25.6 C
Kediri
Thursday, June 30, 2022

Kejari Selidiki Korupsi BPR Kota Kediri

KOTA, JP Radar Kediri- Perkara kredit macet yang terjadi di BPR Kota memasuki babak baru. Meskipun perjalanan kasus yang lama masih belum tuntas, para tersangka mengajukan banding, kejaksaan sudah mendapatkan fakta-fata baru yang didapat selama persidangan. Fakta baru inilah yang telah masuk dalam tahap penyelidikan.

“Indikasinya sudah cukup kuat. Paling lama awal tahun (2022) akan naik ke tingkat penyidikan,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kediri Sofyan Selle melalui Kasi Pidana Khusus Nurngali.

Namun, Nurngali masih belum bersedia membeberkan lebih jauh. Termasuk siapa-siapa yang kemungkinan bakal menjadi tersangka baru. Yang pasti, pihak kejaksaan sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Terutama yang berasal dari internal di BPR Kota.

Kasus kredit macet di BPR Kota terjadi pada 2016 hingga 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 600 juta. Dua orang menjadi tersangkanya, yaitu staf BPR Kota bernama Indra Harianto dan seorang debitur bernama Ida Riyani. Keduanya sudah divonis bersalah dengan hukuman masing-masing empat tahun. Ida Riyani saat ini banding atas putusan tersebut.

Baca Juga :  Kemenag Ingatkan agar Tak Terlambat

Sejak awal kasus ini mencuat, pengamat hukum Dr Nurbaedah meminta kejaksaan melacak peran pihak lain selain debitur dan account officer yang jadi tersangka. Ketua Program Magister Hukum Uniska itu menilai, ada proses yang tidak sesuai prosedur administrasi sehingga pinjaman (Rp 600 juta) bisa dicairkan.

“Pencariannya mengabaikan unsur kehati-hatian,” katanya.

Menurutnya, kasus tersebut kemungkinan melibatkan peran serta pihak lain yakni yang menyuruh, turut menikmati, dan membantu tindakan yang tidak prosedur. Apalagi pencairan tidak diketahui dewan pengawas PD BPR Kota Kediri.

Sementara itu, selama 2021 ini Kejari Kota Kediri menyelesaikan tiga perkara korupsi. Yakni, korupsi pengadaan buku perpustakaan SD di Dinas Pendidikan (Disdik), kredit macet BPR Kota Kediri, dan kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Dari enam terdakwa, dua yang mengajukan banding. “Empat orang lainnya menerima putusan hakim,” kata Nurngali.

Baca Juga :  Libur yang Menyenangkan               

Selain Ida Riyani, tersangka kasus Jembatan Brawijaya Samsul Ashar juga melakukannya. “Di perkara Jembatan Brawijaya, kami dari JPU banding karena putusan jauh dari tuntutan (12 tahun, Red),” katanya. Pengajuan banding itu disebabkan karena putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan JPU.

Dalam kasus itu, Samsul Ashar melalui pengacaranya, Eko Budiono juga mengajuan banding. Penasehat hukum Samsul yakin, kliennya tidak bersalah katena tidak ikut serta melakukan tindakan pidana korupsi.(rq/fud)

 

 

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri- Perkara kredit macet yang terjadi di BPR Kota memasuki babak baru. Meskipun perjalanan kasus yang lama masih belum tuntas, para tersangka mengajukan banding, kejaksaan sudah mendapatkan fakta-fata baru yang didapat selama persidangan. Fakta baru inilah yang telah masuk dalam tahap penyelidikan.

“Indikasinya sudah cukup kuat. Paling lama awal tahun (2022) akan naik ke tingkat penyidikan,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kediri Sofyan Selle melalui Kasi Pidana Khusus Nurngali.

Namun, Nurngali masih belum bersedia membeberkan lebih jauh. Termasuk siapa-siapa yang kemungkinan bakal menjadi tersangka baru. Yang pasti, pihak kejaksaan sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Terutama yang berasal dari internal di BPR Kota.

Kasus kredit macet di BPR Kota terjadi pada 2016 hingga 2019 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 600 juta. Dua orang menjadi tersangkanya, yaitu staf BPR Kota bernama Indra Harianto dan seorang debitur bernama Ida Riyani. Keduanya sudah divonis bersalah dengan hukuman masing-masing empat tahun. Ida Riyani saat ini banding atas putusan tersebut.

Baca Juga :  DLH Perlu TPST di Tiap Kecamatan

Sejak awal kasus ini mencuat, pengamat hukum Dr Nurbaedah meminta kejaksaan melacak peran pihak lain selain debitur dan account officer yang jadi tersangka. Ketua Program Magister Hukum Uniska itu menilai, ada proses yang tidak sesuai prosedur administrasi sehingga pinjaman (Rp 600 juta) bisa dicairkan.

“Pencariannya mengabaikan unsur kehati-hatian,” katanya.

Menurutnya, kasus tersebut kemungkinan melibatkan peran serta pihak lain yakni yang menyuruh, turut menikmati, dan membantu tindakan yang tidak prosedur. Apalagi pencairan tidak diketahui dewan pengawas PD BPR Kota Kediri.

Sementara itu, selama 2021 ini Kejari Kota Kediri menyelesaikan tiga perkara korupsi. Yakni, korupsi pengadaan buku perpustakaan SD di Dinas Pendidikan (Disdik), kredit macet BPR Kota Kediri, dan kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Dari enam terdakwa, dua yang mengajukan banding. “Empat orang lainnya menerima putusan hakim,” kata Nurngali.

Baca Juga :  Rindu Sekolah

Selain Ida Riyani, tersangka kasus Jembatan Brawijaya Samsul Ashar juga melakukannya. “Di perkara Jembatan Brawijaya, kami dari JPU banding karena putusan jauh dari tuntutan (12 tahun, Red),” katanya. Pengajuan banding itu disebabkan karena putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan JPU.

Dalam kasus itu, Samsul Ashar melalui pengacaranya, Eko Budiono juga mengajuan banding. Penasehat hukum Samsul yakin, kliennya tidak bersalah katena tidak ikut serta melakukan tindakan pidana korupsi.(rq/fud)

 

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/