24.2 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Pers Wajib Kantongi Sertifikat ‘Halal’

KOTA, JP Radar Kediri – Perusahaan pers perlu dikelola dengan benar. Itu menyangkut kepercayaan publik terhadap media massa yang terus berkembang. Karenanya, Dewan Pers menilai penting perusahaan media yang sudah mengantongi sertifikasi.

Jawa Pos Radar Kediri termasuk media yang telah tersertifikasi Dewan Pers. Melalui wakil ketuanya, Hendry Chairudin Bangun, kemarin sertifikat diserahkan kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Mahfud. Penyerahan disaksikan Direktur Jawa Pos Radar Kediri Tauhid Wijaya.

Menurut Hendry, setiap perusahaan pers wajib memiliki sertifikasi media dari Dewan Pers. Sertifikat tersebut untuk menunjukkan media mana yang dikelola dengan baik. Yakni mengikuti UU No 40/199 tentang Pers dan standar dari Dewan Pers.

Sertifikasi itu, kata dia, tidak hanya terkait dengan standar karya jurnalistik. Tetapi juga menyangkut kesejahteraan wartawan, pematuhan kode etik, dan peraturan ketenagakerjaan. “Ketika mendapat sertifikasi, perusahaan sudah dikelola dengan benar,” ungkap Hendry.

Baca Juga :  Terlambat Bayar Retribusi Parkir, Kena Denda

Hendry menerangkan, perusahaan media yang memiliki sertifikasi akan semakin mudah menjalankan fungsi-fungsinya. Terutama ketika menjalin hubungan dan kerja sama dengan stakeholder. “Kalau kata Pak Margiono (mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Red), perusahaan sudah punya sertifikat halal,” ujarnya.

Dengan demikian, perusahaan tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ketika ingin menyelenggarakan acara dengan pihak lain, prosesnya juga semakin mudah.

Pasalnya, tidak semua perusahaan pers mengantongi sertifikasi dari Dewan Pers. Hendry mengatakan, dalam menjalankan bisnisnya, banyak media yang masih di bawah standar. “Akhirnya masyarakat juga mengeluhkan keberadaan mereka,” ungkap mantan sekretaris jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat ini.

Tidak hanya perusahaan medianya saja yang perlu mendapat sertifikasi. Pria yang pernah berkarir di Warta Kota ini meminta wartawan juga wajib mengantongi sertifikat profesi. “Mulai dari muda untuk wartawan. Kemudian madya untuk editor sampai penanggung jawab harus mengantongi sertifikat utama,” ungkap Hendry.

Baca Juga :  Pengedar Sabu-Sabu Asal Gondang Dituntut Lima Tahun

Sebagai suatu profesi, dia menerangkan, wartawan harus bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Mulai dari bagaimana mencari berita, menulis, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Harus ada standar kerja yang dipahami seorang wartawan,” ujarnya.

Menurutnya, seorang wartawan harus menulis berita secara berimbang. Bahkan, keberimbangan tersebut dilakukan sejak perencanaan liputan. Harus ada dua narasumber yang diberikan ruang untuk diwawancara. “Apalagi tulisan yang berpotensi merugikan orang lain,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri – Perusahaan pers perlu dikelola dengan benar. Itu menyangkut kepercayaan publik terhadap media massa yang terus berkembang. Karenanya, Dewan Pers menilai penting perusahaan media yang sudah mengantongi sertifikasi.

Jawa Pos Radar Kediri termasuk media yang telah tersertifikasi Dewan Pers. Melalui wakil ketuanya, Hendry Chairudin Bangun, kemarin sertifikat diserahkan kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Mahfud. Penyerahan disaksikan Direktur Jawa Pos Radar Kediri Tauhid Wijaya.

Menurut Hendry, setiap perusahaan pers wajib memiliki sertifikasi media dari Dewan Pers. Sertifikat tersebut untuk menunjukkan media mana yang dikelola dengan baik. Yakni mengikuti UU No 40/199 tentang Pers dan standar dari Dewan Pers.

Sertifikasi itu, kata dia, tidak hanya terkait dengan standar karya jurnalistik. Tetapi juga menyangkut kesejahteraan wartawan, pematuhan kode etik, dan peraturan ketenagakerjaan. “Ketika mendapat sertifikasi, perusahaan sudah dikelola dengan benar,” ungkap Hendry.

Baca Juga :  Pengedar Sabu-Sabu Asal Gondang Dituntut Lima Tahun

Hendry menerangkan, perusahaan media yang memiliki sertifikasi akan semakin mudah menjalankan fungsi-fungsinya. Terutama ketika menjalin hubungan dan kerja sama dengan stakeholder. “Kalau kata Pak Margiono (mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia, Red), perusahaan sudah punya sertifikat halal,” ujarnya.

Dengan demikian, perusahaan tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ketika ingin menyelenggarakan acara dengan pihak lain, prosesnya juga semakin mudah.

Pasalnya, tidak semua perusahaan pers mengantongi sertifikasi dari Dewan Pers. Hendry mengatakan, dalam menjalankan bisnisnya, banyak media yang masih di bawah standar. “Akhirnya masyarakat juga mengeluhkan keberadaan mereka,” ungkap mantan sekretaris jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat ini.

Tidak hanya perusahaan medianya saja yang perlu mendapat sertifikasi. Pria yang pernah berkarir di Warta Kota ini meminta wartawan juga wajib mengantongi sertifikat profesi. “Mulai dari muda untuk wartawan. Kemudian madya untuk editor sampai penanggung jawab harus mengantongi sertifikat utama,” ungkap Hendry.

Baca Juga :  Mengenal Jayastamba, Ikon Kabupaten Nganjuk (2)

Sebagai suatu profesi, dia menerangkan, wartawan harus bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Mulai dari bagaimana mencari berita, menulis, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Harus ada standar kerja yang dipahami seorang wartawan,” ujarnya.

Menurutnya, seorang wartawan harus menulis berita secara berimbang. Bahkan, keberimbangan tersebut dilakukan sejak perencanaan liputan. Harus ada dua narasumber yang diberikan ruang untuk diwawancara. “Apalagi tulisan yang berpotensi merugikan orang lain,” pungkasnya.

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/