27.5 C
Kediri
Sunday, July 3, 2022

Pilkades Tarokan: Panitia Digugat karena Sahkan Calon Terpidana

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tarokan belum benar-benar tuntas. Kasus pilkades yang sempat diwarnai dugaan kecurangan sebelum hari pencoblosan itu akhirnya dibawa ke ranah hukum. Pihak yang kalah membawa kasus pilkades tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengajuan gugatan ke PTUN itu dilakukan salah satu kandidat yang kalah Bambang Suhartono. Bambang mempermasalahkan keabsahan kandidat yang menang dalam pilkades itu, Supadi. Sebab, versi penggugat, saat mendaftarkan diri sebagai calon Supadi sudah berstatus terpidana.

Yang digugat adalah panitia pilkades Tarokan yang meloloskan pencalonan Supadi. Gugatan itu dilayangkan ke PTUN Surabaya pada Jumat (15/11) lalu. Menurut pengacara penggugat, Ander Sumiwi, surat gugatan kepada panitia itu sudah masuk dan terdaftara di PTUN. Nomor perkaranya adalah 154/G/2019/PTUN.Sby.

Ia menegaskan bahwa berkas gugatan yang diajukan bisa diterima karena telah memenuhi syarat untuk disidangkan. “Kami sebelumnya juga sudah mengajukan keberatan dan banding keberatan kepada pihak panitia pilkades setempat (Desa Tarokan, Red),” tegasnya. Namun ia menyampaikan bahwa tergugat yakni panitia tetap bersikukuh menyatakan proses verifikasi telah sesuai aturan dan prosedur.

Menurutnya, gugatan ke PTUN itu merujuk ke panitia pilkades. Yang telah menetapkan Supadi sebagai calon kades yang berhak dipilih. “Padahal jelas-jelas Supadi masih menjalani masa hukuman dan ancamannya pasal 263 ayat 1,” ungkapnya.

Baca Juga :  Revisi Perbup, Pemkab Kediri Lakukan Penertiban

Berdasarkan keterangan Ander, status Supadi saat mendaftar masih narapidana. Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada awal Agustus lalu. Putusan itu menyatakan bahwa Supadi secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen. Dan dari pasal itu, ditegaskan bahwa ancaman hukuman paling lama enam tahun.

“Padahal pada peraturan, baik itu undang-undang, perbup, dan perda telah dijelaskan bahwa calon kepala desa harus tidak sedang menjalani hukuman. Nah kami pertanyakan kenapa panitia ngotot untuk menetapkan sebagai calon yang berhak dipilih,” terangnya.

Dari rekam jejak kades petahana Supadi, ia dijatuhi hukuman PN Nganjuk dengan hukuman selama dua bulan. Dengan masa percobaan tiga bulan. Sebab, Supadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat untuk keperluan menikah lagi.

Lebih lanjut Ander menyebut bahwa dalam pelaksanaan pilkades ini panitia merupakan visualisasi dari produk undang-undang. Sehingga panitia dibentuk untuk menggelar proses ini bukan main-main. Sehingga apapun yang dilakukan panitia memiliki efek hukum. Termasuk dalam pemilihan kepala desa ini yang dananya bersumber dari APBD.

Baca Juga :  Pilkades di Kediri: Pemilih Diingatkan Tak Terjebak Iming-Iming Uang

“Dengan adanya seperti itu seharusnya panitia tidak melampaui kewenangannya, dan benar-benar profesional dalam menjalankan tugas,” tegas Ander.

Ia menegaskan, gugatan utamanya adalah ke arah kenapa panitia meloloskan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu. Sementara sebelumnya, dalam pelaksanaan pilkades yang berlangsung 30 Oktober lalu. Di Desa Tarokan diikuti 4 calon. Yakni Darno, Supadi, Bambang Suhartono dan Nur Kholip. Hasilnya, Supadi masih memenangkan perolehan suara dengan total 5.738 suara. Jauh unggul diatas lawan-lawannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Tarokan Nanang Afandi tidak mau berkomentar terkait PTUN itu. Dia justru menyebut bahwa kasus itu sudah menjadi ranah BPD. Sebab ia menyampaikan bahwa saat ini pihak panitia sudah dibubarkan.

 

 

Kasus Pilkades Tarokan

–         Panitia melakukan verifikasi pada cakades Supadi yang diduga tersangkut kasus hukum

–         Salah satu calon kades menggugat panitia atas perihal tersebut

–         Jelang hari H ada pengambilan surat undangan pemungutan suara

–         Warga meluruk Polsek Tarokan dan kepolisian melakukan pemeriksaan

–         Supadi tetap lanjut menjadi peserta pilkades

–         Supadi mendapat suara tertinggi

–         Panitia digugat ke PTUN

 

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Tarokan belum benar-benar tuntas. Kasus pilkades yang sempat diwarnai dugaan kecurangan sebelum hari pencoblosan itu akhirnya dibawa ke ranah hukum. Pihak yang kalah membawa kasus pilkades tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengajuan gugatan ke PTUN itu dilakukan salah satu kandidat yang kalah Bambang Suhartono. Bambang mempermasalahkan keabsahan kandidat yang menang dalam pilkades itu, Supadi. Sebab, versi penggugat, saat mendaftarkan diri sebagai calon Supadi sudah berstatus terpidana.

Yang digugat adalah panitia pilkades Tarokan yang meloloskan pencalonan Supadi. Gugatan itu dilayangkan ke PTUN Surabaya pada Jumat (15/11) lalu. Menurut pengacara penggugat, Ander Sumiwi, surat gugatan kepada panitia itu sudah masuk dan terdaftara di PTUN. Nomor perkaranya adalah 154/G/2019/PTUN.Sby.

Ia menegaskan bahwa berkas gugatan yang diajukan bisa diterima karena telah memenuhi syarat untuk disidangkan. “Kami sebelumnya juga sudah mengajukan keberatan dan banding keberatan kepada pihak panitia pilkades setempat (Desa Tarokan, Red),” tegasnya. Namun ia menyampaikan bahwa tergugat yakni panitia tetap bersikukuh menyatakan proses verifikasi telah sesuai aturan dan prosedur.

Menurutnya, gugatan ke PTUN itu merujuk ke panitia pilkades. Yang telah menetapkan Supadi sebagai calon kades yang berhak dipilih. “Padahal jelas-jelas Supadi masih menjalani masa hukuman dan ancamannya pasal 263 ayat 1,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pilkades di Kediri: Pemilih Diingatkan Tak Terjebak Iming-Iming Uang

Berdasarkan keterangan Ander, status Supadi saat mendaftar masih narapidana. Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada awal Agustus lalu. Putusan itu menyatakan bahwa Supadi secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen. Dan dari pasal itu, ditegaskan bahwa ancaman hukuman paling lama enam tahun.

“Padahal pada peraturan, baik itu undang-undang, perbup, dan perda telah dijelaskan bahwa calon kepala desa harus tidak sedang menjalani hukuman. Nah kami pertanyakan kenapa panitia ngotot untuk menetapkan sebagai calon yang berhak dipilih,” terangnya.

Dari rekam jejak kades petahana Supadi, ia dijatuhi hukuman PN Nganjuk dengan hukuman selama dua bulan. Dengan masa percobaan tiga bulan. Sebab, Supadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat untuk keperluan menikah lagi.

Lebih lanjut Ander menyebut bahwa dalam pelaksanaan pilkades ini panitia merupakan visualisasi dari produk undang-undang. Sehingga panitia dibentuk untuk menggelar proses ini bukan main-main. Sehingga apapun yang dilakukan panitia memiliki efek hukum. Termasuk dalam pemilihan kepala desa ini yang dananya bersumber dari APBD.

Baca Juga :  RSD Pu Sindok┬áNganjuk Akan Beroperasi Lagi

“Dengan adanya seperti itu seharusnya panitia tidak melampaui kewenangannya, dan benar-benar profesional dalam menjalankan tugas,” tegas Ander.

Ia menegaskan, gugatan utamanya adalah ke arah kenapa panitia meloloskan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu. Sementara sebelumnya, dalam pelaksanaan pilkades yang berlangsung 30 Oktober lalu. Di Desa Tarokan diikuti 4 calon. Yakni Darno, Supadi, Bambang Suhartono dan Nur Kholip. Hasilnya, Supadi masih memenangkan perolehan suara dengan total 5.738 suara. Jauh unggul diatas lawan-lawannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Tarokan Nanang Afandi tidak mau berkomentar terkait PTUN itu. Dia justru menyebut bahwa kasus itu sudah menjadi ranah BPD. Sebab ia menyampaikan bahwa saat ini pihak panitia sudah dibubarkan.

 

 

Kasus Pilkades Tarokan

–         Panitia melakukan verifikasi pada cakades Supadi yang diduga tersangkut kasus hukum

–         Salah satu calon kades menggugat panitia atas perihal tersebut

–         Jelang hari H ada pengambilan surat undangan pemungutan suara

–         Warga meluruk Polsek Tarokan dan kepolisian melakukan pemeriksaan

–         Supadi tetap lanjut menjadi peserta pilkades

–         Supadi mendapat suara tertinggi

–         Panitia digugat ke PTUN

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/