25.6 C
Kediri
Saturday, June 25, 2022

Butuh Niat Baik Pemkab-Pemprov

KEDIRI KABUPATEN– Pengelolaan SMA/SMK memang telah dialihkan ke pemerintah provinsi (pemprov). Meski begitu masih ada celah bagi pemerintah daerah untuk membantu. Termasuk jika ingin membantu tiga SMKN yang tak punya gedung sendiri.

“Tetap ada celah. Ada model bantuan khusus jika ini hendak dilakukan,” ujar Desy Putri Purnamasari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Mekanisme bantuan keuangan khusus tersebut, menurut dia, adalah Pemkab Kediri melakukan transfer dana ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Lalu oleh pihak pemprov dipakai untuk membangun SMK yang ada di Kabupaten Kediri. “Hanya agak ruwet karena diperlukan persetujuan terlebih dahulu antara pemkab dengan pemprov,” ujar anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Desy menyadari, peran pemkab memang serba salah. Sebab dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 yang mengatur kewenangan sekolah setingkat SMK yang awalnya dikelola dinas pendidikan kabupaten kini ditangani Pemprov Jatim. Termasuk SMKN 1 Grogol, SMKN 1 Semen, dan SMKN 1 Purwoasri yang sudah empat tahun ‘menumpang’ karena tak punya gedung sendiri.

Baca Juga :  Wajib Lolos Rapid Test Antigen

“Pemkab terbentur aturan jika hendak membantu membangunkan gedung,” papar Desy yang juga anggota komisi D DPRD ini.  

Makanya, dia menyebut, ada model bantuan khusus. Walaupun sedikit nyeleneh dengan mentransferkan dana terlebih dulu ke pemprov, menurut Desy, bukan berarti tanpa landasan hukum. Sebab terdapat landasan yuridis yang mengatur mekanisme seperti itu.

Anggota dewan perempuan ini mengungkapkan, payung hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018. “Kalau yang seperti ini bener-bener dibutuhkan goodwill yang bagus dari pemkab Mas,” terang perempuan berkerudung ini.   

Dengan cara ini, Desy menyatakan, pemkab bisa membantu membangunkan gedung SMK-SMK yang masih numpang tersebut. Sehingga tidak langsung membantu pembangunannya dengan mengalokasikan dana dalam APBD-nya. Sebab jika langsung menganggarkan untuk SMK yang kini jadi wewenang pemprov sangat riskan. Bila terpantau BPK, pemkab akan dapat masalah.  “Dengan celah itu, insya Allah tetap aman dan secara wewenang koridornya juga aman Mas,” jelasnya.

Baca Juga :  Covid 19 di Kediri: Kawasan Wajib Masker di Wilayah Zona Merah

Desy mengakui, prosesnya memang sedikit ribet. Maka pemkab dan pemprov perlu duduk bersama membicarakan hal ini. Cara ini juga baru mau dibahas di dewan. Apalagi, daripada tiga SMKN tersebut terus menunggu bantuan pembangunan gedung dari pusat yang belum jelas.

“Timing-nya belum terlambat. Karena APBD 2018 masih akan dibahas di dewan. Pemkab bisa menganggarkan untuk SMK-SMK itu untuk tahun depan dengan cara ini,” terangnya.

Kalau hendak melakukan cara tersebut, Desy menerangkan, hanya ada dua syarat saja. Yaitu pemkab mau dan ada dana. Untuk diketahui, hingga kini SMKN 1 Grogol masih menumpang SDN Sonorejo 1 dan SMK Hang Tuah Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Adapun SMKN 1 Semen masih numpang di SMPN 1 Semen. Dan SMKN 1 Purwoasri numpang di SMPN 1 Purwoasri.

 

 

 

 

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN– Pengelolaan SMA/SMK memang telah dialihkan ke pemerintah provinsi (pemprov). Meski begitu masih ada celah bagi pemerintah daerah untuk membantu. Termasuk jika ingin membantu tiga SMKN yang tak punya gedung sendiri.

“Tetap ada celah. Ada model bantuan khusus jika ini hendak dilakukan,” ujar Desy Putri Purnamasari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Mekanisme bantuan keuangan khusus tersebut, menurut dia, adalah Pemkab Kediri melakukan transfer dana ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Lalu oleh pihak pemprov dipakai untuk membangun SMK yang ada di Kabupaten Kediri. “Hanya agak ruwet karena diperlukan persetujuan terlebih dahulu antara pemkab dengan pemprov,” ujar anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Desy menyadari, peran pemkab memang serba salah. Sebab dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 yang mengatur kewenangan sekolah setingkat SMK yang awalnya dikelola dinas pendidikan kabupaten kini ditangani Pemprov Jatim. Termasuk SMKN 1 Grogol, SMKN 1 Semen, dan SMKN 1 Purwoasri yang sudah empat tahun ‘menumpang’ karena tak punya gedung sendiri.

Baca Juga :  Setahun Covid-19 Capai Tiga Ribu Kasus

“Pemkab terbentur aturan jika hendak membantu membangunkan gedung,” papar Desy yang juga anggota komisi D DPRD ini.  

Makanya, dia menyebut, ada model bantuan khusus. Walaupun sedikit nyeleneh dengan mentransferkan dana terlebih dulu ke pemprov, menurut Desy, bukan berarti tanpa landasan hukum. Sebab terdapat landasan yuridis yang mengatur mekanisme seperti itu.

Anggota dewan perempuan ini mengungkapkan, payung hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33/2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018. “Kalau yang seperti ini bener-bener dibutuhkan goodwill yang bagus dari pemkab Mas,” terang perempuan berkerudung ini.   

Dengan cara ini, Desy menyatakan, pemkab bisa membantu membangunkan gedung SMK-SMK yang masih numpang tersebut. Sehingga tidak langsung membantu pembangunannya dengan mengalokasikan dana dalam APBD-nya. Sebab jika langsung menganggarkan untuk SMK yang kini jadi wewenang pemprov sangat riskan. Bila terpantau BPK, pemkab akan dapat masalah.  “Dengan celah itu, insya Allah tetap aman dan secara wewenang koridornya juga aman Mas,” jelasnya.

Baca Juga :  Tertimpa Pohon Tumbang, Pemotor Patah Tulang Kaki

Desy mengakui, prosesnya memang sedikit ribet. Maka pemkab dan pemprov perlu duduk bersama membicarakan hal ini. Cara ini juga baru mau dibahas di dewan. Apalagi, daripada tiga SMKN tersebut terus menunggu bantuan pembangunan gedung dari pusat yang belum jelas.

“Timing-nya belum terlambat. Karena APBD 2018 masih akan dibahas di dewan. Pemkab bisa menganggarkan untuk SMK-SMK itu untuk tahun depan dengan cara ini,” terangnya.

Kalau hendak melakukan cara tersebut, Desy menerangkan, hanya ada dua syarat saja. Yaitu pemkab mau dan ada dana. Untuk diketahui, hingga kini SMKN 1 Grogol masih menumpang SDN Sonorejo 1 dan SMK Hang Tuah Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Adapun SMKN 1 Semen masih numpang di SMPN 1 Semen. Dan SMKN 1 Purwoasri numpang di SMPN 1 Purwoasri.

 

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/