24.2 C
Kediri
Saturday, July 2, 2022

Kemiskinan Naik, Pemkot Kediri Koreksi Target RPJMD

KOTA, JP Radar Kediri-Pandemi Covid-19 membuat Pemkot Kediri harus merevisi target dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2020-2024. Termasuk mengurangi target angka kemiskinan dan pengangguran yang sebelumnya sudah ditetapkan.

          Wali Kota Abdullah Abu Bakar dalam paparannya kemarin mengatakan, tahun 2019 lalu jumlah pengangguran di Kota Kediri hanya 4,22 persen. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, angka pengangguran naik menjadi 6,21 persen. Demikian juga angka kemiskinan yang sebelumnya 7,16 persen menjadi 7,69 persen. “Provinsi dan pusat juga mengalami kenaikan (angka pengangguran dan kemiskinan, Red),” kata Abu. 

          Lebih jauh Abu menjelaskan, peningkatan jumlah pengangguran akan berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, warga yang kehilangan pekerjaan dan terpuruk bisa mengubah status sosialnya.

          Karenanya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) perubahan RPJMD di Grand Panglima Resto kemarin, bapak empat anak itu membeberkan perubahan target sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, di RPJMD 2022 jumlah pengangguran ditargetkan sebanyak 21.957 jiwa. Padahal, di RPJMD awal pemkot menargetkan jumlah pengangguran bisa ditekan hingga 18.082 atau naik sekitar 3.875 jiwa.

Baca Juga :  Pemegang Kartu Nganjuk Mandiri Terselamatkan di Pandemi

          Indikator kemiskinan juga direvisi. Di tahun 2022 jumlah warga miskin dipatok 21.408 jiwa, naik sebanyak 5.197 jiwa dibanding target 2021 sebanyak 16.211 jiwa. “Itu target yang realistis (penambahan warga miskin akibat pandemi, Red,” terangnya.

          Hal yang sama juga pada target pengangguran terbuka. Di RPJMD awal targetnya di bawah 3,5 persen selama empat tahun. Namun, di perubahan RPJMD mengalami peningkatan. Yakni, tahun 2021 menjadi 5,80 persen; tahun 2022 sebanyak 5,20 persen; dan tahun 2023 turun menjadi 4,50 persen. Adapun di tahun 2024 tinggal empat persen saja.

          Sejumlah perubahan tersebut dipaparkan Abu di depan berbagai kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang. Abu menjelaskan, sejumlah revisi terpaksa dilakukan karena pandemi korona membuat anggaran tidak stabil. Kondisi itulah yang membuat pemkot harus mengubah sasaran dan target RPJMD.

          Abu menegaskan, perubahan RPJMD ini tidak mengubah visi dan misinya. Melainkan yang diubah adalah target kinerja sasaran. “Untuk pengangguran pemkot tetap berupaya menciptakan lapangan kerja baru. Termasuk menyiapkan wirausaha baru,” tandasnya.

Baca Juga :  Ketua IDI Nganjuk Terpapar Covid-19

          Abu menjelaskan, peningkatan pengangguran terbuka itu tidak terlepas dari anjloknya bisnis yang mengakibatkan maraknya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau pun beroperasi, jumlah karyawannya dibatasi. Demikian juga ekspor yang kesulitan karena ongkos yang mahal.

Dengan kondisi tersebut, Abu mengimbau aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mencari pekerja sebisa mungkin merekrut warga Kota Kediri. “Jangan mengambil dari luar daerah,” pintanya.

          Sementara itu, Kepala Bakorwil I Madiun Eddy Supriyanto menambahkan, meski Kota Kediri mengalami kenaikan angka kemiskinan, Kota Tahu tidak masuk dalam pilot project pengentasan kemiskinan. Melainkan, Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan  Bangkalan yang masuk di sana.

“Itu (pilot project pengentasan kemiskinan, Red) nantinya akan diambil lima kabupaten, lima kecamatan, dan lima desa. Kota Kediri tidak masuk di dalamnya,” jelas Eddy sembari menyebut penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan melalui ekonomi produktif.(rq/ut)

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri-Pandemi Covid-19 membuat Pemkot Kediri harus merevisi target dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2020-2024. Termasuk mengurangi target angka kemiskinan dan pengangguran yang sebelumnya sudah ditetapkan.

          Wali Kota Abdullah Abu Bakar dalam paparannya kemarin mengatakan, tahun 2019 lalu jumlah pengangguran di Kota Kediri hanya 4,22 persen. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, angka pengangguran naik menjadi 6,21 persen. Demikian juga angka kemiskinan yang sebelumnya 7,16 persen menjadi 7,69 persen. “Provinsi dan pusat juga mengalami kenaikan (angka pengangguran dan kemiskinan, Red),” kata Abu. 

          Lebih jauh Abu menjelaskan, peningkatan jumlah pengangguran akan berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, warga yang kehilangan pekerjaan dan terpuruk bisa mengubah status sosialnya.

          Karenanya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) perubahan RPJMD di Grand Panglima Resto kemarin, bapak empat anak itu membeberkan perubahan target sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, di RPJMD 2022 jumlah pengangguran ditargetkan sebanyak 21.957 jiwa. Padahal, di RPJMD awal pemkot menargetkan jumlah pengangguran bisa ditekan hingga 18.082 atau naik sekitar 3.875 jiwa.

Baca Juga :  Kenalkan Tradisi Megengan, Yayasan Sahhala Ajari Anak-Anak Bikin Apem

          Indikator kemiskinan juga direvisi. Di tahun 2022 jumlah warga miskin dipatok 21.408 jiwa, naik sebanyak 5.197 jiwa dibanding target 2021 sebanyak 16.211 jiwa. “Itu target yang realistis (penambahan warga miskin akibat pandemi, Red,” terangnya.

          Hal yang sama juga pada target pengangguran terbuka. Di RPJMD awal targetnya di bawah 3,5 persen selama empat tahun. Namun, di perubahan RPJMD mengalami peningkatan. Yakni, tahun 2021 menjadi 5,80 persen; tahun 2022 sebanyak 5,20 persen; dan tahun 2023 turun menjadi 4,50 persen. Adapun di tahun 2024 tinggal empat persen saja.

          Sejumlah perubahan tersebut dipaparkan Abu di depan berbagai kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang. Abu menjelaskan, sejumlah revisi terpaksa dilakukan karena pandemi korona membuat anggaran tidak stabil. Kondisi itulah yang membuat pemkot harus mengubah sasaran dan target RPJMD.

          Abu menegaskan, perubahan RPJMD ini tidak mengubah visi dan misinya. Melainkan yang diubah adalah target kinerja sasaran. “Untuk pengangguran pemkot tetap berupaya menciptakan lapangan kerja baru. Termasuk menyiapkan wirausaha baru,” tandasnya.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Bahas Insentif Covid-19 untuk Nakes

          Abu menjelaskan, peningkatan pengangguran terbuka itu tidak terlepas dari anjloknya bisnis yang mengakibatkan maraknya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau pun beroperasi, jumlah karyawannya dibatasi. Demikian juga ekspor yang kesulitan karena ongkos yang mahal.

Dengan kondisi tersebut, Abu mengimbau aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mencari pekerja sebisa mungkin merekrut warga Kota Kediri. “Jangan mengambil dari luar daerah,” pintanya.

          Sementara itu, Kepala Bakorwil I Madiun Eddy Supriyanto menambahkan, meski Kota Kediri mengalami kenaikan angka kemiskinan, Kota Tahu tidak masuk dalam pilot project pengentasan kemiskinan. Melainkan, Lamongan, Bojonegoro, Sumenep, Probolinggo, dan  Bangkalan yang masuk di sana.

“Itu (pilot project pengentasan kemiskinan, Red) nantinya akan diambil lima kabupaten, lima kecamatan, dan lima desa. Kota Kediri tidak masuk di dalamnya,” jelas Eddy sembari menyebut penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan melalui ekonomi produktif.(rq/ut)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/