24.2 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Jamin Hak Warga, Dewan Pantau Sidang Bandara Dhoho Kediri

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Berlarut-larutnya sengketa lahan bandara yang berujung di pengadilan, membuat pihak DPRD Kabupaten Kediri prihatin. Menurut wakil rakyat, kasus ini terjadi karena proses pengadaan tanah bandara yang salah kaprah. Memicu kenaikan harga tanah di sekitar lahan bandara.

Kondisi seperti itulah yang membuat pemilik 1,7 hektare lahan yang tersisa memilih bertahan. Mereka memilih menggugat pemerintah ke pengadilan karena menganggap harga yang ditetapkan terlalu rendah.

“Dulu juga pernah Pak Luhut (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Red) bilang, komitmen harga per ru (14 meter persegi, Red) itu Rp 10,5 juta. Kalau di lepas di atas nilai tersebut akan menjadi masalah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto.

Problem terbesar adalah melambungnya harga tanah di sekitar lokasi. Saat ini saja, harga tanah di sana bisa mencapai Rp 20 juta per ru. Karena itulah, ketika harga yang dipatok pemerintah Rp 16 juta, maka warga yang terdampak hanya bisa menjual tapi tak bisa membeli tanah pengganti.

Baca Juga :  Gatenya Mewah, Berlapis ACP

“Maksudnya, nanti setelah tanah terjual, apabila (ingin) membeli tanah di sekitar situ, harganya sudah pasti naik,” terang politikus PDI Perjuangan itu.

Hal itu bisa terjadi karena warga terdampak tak ingin berpindah jauh dari rumah awal. Atau pindah ke dusun lain yang masih berdekatan.

Dodi mengaku, saat beberapa kali hearing sudah memberikan usulan sejak awal. Bahwa penggantian tanah ini lebih baik menggunakan sistem seperti relokasi. Tanah diganti tanah. Sehingga bisa dipastikan warga tetap mendapatkan tempat tinggal yang tak jauh dari lokasi.

“Seperti contoh di Dusun Tanjung, ada 20 KK (kepala keluarga, Red) pindah ke timurnya, yang sekarang menjadi Tanjungbaru. Seperti itu kan enak,” imbuh Dodi.

Baca Juga :  Lereng Utara Kelud, Kawasan Penting Sejarah Jawa (20)

Terkait persidangan gugatan, Dodi mengaku belum penah mendapat aduan tertulis dari warga terdampak. Namun pihaknya tetap memantau perkembangan perkara ini. Sekaligus menjamin agar warga tetap mendapatkan hak secara layak.

Untuk diketahui, masih ada 17 bidang tanah di tiga kecamatan, yang akan digunakan untuk  lahan bandara, yang belum tuntas pembebasannya. Mereka tersebar di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan; Desa/Kecamatan Grogol; dan Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Dari pemilik bidang tanah itu semua melakukan gugatan kepada PT Gudang Garam dan BPN Kabupaten Kediri terkait harga appraisal yang menurut mereka kurang sesuai.(syi/fud)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Berlarut-larutnya sengketa lahan bandara yang berujung di pengadilan, membuat pihak DPRD Kabupaten Kediri prihatin. Menurut wakil rakyat, kasus ini terjadi karena proses pengadaan tanah bandara yang salah kaprah. Memicu kenaikan harga tanah di sekitar lahan bandara.

Kondisi seperti itulah yang membuat pemilik 1,7 hektare lahan yang tersisa memilih bertahan. Mereka memilih menggugat pemerintah ke pengadilan karena menganggap harga yang ditetapkan terlalu rendah.

“Dulu juga pernah Pak Luhut (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Red) bilang, komitmen harga per ru (14 meter persegi, Red) itu Rp 10,5 juta. Kalau di lepas di atas nilai tersebut akan menjadi masalah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto.

Problem terbesar adalah melambungnya harga tanah di sekitar lokasi. Saat ini saja, harga tanah di sana bisa mencapai Rp 20 juta per ru. Karena itulah, ketika harga yang dipatok pemerintah Rp 16 juta, maka warga yang terdampak hanya bisa menjual tapi tak bisa membeli tanah pengganti.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Khofifah Apresiasi Rumah Kurasi Kediri

“Maksudnya, nanti setelah tanah terjual, apabila (ingin) membeli tanah di sekitar situ, harganya sudah pasti naik,” terang politikus PDI Perjuangan itu.

Hal itu bisa terjadi karena warga terdampak tak ingin berpindah jauh dari rumah awal. Atau pindah ke dusun lain yang masih berdekatan.

Dodi mengaku, saat beberapa kali hearing sudah memberikan usulan sejak awal. Bahwa penggantian tanah ini lebih baik menggunakan sistem seperti relokasi. Tanah diganti tanah. Sehingga bisa dipastikan warga tetap mendapatkan tempat tinggal yang tak jauh dari lokasi.

“Seperti contoh di Dusun Tanjung, ada 20 KK (kepala keluarga, Red) pindah ke timurnya, yang sekarang menjadi Tanjungbaru. Seperti itu kan enak,” imbuh Dodi.

Baca Juga :  Mengantuk, Jatuh dari Motor, Tak Sadar

Terkait persidangan gugatan, Dodi mengaku belum penah mendapat aduan tertulis dari warga terdampak. Namun pihaknya tetap memantau perkembangan perkara ini. Sekaligus menjamin agar warga tetap mendapatkan hak secara layak.

Untuk diketahui, masih ada 17 bidang tanah di tiga kecamatan, yang akan digunakan untuk  lahan bandara, yang belum tuntas pembebasannya. Mereka tersebar di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan; Desa/Kecamatan Grogol; dan Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Dari pemilik bidang tanah itu semua melakukan gugatan kepada PT Gudang Garam dan BPN Kabupaten Kediri terkait harga appraisal yang menurut mereka kurang sesuai.(syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/