp 356,13 juta.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Utama PDAU Nganjuk Jaya Nur Edi mengatakan, jika salah satu poin pemeriksaannya di ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nganjuk adalah penggunaan modal Rp 1,5 miliar di tahun 2018. Namun, dia tidak bisa menjelaskan. Karena saat itu, Jaya belum bekerja di PDAU Nganjuk. “Saya baru jadi dirut PDAU itu pada Oktober 2021. Jadi, laporan dana PDAU tahun 2016-2020 yang diminta kejaksaan itu, saya tidak tahu,” ujarnya.

Baca Juga :  Tenda Darurat Covid-19 Kosong

Jaya mengatakan, dia hanya bisa memberikan laporan keuangan sesuai permintaan kejaksaan. Terkait penggunaan dana dan lain-lain, dia tidak tahu. “Saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth membenarkan jika salah satu poin pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan kepada PDAU adalah terkait penyertaan modal tersebut. “Salah satu poin pemeriksaannya memang itu,” ujarnya.

Hanya, bagaimana dugaan korupsi di penyertaan modal tahun 2018, kajari asal Manado tersebut mengatakan masih akan melakukan pendalaman. “Kami akan dalami dulu,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/