23 C
Kediri
Wednesday, August 17, 2022

Banner Tak Berstiker Dipasang di Sukomoro

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Tujuh banner iklan kopi yang terpasang di Kelurahan Kapas, Sukomoro jadi perhatian warga. Pasalnya, banner tersebut belum dilengkapi stiker dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) yang menunjukkan banner tersebut sudah membayar pajak.

Menurut Hadi, 41, salah satu warga Kelurahan Kapas, banner sudah terpasang di sana sekitar seminggu. “Kami tidak tahu (banner, Red) sudah izin atau belum. Tahu-tahu sudah terpasang di sana,” ujar Hadi.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Mashudi mengingatkan Pemkab Nganjuk agar lebih jeli terhadap keberadaan reklame bodong. Jika banner, spanduk, dan baliho yang sudah terpasang itu dilengkapi izin, semua harus dipasang stiker.

Sebaliknya, jika ternyata banner komersil itu belum berizin, harus segera ditindak. “Harus segera ditertibkan (jika belum berizin, Red),” terang politisi dari PDI Perjuangan itu.

Baca Juga :  Bukit Longsor, Material Tutup Kebun
- Advertisement -

Lebih jauh Mashudi menjelaskan, keberadaan reklame di Nganjuk bisa jadi potensi pendapatan. Karenanya, pemkab harus mengoptimalkan dengan menertibkan reklame tak berizin yang didapati terpasang di Kota Angin.

Sayang, Kepala DPMPTSP Sudrajat belum bisa dikonfirmasi terkait keberadaan reklame di Kelurahan Kapas tersebut. Saat dihubungi melalui  WhatsApp, belum dijawab. Terpisah, Kepala Satpol PP Nganjuk Abdul Wakid melalui Kasi Trantib Sutikno mengaku belum menindak reklame tersebut.

Satpol, kata Sutikno, belum mendapat laporan terkait pemasangan banner tersebut. “Kami akan kroscek dulu ke DPMPTSP,” terangnya.

Koordinasi, terang Sutikno, diperlukan untuk memastikan apakah banner tersebut sudah ada berizin atau belum. Bila ternyata belum mendapat izin, satpol PP akan segera menertibkannya bersama dinas terkait.

Baca Juga :  JPU Tetap Pegang Tuntutan

Sutikno menjelaskan, selain dilengkapi dengan stiker, banner bisa dipasang setelah mendapat rekomendasi izin pemasangan dari DPMPTSP. Jika persyaratan belum dipenuhi, pihak ketiga tidak boleh memasang reklame di sembarang tempat.

Pantauan koran ini, bukan hanya tujuh banner yang terpasang di sana. Masih banyak banner lainnya yang dipasang di pohon. Di antaranya, banner komersial berukuran 50cm x 50 cm yang dipaku di pohon. Reklame tersebut tidak hanya ditemui di Kelurahan Kapas. Melainkan banyak terdapat di wilayah perkotaan.

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-Tujuh banner iklan kopi yang terpasang di Kelurahan Kapas, Sukomoro jadi perhatian warga. Pasalnya, banner tersebut belum dilengkapi stiker dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) yang menunjukkan banner tersebut sudah membayar pajak.

Menurut Hadi, 41, salah satu warga Kelurahan Kapas, banner sudah terpasang di sana sekitar seminggu. “Kami tidak tahu (banner, Red) sudah izin atau belum. Tahu-tahu sudah terpasang di sana,” ujar Hadi.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Nganjuk Mashudi mengingatkan Pemkab Nganjuk agar lebih jeli terhadap keberadaan reklame bodong. Jika banner, spanduk, dan baliho yang sudah terpasang itu dilengkapi izin, semua harus dipasang stiker.

Sebaliknya, jika ternyata banner komersil itu belum berizin, harus segera ditindak. “Harus segera ditertibkan (jika belum berizin, Red),” terang politisi dari PDI Perjuangan itu.

Baca Juga :  Masuk Ilegal, Benih Impor Rawan Hama dan Penyakit

Lebih jauh Mashudi menjelaskan, keberadaan reklame di Nganjuk bisa jadi potensi pendapatan. Karenanya, pemkab harus mengoptimalkan dengan menertibkan reklame tak berizin yang didapati terpasang di Kota Angin.

Sayang, Kepala DPMPTSP Sudrajat belum bisa dikonfirmasi terkait keberadaan reklame di Kelurahan Kapas tersebut. Saat dihubungi melalui  WhatsApp, belum dijawab. Terpisah, Kepala Satpol PP Nganjuk Abdul Wakid melalui Kasi Trantib Sutikno mengaku belum menindak reklame tersebut.

Satpol, kata Sutikno, belum mendapat laporan terkait pemasangan banner tersebut. “Kami akan kroscek dulu ke DPMPTSP,” terangnya.

Koordinasi, terang Sutikno, diperlukan untuk memastikan apakah banner tersebut sudah ada berizin atau belum. Bila ternyata belum mendapat izin, satpol PP akan segera menertibkannya bersama dinas terkait.

Baca Juga :  Investasi Bodong di Kediri Masih Terus Mengintai Mangsa

Sutikno menjelaskan, selain dilengkapi dengan stiker, banner bisa dipasang setelah mendapat rekomendasi izin pemasangan dari DPMPTSP. Jika persyaratan belum dipenuhi, pihak ketiga tidak boleh memasang reklame di sembarang tempat.

Pantauan koran ini, bukan hanya tujuh banner yang terpasang di sana. Masih banyak banner lainnya yang dipasang di pohon. Di antaranya, banner komersial berukuran 50cm x 50 cm yang dipaku di pohon. Reklame tersebut tidak hanya ditemui di Kelurahan Kapas. Melainkan banyak terdapat di wilayah perkotaan.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/