23.7 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Kota Kediri Terapkan WFO 25 Persen di SMA/SMK

KOTA, JP Radar Kediri– Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga di Jawa Timur berdampak pada satuan pendidikan tingkat SMA/SMK. Rabu (16/2) lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur Wahid Wahyudi mengeluarkan nota dinas terkait aturan baru PPKM level tiga di lingkungan dispendik.

Nota dinas tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 800/825/204.3/2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama PPKM di Jatim. Bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang aktif selama PPKM level tiga di satuan pendidikan atau work from office (WFO) hanya diwajibkan 25 persen.

Kepala SMKN 1 Kota Kediri Hadi Sugiharto melalui Wakil Kepala Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM) Salam Supriyanto mengatakan, nota dinas tersebut baru bisa efektif besok (hari ini, Red). “Suratnya baru diterima hari ini (kemarin, Red),” kata pria yang kerap disapa Salam itu. Sesuai petunjuk dispendik, sekolah harus menyesuaikan lagi jam kerja ASN di sekolah.

Baca Juga :  Serempetan Motor, Tiga Masuk RS

Terpisah, Kasi SMA PK-PLK Cabdispendik Jatim Wilayah Kediri Chairul Effendi mengatakan, penerapan WFO di satuan pendidikan ini butuh disesuaikan lagi. Penerapan itu akan maksimal bagi para staf.

Sementara untuk guru, khususnya kelas XII tetap punya tanggung jawab menjalani tugasnya mengajar. Namun jumlah siswanya dibatasi 50 persen. “Yang perlu diatur juga guru mengajar kelas XII, sebab siswanya masih masuk 50 persen saja,” ungkap lelaki asal Papar tersebut.

Dikatakan Effendi, siswa kelas XII terpaksa aktif belajar di kelas lantaran mereka dikejar target untuk persiapan ujian akhir. Pembelajaran jarak jauh selama ini dianggap belum maksimal sehingga mereka memilih untuk masuk meski tetap dibatasi.

Karena itu, saat ini ada siswa yang sudah siap untuk ujian. Khususnya ujian praktik bagi sekolah kejuruan. “Karena masuknya dibatasi, kami meminta sekolah tetap memperhatikan prokes,” bebernya.

Baca Juga :  Takut Tagihan, Minat Pemasangan PDAM Warga Wonosari Kendor

Effendi menambahkan, nota dinas yang dikeluarkan Pemkot Kediri tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM). Lebih tepatnya adalah mengatur sistem kerja ASN yang diminta maksimal bisa WFO sebanyak 25 persen. “Setiap unit kerja pasti akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut,” lanjutnya.

Dalam aturan bari ini, presensi semua ASN yang WFO dan work from home (WFH) tetap mencatatkan kehadirannya melalui Jatim Presensi. Khusus untuk yang WFH bisa melakukan pencatatan kehadiran pada siang hari. Sedangkan untuk pakaian, pegawai WFO bisa mengenakan pakaian bebas rapi di kantor.

Effendi juga mengingatkan, pegawai yang WFH tidak boleh meninggalkan kediaman atau kota tempat tinggalnya, kecuali tugas dinas. Sewaktu-waktu ada tugas mendadak dari kantor harus bisa hadir.(rq/ndr) 

 

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri– Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga di Jawa Timur berdampak pada satuan pendidikan tingkat SMA/SMK. Rabu (16/2) lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur Wahid Wahyudi mengeluarkan nota dinas terkait aturan baru PPKM level tiga di lingkungan dispendik.

Nota dinas tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 800/825/204.3/2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama PPKM di Jatim. Bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang aktif selama PPKM level tiga di satuan pendidikan atau work from office (WFO) hanya diwajibkan 25 persen.

Kepala SMKN 1 Kota Kediri Hadi Sugiharto melalui Wakil Kepala Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM) Salam Supriyanto mengatakan, nota dinas tersebut baru bisa efektif besok (hari ini, Red). “Suratnya baru diterima hari ini (kemarin, Red),” kata pria yang kerap disapa Salam itu. Sesuai petunjuk dispendik, sekolah harus menyesuaikan lagi jam kerja ASN di sekolah.

Baca Juga :  Tebing di Mojo Longsor, Dua Rumah Ambrol

Terpisah, Kasi SMA PK-PLK Cabdispendik Jatim Wilayah Kediri Chairul Effendi mengatakan, penerapan WFO di satuan pendidikan ini butuh disesuaikan lagi. Penerapan itu akan maksimal bagi para staf.

Sementara untuk guru, khususnya kelas XII tetap punya tanggung jawab menjalani tugasnya mengajar. Namun jumlah siswanya dibatasi 50 persen. “Yang perlu diatur juga guru mengajar kelas XII, sebab siswanya masih masuk 50 persen saja,” ungkap lelaki asal Papar tersebut.

Dikatakan Effendi, siswa kelas XII terpaksa aktif belajar di kelas lantaran mereka dikejar target untuk persiapan ujian akhir. Pembelajaran jarak jauh selama ini dianggap belum maksimal sehingga mereka memilih untuk masuk meski tetap dibatasi.

Karena itu, saat ini ada siswa yang sudah siap untuk ujian. Khususnya ujian praktik bagi sekolah kejuruan. “Karena masuknya dibatasi, kami meminta sekolah tetap memperhatikan prokes,” bebernya.

Baca Juga :  Dua Peserta Gagal Tes PPPK karena Covid-19

Effendi menambahkan, nota dinas yang dikeluarkan Pemkot Kediri tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM). Lebih tepatnya adalah mengatur sistem kerja ASN yang diminta maksimal bisa WFO sebanyak 25 persen. “Setiap unit kerja pasti akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut,” lanjutnya.

Dalam aturan bari ini, presensi semua ASN yang WFO dan work from home (WFH) tetap mencatatkan kehadirannya melalui Jatim Presensi. Khusus untuk yang WFH bisa melakukan pencatatan kehadiran pada siang hari. Sedangkan untuk pakaian, pegawai WFO bisa mengenakan pakaian bebas rapi di kantor.

Effendi juga mengingatkan, pegawai yang WFH tidak boleh meninggalkan kediaman atau kota tempat tinggalnya, kecuali tugas dinas. Sewaktu-waktu ada tugas mendadak dari kantor harus bisa hadir.(rq/ndr) 

 

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/