24.4 C
Kediri
Sunday, October 2, 2022

Biaya Pilwali Naik Dua Kali Lipat

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri-Biaya pesta demokrasi Kota Kediri 2024 nanti naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018 lalu. KPU Kota Kediri mengajukan anggaran penyelenggaraan Rp 29,8 miliar. Kenaikan honor petugas disebut-sebut jadi komponen terbesar yang mengakibatkan kenaikan.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, dalam pilwali 2018 lalu, biaya penyelenggaraannya hanya membutuhkan dana Rp 15,3 miliar. Karenanya, jika pengajuan anggaran KPU tersebut diluluskan secara utuh, berarti biaya pilkada naik hampir dua kali lipat.

Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi mengatakan, anggaran yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Baik untuk pembayaran honor petugas hingga kebutuhan pendukung lainnya.

“Sebelumnya anggaran (untuk pilwali, Red) diajukan Rp 32 miliar,” terang Puspo sembari menyebut KPU melakukan revisi setelah memangkas sejumlah item biaya.

Divisi Sosialisasi KPU Kota Kediri Mochamad Wahyudi menambahkan, anggaran Rp 29,8 miliar itu diajukan termasuk untuk mewadahi pasangan calon yang akan maju dalam pilwali. KPU mengasumsikan jumlah maksimal pasangan yang akan berkontestasi. Yakni delapan pasangan calon. “Enam pasangan dari jalur partai dan dua dari jalur independen,” kata pria yang akrab disapa Wahyudi.

Baca Juga :  Struktur Bata di Maskumambang Bukti Ada Bangunan Candi
- Advertisement -

KPU mengasumsikan jumlah pasangan calon maksimal karena KPU belum tahu kandidat mana saja yang akan maju. Karenanya, mereka melakukan antisipasi sejak awal.

Wahyudi menegaskan, anggaran pilkada digunakan untuk berbagai keperluan pilkada. Mulai sosialisasi, pembelian logistik, dan keperluan lainnya. Anggaran yang diajukan menurutnya juga menyesuaikan kenaikan honor badan ad hoc sesuai keputusan KPU RI.

Dia mencontohkan, honor ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang pada pemilu 2019 lalu hanya Rp 1,85 juta, di pemilu 2024 nanti menjadi Rp 2,5 juta. Selanjutnya, anggota PPK yang semula Rp 1,6 juta menjadi Rp 2,2 juta. Adapun sekretaris PPK yang sebelumnya Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,85 juta. Demikian pula pelaksana yang semula Rp 850 ribu menjadi Rp 1,3 juta.

Baca Juga :  Persik Kediri Belum Tergerak Cari Striker

Kenaikan honor juga terjadi pada panitia pemungutan suara (PPS), panitia pendaftaran pemilih (pantarlih), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Meski sudah mengajukan anggaran senilai Rp 29,8 miliar, menurut Wahyudi pihaknya masih menunggu hasil pembahasan tim anggaran Pemkot Kediri dan Badan Anggaran DPRD Kota Kediri.

Sayang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri Bagus Alit dan Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi belum bisa dikonfirmasi terkait rencana pembahasan anggaran penyelenggaraan pilwali tersebut. Saat dihubungi melalui ponselnya tadi malam, tidak diangkat.






Reporter: Ilmidza Amalia Nadzira
- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri-Biaya pesta demokrasi Kota Kediri 2024 nanti naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018 lalu. KPU Kota Kediri mengajukan anggaran penyelenggaraan Rp 29,8 miliar. Kenaikan honor petugas disebut-sebut jadi komponen terbesar yang mengakibatkan kenaikan.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, dalam pilwali 2018 lalu, biaya penyelenggaraannya hanya membutuhkan dana Rp 15,3 miliar. Karenanya, jika pengajuan anggaran KPU tersebut diluluskan secara utuh, berarti biaya pilkada naik hampir dua kali lipat.

Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi mengatakan, anggaran yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Baik untuk pembayaran honor petugas hingga kebutuhan pendukung lainnya.

“Sebelumnya anggaran (untuk pilwali, Red) diajukan Rp 32 miliar,” terang Puspo sembari menyebut KPU melakukan revisi setelah memangkas sejumlah item biaya.

Divisi Sosialisasi KPU Kota Kediri Mochamad Wahyudi menambahkan, anggaran Rp 29,8 miliar itu diajukan termasuk untuk mewadahi pasangan calon yang akan maju dalam pilwali. KPU mengasumsikan jumlah maksimal pasangan yang akan berkontestasi. Yakni delapan pasangan calon. “Enam pasangan dari jalur partai dan dua dari jalur independen,” kata pria yang akrab disapa Wahyudi.

Baca Juga :  Musim Kemarau, Begini Antisipasi BPBD Kabupaten Kediri

KPU mengasumsikan jumlah pasangan calon maksimal karena KPU belum tahu kandidat mana saja yang akan maju. Karenanya, mereka melakukan antisipasi sejak awal.

Wahyudi menegaskan, anggaran pilkada digunakan untuk berbagai keperluan pilkada. Mulai sosialisasi, pembelian logistik, dan keperluan lainnya. Anggaran yang diajukan menurutnya juga menyesuaikan kenaikan honor badan ad hoc sesuai keputusan KPU RI.

Dia mencontohkan, honor ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang pada pemilu 2019 lalu hanya Rp 1,85 juta, di pemilu 2024 nanti menjadi Rp 2,5 juta. Selanjutnya, anggota PPK yang semula Rp 1,6 juta menjadi Rp 2,2 juta. Adapun sekretaris PPK yang sebelumnya Rp 1,3 juta menjadi Rp 1,85 juta. Demikian pula pelaksana yang semula Rp 850 ribu menjadi Rp 1,3 juta.

Baca Juga :  Bantuan Beras Berkurang Lima Kilogram

Kenaikan honor juga terjadi pada panitia pemungutan suara (PPS), panitia pendaftaran pemilih (pantarlih), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Meski sudah mengajukan anggaran senilai Rp 29,8 miliar, menurut Wahyudi pihaknya masih menunggu hasil pembahasan tim anggaran Pemkot Kediri dan Badan Anggaran DPRD Kota Kediri.

Sayang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri Bagus Alit dan Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi belum bisa dikonfirmasi terkait rencana pembahasan anggaran penyelenggaraan pilwali tersebut. Saat dihubungi melalui ponselnya tadi malam, tidak diangkat.






Reporter: Ilmidza Amalia Nadzira

Artikel Terkait

Most Read

Ampas Kopi Itu Bisa Jadi Uang

Megengan Pandemi

Tiga Makam di Puncak Bukit Maskumambang


Artikel Terbaru

/