23.8 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Tak Perlu Izin Bupati

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Ratusan desa di Kabupaten Kediri bisa lebih leluasa mengisi kursi perangkat desa yang kosong. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 48/2021 yang diteken Bupati Hanindhito Himawan Pramana pada 1 Oktober lalu, mereka tak perlu lagi izin ke orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut. Melainkan cukup mengirim pemberitahuan.

          Sebelumnya, tahapan rekrutmen perangkat desa membutuhkan waktu yang relatif panjang. Pasalnya, sesuai Perbup No. 56/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 05/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemerintah desa diwajibkan izin ke bupati. “Sekarang (sesuai perbup baru, Red) kami kembalikan hak pemdes untuk pengangkatan (perangkat, Red),” ujar Dhito ditemui di Pendapa Panjalu Jayati kemarin sore.

          Di perbup lama, bupati berhak memberi persetujuan atau menolak dengan pertimbangan dari camat. Tetapi, di perbup baru diubah dengan hanya menyampaikan laporan tertulis tentang rekrutmen perangkat melalui camat.

 Tidak ada intervensi rekomendasi ditolak atau diterima oleh bupati.

Baca Juga :  Eksekusi Selesai, Pengadilan Tunggu Pemilik Lahan

          Dengan turunnya perbup tersebut, menurut bapak satu anak itu pengisian perangkat desa paling cepat bisa dilakukan November tahun ini. Meski demikian, pemkab masih akan terus melakukan evaluasi. “Pelaksanaan rekrutmen perangkat nanti seperti apa, masih terus dikaji,” terangnya.

          Dhito mengingatkan agar pemdes tidak membaca perbup menggunakan kacamata kuda. Yakni, hanya mendapat informasi dari kecamatan saja. Melainkan, pemdes juga harus melihat kondisi lapangan. Kondisi tersebut jadi pertimbangan metode tes, pemberkasan, dan teknis lainnya.

          Jauh sebelum rekrutmen perangkat, anak dari Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung ini mengingatkan agar rekrutmen dilakukan secara transparan. “Jika nanti ada permainan saat pemilihan perangkat, akan kami urai bersama. Apakah dari desa atau kecamatan. Penindakan sesuai jalur masing-masing,” tegas Dhito.  

          Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Jamiin menjelaskan, penghapusan poin izin bupati dalam perbup rekrutmen perangkat yang baru, akan memangkas tahapan rekrutmen. Sebab, sebelumnya mereka harus mendapat izin bupati lebih dulu sebelum melangkah ke tahap lainnya.

Baca Juga :  Pancaroba, Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang

          Terkait waktu pelaksanaan rekrutmen perangkat desa, Jamiin menegaskan, hingga kemarin paguyuban kepala desa belum menentukan waktunya. “Masih kami rapatkan dengan teman-teman. Minggu depan mungkin sudah diputuskan,” beber pria yang juga Kepala Desa Kalirong, Tarokan itu.

          Jamiin menjelaskan, paguyuban kepala desa masih menghitung waktu untuk tahapan rekrutmen perangkat desa. Karenanya, hingga kemarin mereka juga belum mengambil keputusan terkait rekrutmen perangkat desa. Meski demikian, para kepala desa berharap bisa menggelar rekrutmen tahun ini.

          Terpisah, Penasihat Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Bashori menambahkan, dengan waktu sekitar 2,5 bulan yang tersisa untuk rekrutmen perangkat, menurutnya masih mencukupi. “Tahun lalu waktunya hanya satu bulan saja cukup. Jadi ini masih mencukupi untuk persiapan,” tandas Kepala Desa Putih, Gampengrejo ini. (syi/ut) 

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Ratusan desa di Kabupaten Kediri bisa lebih leluasa mengisi kursi perangkat desa yang kosong. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 48/2021 yang diteken Bupati Hanindhito Himawan Pramana pada 1 Oktober lalu, mereka tak perlu lagi izin ke orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut. Melainkan cukup mengirim pemberitahuan.

          Sebelumnya, tahapan rekrutmen perangkat desa membutuhkan waktu yang relatif panjang. Pasalnya, sesuai Perbup No. 56/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 05/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemerintah desa diwajibkan izin ke bupati. “Sekarang (sesuai perbup baru, Red) kami kembalikan hak pemdes untuk pengangkatan (perangkat, Red),” ujar Dhito ditemui di Pendapa Panjalu Jayati kemarin sore.

          Di perbup lama, bupati berhak memberi persetujuan atau menolak dengan pertimbangan dari camat. Tetapi, di perbup baru diubah dengan hanya menyampaikan laporan tertulis tentang rekrutmen perangkat melalui camat.

 Tidak ada intervensi rekomendasi ditolak atau diterima oleh bupati.

Baca Juga :  Pilbup Kediri: PKB Akui Ada Instruksi Bergabung dengan Parpol Besar

          Dengan turunnya perbup tersebut, menurut bapak satu anak itu pengisian perangkat desa paling cepat bisa dilakukan November tahun ini. Meski demikian, pemkab masih akan terus melakukan evaluasi. “Pelaksanaan rekrutmen perangkat nanti seperti apa, masih terus dikaji,” terangnya.

          Dhito mengingatkan agar pemdes tidak membaca perbup menggunakan kacamata kuda. Yakni, hanya mendapat informasi dari kecamatan saja. Melainkan, pemdes juga harus melihat kondisi lapangan. Kondisi tersebut jadi pertimbangan metode tes, pemberkasan, dan teknis lainnya.

          Jauh sebelum rekrutmen perangkat, anak dari Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung ini mengingatkan agar rekrutmen dilakukan secara transparan. “Jika nanti ada permainan saat pemilihan perangkat, akan kami urai bersama. Apakah dari desa atau kecamatan. Penindakan sesuai jalur masing-masing,” tegas Dhito.  

          Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Jamiin menjelaskan, penghapusan poin izin bupati dalam perbup rekrutmen perangkat yang baru, akan memangkas tahapan rekrutmen. Sebab, sebelumnya mereka harus mendapat izin bupati lebih dulu sebelum melangkah ke tahap lainnya.

Baca Juga :  Bledug Kelud Akan Ditantang NZR Sumbersari di Final

          Terkait waktu pelaksanaan rekrutmen perangkat desa, Jamiin menegaskan, hingga kemarin paguyuban kepala desa belum menentukan waktunya. “Masih kami rapatkan dengan teman-teman. Minggu depan mungkin sudah diputuskan,” beber pria yang juga Kepala Desa Kalirong, Tarokan itu.

          Jamiin menjelaskan, paguyuban kepala desa masih menghitung waktu untuk tahapan rekrutmen perangkat desa. Karenanya, hingga kemarin mereka juga belum mengambil keputusan terkait rekrutmen perangkat desa. Meski demikian, para kepala desa berharap bisa menggelar rekrutmen tahun ini.

          Terpisah, Penasihat Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Bashori menambahkan, dengan waktu sekitar 2,5 bulan yang tersisa untuk rekrutmen perangkat, menurutnya masih mencukupi. “Tahun lalu waktunya hanya satu bulan saja cukup. Jadi ini masih mencukupi untuk persiapan,” tandas Kepala Desa Putih, Gampengrejo ini. (syi/ut) 

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/