23.8 C
Kediri
Saturday, June 25, 2022

Harus Bersaing dengan Stunting

Ada kenaikan sebesar Rp 15 miliar pada anggaran dana desa di Kabupaten Kediri tahun ini. Tapi, pemerintah desa tak bisa leluasa mengelola. Banyak program fisik yang terpaksa mereka hentikan.

 

Nilai dana desa (DD) di Kabupaten Kediri tahun ini relatif besar. Mencapai Rp 337,47 miliar. Artinya, ada kenaikan sebanyak Rp 15 miliar dibanding tahun lalu. Bahkan, bila dibandingkan pada 2020 lalu, kenaikannya sangat signifikan. Sebab, di awal-awal pandemi Covid-19 itu nilai DD hanya Rp 219 miliar.

Namun demikian, pemerintah desa (pemdes) penerima tak bisa dengan leluasa memanfaatkan untuk proyek-proyek fisik. Karena sesuai aturan dari Pemerintah Pusat, fokus penggunaan DD tahun ini masih untuk pemulihan ekonomi.

“Minimal 40 persen dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT, Red),” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dan Bantuan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Heru Setiawan.

Porsi BLT itu menyasar kelompok masyarakat tidak mampu. Mereka akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Baca Juga :  Jual Petasan, Pemuda Ngronggot Ditahan

Selain itu, ada juga alokasi untuk ketahanan pangan dan hewani. Besarnya, 20 persen dari total DD yang diterima. Kemudian ada anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Nilainya relatif kecil, hanya 8 persen.

Lalu, di mana alokasi untuk pembangunan infrastruktur atau proyek fisik? Menurut Heru, proyek fisik masuk pada program prioritas. Besarnya 32 persen dari DD.

Meskipun persentasenya lebih besar dibanding dengan porsi ketahanan pangan dan hewani serta penanggulangan Covid-19, sebenarnya jatah untuk proyek fisik menjadi kecil. Sebab, di porsi program prioritas ini mencakup pula program pencegahan stunting dan posyandu. Bila di-breakdown maka anggaran untuk proyek fisik hanya berkisar 10-15 persen saja.

“Yang bisa dilakukan desa sekarang adalah membangun akses jalan di persawahan,” ucap Pendamping Desa Kabupaten Kediri M. Hamin. Proyek itu bisa berkaitan dengan ketahanan pangan.

Dia memastikan, desa akan kesulitan membangun prasarana yang membutuhkan dana besar. Banyak sekali bangunan di desa akhirnya tersendat akibat anggarannya tidak mencukupi. Mulai dari pembangunan gedung sampai ke jalan desa. Semuanya harus terhenti akibat wabah virus korona.

Baca Juga :  Krismon Bikin 6 Bioskop di Nganjuk Tutup Total

Seperti di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, gedung olahraga yang direncanakan dibangun dempet dengan balai desa terpaksa mandek. Padahal pemdes sudah menyiapkan pondasinya.

“Harusnya ini dilanjutkan pada 2020 lalu. Gagal karena ada wabah Covid-19,” kata Kepala Desa Putih Mohammad Basori.

Lelaki 51 tahun itu mengklaim, akan memindahkan gedung olahraga lama ke tempat baru. Kades dua periode tersebut akan mengubah gedung lama sebagai sarana penunjang wisata religi di Makam Syekh Ihsan Jampes. Gedung lama akan disulap menjadi lapak untuk berjualan warga di desanya.

Ia harus memendam rencana tersebut karena biaya untuk membangun tidak akan cukup. Saat ini, serapan dananya lebih banyak digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan untuk warga tidak mampu.

“Hingga sekarang belum ada kebijakan baru terkait dengan pemanfaatan DD,” dalihnya.






Reporter: rekian
- Advertisement -

Ada kenaikan sebesar Rp 15 miliar pada anggaran dana desa di Kabupaten Kediri tahun ini. Tapi, pemerintah desa tak bisa leluasa mengelola. Banyak program fisik yang terpaksa mereka hentikan.

 

Nilai dana desa (DD) di Kabupaten Kediri tahun ini relatif besar. Mencapai Rp 337,47 miliar. Artinya, ada kenaikan sebanyak Rp 15 miliar dibanding tahun lalu. Bahkan, bila dibandingkan pada 2020 lalu, kenaikannya sangat signifikan. Sebab, di awal-awal pandemi Covid-19 itu nilai DD hanya Rp 219 miliar.

Namun demikian, pemerintah desa (pemdes) penerima tak bisa dengan leluasa memanfaatkan untuk proyek-proyek fisik. Karena sesuai aturan dari Pemerintah Pusat, fokus penggunaan DD tahun ini masih untuk pemulihan ekonomi.

“Minimal 40 persen dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT, Red),” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dan Bantuan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Heru Setiawan.

Porsi BLT itu menyasar kelompok masyarakat tidak mampu. Mereka akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Baca Juga :  Wakapolri Kunjungi Tanah Kelahiran Istri di Ngadiluwih  

Selain itu, ada juga alokasi untuk ketahanan pangan dan hewani. Besarnya, 20 persen dari total DD yang diterima. Kemudian ada anggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Nilainya relatif kecil, hanya 8 persen.

Lalu, di mana alokasi untuk pembangunan infrastruktur atau proyek fisik? Menurut Heru, proyek fisik masuk pada program prioritas. Besarnya 32 persen dari DD.

Meskipun persentasenya lebih besar dibanding dengan porsi ketahanan pangan dan hewani serta penanggulangan Covid-19, sebenarnya jatah untuk proyek fisik menjadi kecil. Sebab, di porsi program prioritas ini mencakup pula program pencegahan stunting dan posyandu. Bila di-breakdown maka anggaran untuk proyek fisik hanya berkisar 10-15 persen saja.

“Yang bisa dilakukan desa sekarang adalah membangun akses jalan di persawahan,” ucap Pendamping Desa Kabupaten Kediri M. Hamin. Proyek itu bisa berkaitan dengan ketahanan pangan.

Dia memastikan, desa akan kesulitan membangun prasarana yang membutuhkan dana besar. Banyak sekali bangunan di desa akhirnya tersendat akibat anggarannya tidak mencukupi. Mulai dari pembangunan gedung sampai ke jalan desa. Semuanya harus terhenti akibat wabah virus korona.

Baca Juga :  Krismon Bikin 6 Bioskop di Nganjuk Tutup Total

Seperti di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, gedung olahraga yang direncanakan dibangun dempet dengan balai desa terpaksa mandek. Padahal pemdes sudah menyiapkan pondasinya.

“Harusnya ini dilanjutkan pada 2020 lalu. Gagal karena ada wabah Covid-19,” kata Kepala Desa Putih Mohammad Basori.

Lelaki 51 tahun itu mengklaim, akan memindahkan gedung olahraga lama ke tempat baru. Kades dua periode tersebut akan mengubah gedung lama sebagai sarana penunjang wisata religi di Makam Syekh Ihsan Jampes. Gedung lama akan disulap menjadi lapak untuk berjualan warga di desanya.

Ia harus memendam rencana tersebut karena biaya untuk membangun tidak akan cukup. Saat ini, serapan dananya lebih banyak digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan untuk warga tidak mampu.

“Hingga sekarang belum ada kebijakan baru terkait dengan pemanfaatan DD,” dalihnya.






Reporter: rekian

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/