23.3 C
Kediri
Wednesday, July 6, 2022

Ratusan Pegawai Absen di Kota, Ratusan Terlambat di Kabupaten

KOTA, JP Radar Kediri- Dua pemerintah daerah (pemda) di Kediri langsung ‘tancap gas’ usai libur Lebaran. Baik pemkot maupun pemkab meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk langsung masuk kantor. Tidak menerapkan work from home (WFH) yang disarankan oleh Kapolri Jendral (pol) Listyo Sigit Prabowo.

“Semua masuk kerja,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri Bagus Alit kemarin (9/5).

Hanya, tidak semua ASN yang masuk kerja di hari pertama kemarin. Masih ada ratusan pegawai yang belum hadir. Meskipun jumlahnya tidak besar, hanya empat persen dari jumlah ASN keseluruhan.  

Saat ini, jumlah ASN yang tidak masuk masih didata oleh badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia (BKPSDM). Untuk penindakan disiplinnya nanti bersama-sama dengan Inspektorat Pemkot Kediri.

Menurut Kepala BKPSDM Un Achmad Nurdin, saat ini masih proses input data untuk laporan tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Data sementara jumlah ASN yang tidak masuk di hari pertama kerja tercatat 183 pegawai. Atau 4 persen dari 4.576 ASN yang ada di lingkungan Pemkot Kediri.

Baca Juga :  Sumiatun, Ibu Muda yang Nekat Membunuh Bayinya

Beragam alasan yang diberikan oleh pegawai yang absen tersebut. Ada yang dinas luar, sakit, hingga tanpa keterangan. Un mencotohkan di OPD-nya. Dari puluhan ASN ada tiga orang yang tidak masuk kerja. Setelah didalami, dua orang sedang menjalani pengobatan rutin karena sakit.

“Satu orang lagi sedang dinas di luar sehingga presensi kedatangan tidak terisi,” terang Un.

Sebelum memberikan sanksi kepada mereka yang absen di hari pertama kerja, Un akan menelurusi lebih dahulu alasan tidak masuk. Bagi mereka yang absen tanpa keterangan pasti akan ada pembinaan. Pihak BKPSDM juga akan berkoordinasi dengan inspektorat untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Inspektur Inspektorat Wahyu Kusuma Wardhani memastikan OPD pelayanan public sudah berfungsi di hari pertama kemarin. “Tadi kami lakukan pemantauan secara acak di sepuluh OPD berbasis pelayanan masyarakat,” aku Wahyu.

Yang disasar Inspektorat adalah puskesmas, rumah sakit, hingga dispendukcapil. Instansi-instansi itu memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Meskipun ada puluhan pegawai yang tidak masuk, Wahyu memastikan tidak mengganggu pelayanan. “Kami temukan sekitar 20-an pegawai tidak hadir,” terangnya.

Baca Juga :  Ditertibkan, PKL SLG Menjamur Lagi

Berbeda dengan di Pemkab Kediri, tidak ada ASN yang tercatat absen. Hanya, ratusan orang dilaporkan terlambat masuk kerja di hari pertama. Jumlahnya mencapai 107 orang.

“Hasil sidak di 20 OPD secara acak, kami tidak menemukan ada yang membolos setelah libur panjang,” terang Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan.

Hasil sidak bersama dengan badan kepegawaian daerah (BKD) itu dicatat dan dilaporkan ke kepala dinas masing-masing. Menurut Wirawan, kepala dinas akan memberikan teguran kepada mereka yang terlambat.

“Sanksi tetap kami dari Inspektorat dan BKD Kabupaten Kediri akan berkoordinasi. Tetapi jika boleh mendahului, OPD masing-masing juga tetap harus menegur mereka,” tekan lelaki yang juga Plt Kepala Dispendukcapil itu.

Wirawan mengatakan, dengan datang terlambat tentu saja menunjukkan tingkat disiplin yang rendah bagi pegawai tersebut. Dan ini akan berdampak pada kinerja serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat.(rq/syi/fud)

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri- Dua pemerintah daerah (pemda) di Kediri langsung ‘tancap gas’ usai libur Lebaran. Baik pemkot maupun pemkab meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk langsung masuk kantor. Tidak menerapkan work from home (WFH) yang disarankan oleh Kapolri Jendral (pol) Listyo Sigit Prabowo.

“Semua masuk kerja,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri Bagus Alit kemarin (9/5).

Hanya, tidak semua ASN yang masuk kerja di hari pertama kemarin. Masih ada ratusan pegawai yang belum hadir. Meskipun jumlahnya tidak besar, hanya empat persen dari jumlah ASN keseluruhan.  

Saat ini, jumlah ASN yang tidak masuk masih didata oleh badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia (BKPSDM). Untuk penindakan disiplinnya nanti bersama-sama dengan Inspektorat Pemkot Kediri.

Menurut Kepala BKPSDM Un Achmad Nurdin, saat ini masih proses input data untuk laporan tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Data sementara jumlah ASN yang tidak masuk di hari pertama kerja tercatat 183 pegawai. Atau 4 persen dari 4.576 ASN yang ada di lingkungan Pemkot Kediri.

Baca Juga :  Rahasianya adalah Kencur, Kunir, dan Mengkudu

Beragam alasan yang diberikan oleh pegawai yang absen tersebut. Ada yang dinas luar, sakit, hingga tanpa keterangan. Un mencotohkan di OPD-nya. Dari puluhan ASN ada tiga orang yang tidak masuk kerja. Setelah didalami, dua orang sedang menjalani pengobatan rutin karena sakit.

“Satu orang lagi sedang dinas di luar sehingga presensi kedatangan tidak terisi,” terang Un.

Sebelum memberikan sanksi kepada mereka yang absen di hari pertama kerja, Un akan menelurusi lebih dahulu alasan tidak masuk. Bagi mereka yang absen tanpa keterangan pasti akan ada pembinaan. Pihak BKPSDM juga akan berkoordinasi dengan inspektorat untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Inspektur Inspektorat Wahyu Kusuma Wardhani memastikan OPD pelayanan public sudah berfungsi di hari pertama kemarin. “Tadi kami lakukan pemantauan secara acak di sepuluh OPD berbasis pelayanan masyarakat,” aku Wahyu.

Yang disasar Inspektorat adalah puskesmas, rumah sakit, hingga dispendukcapil. Instansi-instansi itu memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Meskipun ada puluhan pegawai yang tidak masuk, Wahyu memastikan tidak mengganggu pelayanan. “Kami temukan sekitar 20-an pegawai tidak hadir,” terangnya.

Baca Juga :  Ratusan Rumah di Desa Mojoagung, Kecamatan PrambonTergenang

Berbeda dengan di Pemkab Kediri, tidak ada ASN yang tercatat absen. Hanya, ratusan orang dilaporkan terlambat masuk kerja di hari pertama. Jumlahnya mencapai 107 orang.

“Hasil sidak di 20 OPD secara acak, kami tidak menemukan ada yang membolos setelah libur panjang,” terang Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan.

Hasil sidak bersama dengan badan kepegawaian daerah (BKD) itu dicatat dan dilaporkan ke kepala dinas masing-masing. Menurut Wirawan, kepala dinas akan memberikan teguran kepada mereka yang terlambat.

“Sanksi tetap kami dari Inspektorat dan BKD Kabupaten Kediri akan berkoordinasi. Tetapi jika boleh mendahului, OPD masing-masing juga tetap harus menegur mereka,” tekan lelaki yang juga Plt Kepala Dispendukcapil itu.

Wirawan mengatakan, dengan datang terlambat tentu saja menunjukkan tingkat disiplin yang rendah bagi pegawai tersebut. Dan ini akan berdampak pada kinerja serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat.(rq/syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/