24 C
Kediri
Monday, July 4, 2022

Terancam Kehilangan Eselon

NGANJUK – Ratusan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terancam kehilangan eselon. Pasalnya, di Pemkab Nganjuk hampir dipastikan tidak ada stok jabatan kosong sesuai eselon mereka. Mereka juga harus terkatung-katung hingga tahun depan karena penataan harus menunggu bupati baru.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, dengan total enam satuan kerja (satker) dari struktur lama yang memiliki UPTD, setidaknya ada 120 pejabat eselon IV yang butuh posisi baru. Sebab, tiap satker memiliki UPTD di total 20 kecamatan.

Seperti diberitakan, ratusan pejabat itu berasal dari UPTD di bawah dinas pekerjaan umum pengairan, UPTD di bawah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (disdikpora), UPTD di bawah dinas sosial dan tenaga kerja. Kemudian, UPTD Penyuluh KB(PLKB), UPTD PU bina marga dan UPTD PU cipta karya.

Sesuai PP No. 18/2016, struktur enam dinas itu sudah berubah. Misalnya, dinas PU pengairan, PU bina marga dan PU cipta karya sudah dilebur menjadi dinas PU dan penataan ruang. Kemudian, disdikpora menjadi dinas pendidikan.

Sedangkan dinas sosial dan tenaga kerja, sekarang pecah menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yaitu, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta  dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Baca Juga :  Yusuf Ditemukan Meninggal Dunia di Jombang

Dengan perubahan struktur itu, Pemkab Nganjuk dipastikan akan kesulitan mencarikan pos para pejabat eselon IV tersebut. Sebab, mayoritas pos jabatan setara kepala seksi (kasi) sudah terisi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Nganjuk Sujito yang dikonfirmasi terkait nasib 20 kepala UPTD di bawah disdik mengatakan, pihaknya sudah melakukan studi. Dari sana ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Yaitu, disdik dengan struktur baru akan tetap mengusulkan pembentukan UPTD.

Opsi tersebut, menurut Sujito sangat sulit terealisasi. Sebab, ada aturan yang melarang UPTD membawahi UPTD. Padahal, selama ini TK, SD dan SMP yang dibawahi UPTD disdik sudah berbentuk UPTD.

Opsi kedua, sebanyak 20 kepala UPTD itu akan dijadikan koordinator. Fungsi mereka mirip dengan UPTD. Hanya saja, jika sebelumnya mereka adalah pejabat struktural eselon IV, akan beralih menjadi tenaga fungsional.  “Mereka membawahi TK, SD dan SMP di kecamatan masing-masing,” kata Sujito.

Apakah puluhan kepala UPTD itu tidak akan mengalami penurunan pendapatan? Ditanya demikian, Sujito menyebut jika sebelumnya mereka mendapat tunjangan jabatan, ke depan mereka akan menerima tunjangan fungsional. “Ini baru konsep. Masih perlu diajukan ke pemkab dan dibahas lebih lanjut,” terangnya.

Baca Juga :  Adaptasi Penerapan E-Kinerja di Pemkab Nganjuk

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Sudrajat yang dikonfirmasi tentang penataan sebanyak 120 pejabat eselon IV di Nganjuk mengatakan, hal itu butuh pembicaraan lintas OPD. Meski demikian, Sudrajat menyebut BKD tengah menginventarisir pos jabatan eselon IV yang kosong. Termasuk jabatan setara kasi. “Banyak yang kosong,” kata Sudrajat.

Saat ditanya apakah pos jabatan kasi yang kosong mencapai ratusan, Sudrajat belum bisa memastikannya. “Masih akan dihitung dulu,” imbuh Sudrajat.

Kapan para mantan kepala UPTD itu akan mendapatkan pos baru? Sudrajat menyebut, pemkab baru bisa melakukan penataan setelah bupati baru dilantik. Sebab, posisi kepala daerah yang diisi pejabat pelaksana tugas (plt) tidak berwenang melakukan pelantikan. “Kalau sekarang belum bisa,” lanjutnya.

Opsi lainnya, menurut Sudrajat pemkab akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait nasib ratusan kepala UPTD tersebut. “Bisa atau tidak dilantik. Konsultasi dulu,” terang Sudrajat.

- Advertisement -

NGANJUK – Ratusan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terancam kehilangan eselon. Pasalnya, di Pemkab Nganjuk hampir dipastikan tidak ada stok jabatan kosong sesuai eselon mereka. Mereka juga harus terkatung-katung hingga tahun depan karena penataan harus menunggu bupati baru.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, dengan total enam satuan kerja (satker) dari struktur lama yang memiliki UPTD, setidaknya ada 120 pejabat eselon IV yang butuh posisi baru. Sebab, tiap satker memiliki UPTD di total 20 kecamatan.

Seperti diberitakan, ratusan pejabat itu berasal dari UPTD di bawah dinas pekerjaan umum pengairan, UPTD di bawah dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (disdikpora), UPTD di bawah dinas sosial dan tenaga kerja. Kemudian, UPTD Penyuluh KB(PLKB), UPTD PU bina marga dan UPTD PU cipta karya.

Sesuai PP No. 18/2016, struktur enam dinas itu sudah berubah. Misalnya, dinas PU pengairan, PU bina marga dan PU cipta karya sudah dilebur menjadi dinas PU dan penataan ruang. Kemudian, disdikpora menjadi dinas pendidikan.

Sedangkan dinas sosial dan tenaga kerja, sekarang pecah menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yaitu, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta  dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Baca Juga :  Yusuf Ditemukan Meninggal Dunia di Jombang

Dengan perubahan struktur itu, Pemkab Nganjuk dipastikan akan kesulitan mencarikan pos para pejabat eselon IV tersebut. Sebab, mayoritas pos jabatan setara kepala seksi (kasi) sudah terisi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Nganjuk Sujito yang dikonfirmasi terkait nasib 20 kepala UPTD di bawah disdik mengatakan, pihaknya sudah melakukan studi. Dari sana ada beberapa opsi yang bisa ditempuh. Yaitu, disdik dengan struktur baru akan tetap mengusulkan pembentukan UPTD.

Opsi tersebut, menurut Sujito sangat sulit terealisasi. Sebab, ada aturan yang melarang UPTD membawahi UPTD. Padahal, selama ini TK, SD dan SMP yang dibawahi UPTD disdik sudah berbentuk UPTD.

Opsi kedua, sebanyak 20 kepala UPTD itu akan dijadikan koordinator. Fungsi mereka mirip dengan UPTD. Hanya saja, jika sebelumnya mereka adalah pejabat struktural eselon IV, akan beralih menjadi tenaga fungsional.  “Mereka membawahi TK, SD dan SMP di kecamatan masing-masing,” kata Sujito.

Apakah puluhan kepala UPTD itu tidak akan mengalami penurunan pendapatan? Ditanya demikian, Sujito menyebut jika sebelumnya mereka mendapat tunjangan jabatan, ke depan mereka akan menerima tunjangan fungsional. “Ini baru konsep. Masih perlu diajukan ke pemkab dan dibahas lebih lanjut,” terangnya.

Baca Juga :  Aset Daerah Terdampak Bandara Kediri Bakal Dipindah

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Sudrajat yang dikonfirmasi tentang penataan sebanyak 120 pejabat eselon IV di Nganjuk mengatakan, hal itu butuh pembicaraan lintas OPD. Meski demikian, Sudrajat menyebut BKD tengah menginventarisir pos jabatan eselon IV yang kosong. Termasuk jabatan setara kasi. “Banyak yang kosong,” kata Sudrajat.

Saat ditanya apakah pos jabatan kasi yang kosong mencapai ratusan, Sudrajat belum bisa memastikannya. “Masih akan dihitung dulu,” imbuh Sudrajat.

Kapan para mantan kepala UPTD itu akan mendapatkan pos baru? Sudrajat menyebut, pemkab baru bisa melakukan penataan setelah bupati baru dilantik. Sebab, posisi kepala daerah yang diisi pejabat pelaksana tugas (plt) tidak berwenang melakukan pelantikan. “Kalau sekarang belum bisa,” lanjutnya.

Opsi lainnya, menurut Sudrajat pemkab akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait nasib ratusan kepala UPTD tersebut. “Bisa atau tidak dilantik. Konsultasi dulu,” terang Sudrajat.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/