23.7 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Muncul Kabar BPJS Batasi Kuota Operasi, Pasien Katarak Cemas

KEDIRI – Penderita katarak benar-benar cemas saat ini. Bukan saja karena ada pembatasan diagnosa keparahan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Namun, juga karena adanya kuota pembatasan layanan operasi katarak oleh lembaga tersebut.

Solikin, 50, misalnya. Karyawan perusahaan swasta ini tengah menunggu jadwal operasi katarak. Namun, dia cemas operasi itu tak bisa berlangsung karena dia mendapat informasi adanya rencana pembatasan operasi katarak.

“Padahal saya ikut jaminan (BPJS Kesehatan, Red) ini lama sekali. Perusahaan kami juga tertib melakukan pembayaran,” ucapnya saat ditemui kemarin.

Solikin mengatakan bahwa dirinya benar-benar membutuhkan operasi katarak ini. Pasalnya, sakit yang diderita sudah sangat parah. Sangat mengganggu. “Saya sekarang sudah tidak bisa nyetir lagi. Sudah remang-remang,” keluhnya.

Karena itu, operasi katarak sangat dinantikannya. Sampai kemarin berarti dia sudah menunggu selama lebih dari sebulan. Rencananya, operasi yang sangat dinantikannya itu akan berlangsung akhir Agustus ini di sebuah rumah sakit. “Saya ingin bisa bekerja dengan nyaman lagi, penglihatan ini sangat penting,” tuturnya.

Saat mendengar adanya pembatasan itu, Solikin langsung resah. Dia khawatir sebelum saatnya tiba, kuota operasi yang harus ditanggung oleh BPJS sudah habis. Karena itu Solikin berharap mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan adanya jaminan tanggungan untuk operasi katarak.

Solikin tak sendiri. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, masih banyak pasien yang saat ini mulai resah. Seperti Ngasini, 75 yang sudah antre operasi katarak lebih dari sebulan. Dia disarankan menjalani operasi menggunakan laser atau fakoemulsifikasi. Untuk menekan risiko karena faktor usia lanjut.

Baca Juga :  Diduga Hilangkan BB, Pelaku Buang Pisau ke Genting Rumah

Sayang, karena pembatasan kuota ini, rencana operasi nenek yang mengalami diagnosa visus di bawah 6/18 atau di bawah 30 persen ini jadi tanda tanya. Operasi ini memang tetap bisa terlaksana tetapi Ngasini harus menanggung biaya sendiri sekitar Rp 8 juta.

Agar tidak melebihi kuota, pembatasan dilakukan melakukan sistem. Tidak seperti penyakit lainnya yang ditanggung dulu oleh rumah sakit, untuk pengajuan operasi katarak ini, dokter spesialis yang menangani harus memasukkan data pasien terlebih dulu sebelum diperbolehkan mengambil tindakan. Jika tidak, maka tindakan akan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Namun, pembatasan kuota operasi ini, menurut data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri tak termasuk dalam peraturan ini.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.
Dikonfirmasi adanya pembatasan ini, RS HVA Toelongredjo membenarkannya. Humas RS HVA Toelongredjo drg Menis Rahmawati mengatakan kalau memang ada pembatasan mulai akhir Juli lalu. “Saat ini kami meminta agar jumlah kuota ditambah,” ucap Menis. Sayang, Menis menolak menyebut angka kuota untuk rumah sakitnya. “Pastinya jumlahnya turun 25 persen,” sambungnya.

Baca Juga :  Tiga Pengedar Dobel L di Kediri Segera Jalani SidangĀ 

Padahal, seperti rumah sakit lainnya, pasien yang akan menjalani operasi katarak harus antre lebih dari sebulan. Baik itu untuk operasi katarak laser dan biasa atau Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE).

Sementara rumah sakit lainnya yang mengalami  pembatasan adalah RS Aura Syifa. Hal ini diakui oleh Direktur RS Aura Syifa Beni Kuncoro. Menurutnya, jumlah pasien yang akan menjalani operasi dibatasi hingga turun lebih 50 persen. “Kalau sesuai kuota, mungkin tidak sampai akhir tahun sudah habis,” ucapnya.

Saat ini, hingga akhir tahun, RS Aura Syifa hanya dibatasi 190 pasien yang akan menjalani operasi. Padahal, tahun lalu, pihaknya telah melayani lebih dari 600 pasien. Hal ini karena RS Aura Syifa memang memiliki peralatan fakoemulsifikasi yang canggih. Sehingga sering menjadi jujukan untuk melakukan operasi laser. Saat ini, panjang antrean pasien sudah sampai tiga bulan. “Kami berharap agar pembatasan ini bisa ditinjau lagi, kasihan pasien yang sudah menunggu operasi ini,” terangnya.

 

Saat Operasi Pun Dibatasi

 

–         Bukan saja untuk diagnosa visus di bawah 6/18 atau di bawah 30 persen, jumlah pasien yang menjalani operasi katarak dibatasi di masing-masing rumah sakit.

–         Pembatasan total 1.500 setahun. Penentuan angka kuota langsung oleh BPJS Kesehatan

–         Pembatasan disampaikan secara lisan dan sosialisasi langsung ke direktur rumah sakit awal Agustus ini.

–         Pembatasan dihitung sejak 25 Juli 2018 dengan penerapan sistem input data pasien masing-masing rumah sakit.

 

- Advertisement -

KEDIRI – Penderita katarak benar-benar cemas saat ini. Bukan saja karena ada pembatasan diagnosa keparahan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Namun, juga karena adanya kuota pembatasan layanan operasi katarak oleh lembaga tersebut.

Solikin, 50, misalnya. Karyawan perusahaan swasta ini tengah menunggu jadwal operasi katarak. Namun, dia cemas operasi itu tak bisa berlangsung karena dia mendapat informasi adanya rencana pembatasan operasi katarak.

“Padahal saya ikut jaminan (BPJS Kesehatan, Red) ini lama sekali. Perusahaan kami juga tertib melakukan pembayaran,” ucapnya saat ditemui kemarin.

Solikin mengatakan bahwa dirinya benar-benar membutuhkan operasi katarak ini. Pasalnya, sakit yang diderita sudah sangat parah. Sangat mengganggu. “Saya sekarang sudah tidak bisa nyetir lagi. Sudah remang-remang,” keluhnya.

Karena itu, operasi katarak sangat dinantikannya. Sampai kemarin berarti dia sudah menunggu selama lebih dari sebulan. Rencananya, operasi yang sangat dinantikannya itu akan berlangsung akhir Agustus ini di sebuah rumah sakit. “Saya ingin bisa bekerja dengan nyaman lagi, penglihatan ini sangat penting,” tuturnya.

Saat mendengar adanya pembatasan itu, Solikin langsung resah. Dia khawatir sebelum saatnya tiba, kuota operasi yang harus ditanggung oleh BPJS sudah habis. Karena itu Solikin berharap mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan adanya jaminan tanggungan untuk operasi katarak.

Solikin tak sendiri. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, masih banyak pasien yang saat ini mulai resah. Seperti Ngasini, 75 yang sudah antre operasi katarak lebih dari sebulan. Dia disarankan menjalani operasi menggunakan laser atau fakoemulsifikasi. Untuk menekan risiko karena faktor usia lanjut.

Baca Juga :  Pemilu 2019 di Kediri: Kedatangan 7 Ribu Pemilih

Sayang, karena pembatasan kuota ini, rencana operasi nenek yang mengalami diagnosa visus di bawah 6/18 atau di bawah 30 persen ini jadi tanda tanya. Operasi ini memang tetap bisa terlaksana tetapi Ngasini harus menanggung biaya sendiri sekitar Rp 8 juta.

Agar tidak melebihi kuota, pembatasan dilakukan melakukan sistem. Tidak seperti penyakit lainnya yang ditanggung dulu oleh rumah sakit, untuk pengajuan operasi katarak ini, dokter spesialis yang menangani harus memasukkan data pasien terlebih dulu sebelum diperbolehkan mengambil tindakan. Jika tidak, maka tindakan akan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Namun, pembatasan kuota operasi ini, menurut data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri tak termasuk dalam peraturan ini.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.
Dikonfirmasi adanya pembatasan ini, RS HVA Toelongredjo membenarkannya. Humas RS HVA Toelongredjo drg Menis Rahmawati mengatakan kalau memang ada pembatasan mulai akhir Juli lalu. “Saat ini kami meminta agar jumlah kuota ditambah,” ucap Menis. Sayang, Menis menolak menyebut angka kuota untuk rumah sakitnya. “Pastinya jumlahnya turun 25 persen,” sambungnya.

Baca Juga :  Sudah Lansia, Risiko Tertular di Bus Penjemputan

Padahal, seperti rumah sakit lainnya, pasien yang akan menjalani operasi katarak harus antre lebih dari sebulan. Baik itu untuk operasi katarak laser dan biasa atau Intra Capsular Cataract Extraction (ICCE).

Sementara rumah sakit lainnya yang mengalami  pembatasan adalah RS Aura Syifa. Hal ini diakui oleh Direktur RS Aura Syifa Beni Kuncoro. Menurutnya, jumlah pasien yang akan menjalani operasi dibatasi hingga turun lebih 50 persen. “Kalau sesuai kuota, mungkin tidak sampai akhir tahun sudah habis,” ucapnya.

Saat ini, hingga akhir tahun, RS Aura Syifa hanya dibatasi 190 pasien yang akan menjalani operasi. Padahal, tahun lalu, pihaknya telah melayani lebih dari 600 pasien. Hal ini karena RS Aura Syifa memang memiliki peralatan fakoemulsifikasi yang canggih. Sehingga sering menjadi jujukan untuk melakukan operasi laser. Saat ini, panjang antrean pasien sudah sampai tiga bulan. “Kami berharap agar pembatasan ini bisa ditinjau lagi, kasihan pasien yang sudah menunggu operasi ini,” terangnya.

 

Saat Operasi Pun Dibatasi

 

–         Bukan saja untuk diagnosa visus di bawah 6/18 atau di bawah 30 persen, jumlah pasien yang menjalani operasi katarak dibatasi di masing-masing rumah sakit.

–         Pembatasan total 1.500 setahun. Penentuan angka kuota langsung oleh BPJS Kesehatan

–         Pembatasan disampaikan secara lisan dan sosialisasi langsung ke direktur rumah sakit awal Agustus ini.

–         Pembatasan dihitung sejak 25 Juli 2018 dengan penerapan sistem input data pasien masing-masing rumah sakit.

 

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/