23.5 C
Kediri
Sunday, July 3, 2022

Kesalahan Pemasang Reklame Bapenda Kabupaten di Wilayah Kota Kediri

KOTA, JP Radar Kediri – Kasus reklame berstiker pajak Kabupaten Kediri tapi di pasang di Kota Kediri merupakan kesalahan vendor pemasang iklan. Para pemasang itu bisa jadi tidak tahu bila melewati batas wilayah dan sekadar memasang saja. Atau ada kemungkinan para vendor pemasang itu dengan sengaja menempatkan di wilayah kota.

“Kemungkinan itu salah dari vendor pemasang iklannya. Yang jelas itu sangat menyalahi aturan,” tegas Kasi Perizinan Non-usaha Dinas Penanaman Modal Kota Kediri Setio Adi melalui stafnya Ali Topan.

Menurutnya, pihak kota sudah pasti dirugikan oleh kesalahan vendor seperti itu. Sebab pendapatan pajak masuk ke daerah lain tapi peredarannya ada di wilayah Kota Kediri.

Terkait dengan penindakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada satpol PP. “Itu memang sudah hak dan kewajiban satpol PP dalam menangani pemasangan reklame yang tak berizin atau salah penempatan wilayah. Kami sudah saling berkoordinasi terkait itu,” pungkasnya.

Sementara itu, praktik pemasangan reklame yang stiker izinnya bukan dari Kota Kediri itu sudah sering ditemui satpol PP. Terutama saat melakukan penertiban.

“Masih banyak yang tidak taat terhadap perizinan pemasangan reklame,” terang Kasi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Kediri Sentot Atmadi Wahyudi.

Baca Juga :  Sempat Ditutup, Pelayanan SIM Dibuka Kembali

Sentot menambahkan, ada dua kemungkinan dalam kasus pemasangan reklame yang tak sesuai wilayah izinnya itu. Pertama, pemasang memang tak paham. Yang kedua mereka melakukan dengna sengaja. Yang jelas, satpol akan bertindak tegas. Setiap reklame yang tak mematuhi aturan akan ditindak. Langsung dicopot bila ditemukan.

Operasi reklame ini memang rutin dilakukan pihaknya setiap hari. Setidaknya tiga sampai lima reklame digulung per hari. Tujuannya agar perizinan di Kota Kediri teratasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Agar setelah melihat spanduknya yang dicopot ini akan mikir dan beralih mengurus izin pasang reklame jika ingin iklannya terpasang,” tuturnya.

Sementara itu, reklame berstiker Kabupaten Kediri yang dipasang di wilayah kota akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kediri. Mereka akan mendata vendor-vendor yang mengajukan izin.

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengaku belum mendapat pemberitahuan dari Pemkot Kediri. “Yang terbaru ini, yang njenengan maksud, belum tahu,” aku Kasubbid Pendataan Bapenda Kabupaten Kediri Prapto ketika dikonfirmasi kemarin.

Prapto menjelaskan, reklame dengan stiker Kabupaten Kediri harusnya dipasang di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk temuan yang ada di Kota Kediri, artinya sudah melanggar peraturan. Sehingga pihak penegak perda juga memiliki hak dan kewajiban untuk menurunkan reklame tersebut.

Baca Juga :  Dari Blok C Boyongan ke Blok A

Pemberian surat izin reklame sudah ditentukan akan dipasang di mana saja. “Sebelum kami berikan stiker pajak reklame, pihak vendor pasti mengisi akan memasang di daerah mana. Pasti kami tanyakan juga. Jika memang untuk dipasang di daerah lain, tentu tidak kami berikan izin reklamenya,” terangnya.

Kasus seperti itu memang beberapa kali dijumpai. Prapto menjelaskan pihak Bapenda Kabupaten Kediri juga sudah pernah mendapatkan aduan seperti itu. Misal ada stiker pajak reklame kabupaten tapi dipasang di kota. Hal tersebut memang tidak memberikan denda ataupun sanksi bagi vendor.

Denda hanya akan diberikan ketika reklame masih terpasang namun sudah jatuh tempo untuk pembayarannya. Sementara untuk sanksi yang menaruh reklame tidak pada lokasi yang didaftarkan adalah pencopotan reklame. Yang melakukan adalah satpol PP daerah masing-masing.

“Pernah ditemukan kasus seperti itu. Orang dari luar Kediri. Mengurus izin di sini (Kabupaten Kediri, Red), lalu dipasang di Kota Kediri. Saat sudah diturunkan, mengadu ke kami. Ternyata masih bingung batas daerah. Kami jelaskan lagi,” papar Prapto.

Khusus untuk kasus terbaru, Prapto mengatakan akan melakukan koordinasi. Kemudian mencatat nomor reklamenya dan menkonfirmasi pihak vendor pemasang. (ica/syi/fud)

- Advertisement -

KOTA, JP Radar Kediri – Kasus reklame berstiker pajak Kabupaten Kediri tapi di pasang di Kota Kediri merupakan kesalahan vendor pemasang iklan. Para pemasang itu bisa jadi tidak tahu bila melewati batas wilayah dan sekadar memasang saja. Atau ada kemungkinan para vendor pemasang itu dengan sengaja menempatkan di wilayah kota.

“Kemungkinan itu salah dari vendor pemasang iklannya. Yang jelas itu sangat menyalahi aturan,” tegas Kasi Perizinan Non-usaha Dinas Penanaman Modal Kota Kediri Setio Adi melalui stafnya Ali Topan.

Menurutnya, pihak kota sudah pasti dirugikan oleh kesalahan vendor seperti itu. Sebab pendapatan pajak masuk ke daerah lain tapi peredarannya ada di wilayah Kota Kediri.

Terkait dengan penindakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada satpol PP. “Itu memang sudah hak dan kewajiban satpol PP dalam menangani pemasangan reklame yang tak berizin atau salah penempatan wilayah. Kami sudah saling berkoordinasi terkait itu,” pungkasnya.

Sementara itu, praktik pemasangan reklame yang stiker izinnya bukan dari Kota Kediri itu sudah sering ditemui satpol PP. Terutama saat melakukan penertiban.

“Masih banyak yang tidak taat terhadap perizinan pemasangan reklame,” terang Kasi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Kediri Sentot Atmadi Wahyudi.

Baca Juga :  Siswa SMA Tepergok Sekamar

Sentot menambahkan, ada dua kemungkinan dalam kasus pemasangan reklame yang tak sesuai wilayah izinnya itu. Pertama, pemasang memang tak paham. Yang kedua mereka melakukan dengna sengaja. Yang jelas, satpol akan bertindak tegas. Setiap reklame yang tak mematuhi aturan akan ditindak. Langsung dicopot bila ditemukan.

Operasi reklame ini memang rutin dilakukan pihaknya setiap hari. Setidaknya tiga sampai lima reklame digulung per hari. Tujuannya agar perizinan di Kota Kediri teratasi sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. “Agar setelah melihat spanduknya yang dicopot ini akan mikir dan beralih mengurus izin pasang reklame jika ingin iklannya terpasang,” tuturnya.

Sementara itu, reklame berstiker Kabupaten Kediri yang dipasang di wilayah kota akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kediri. Mereka akan mendata vendor-vendor yang mengajukan izin.

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengaku belum mendapat pemberitahuan dari Pemkot Kediri. “Yang terbaru ini, yang njenengan maksud, belum tahu,” aku Kasubbid Pendataan Bapenda Kabupaten Kediri Prapto ketika dikonfirmasi kemarin.

Prapto menjelaskan, reklame dengan stiker Kabupaten Kediri harusnya dipasang di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk temuan yang ada di Kota Kediri, artinya sudah melanggar peraturan. Sehingga pihak penegak perda juga memiliki hak dan kewajiban untuk menurunkan reklame tersebut.

Baca Juga :  Home Learning Antiboring

Pemberian surat izin reklame sudah ditentukan akan dipasang di mana saja. “Sebelum kami berikan stiker pajak reklame, pihak vendor pasti mengisi akan memasang di daerah mana. Pasti kami tanyakan juga. Jika memang untuk dipasang di daerah lain, tentu tidak kami berikan izin reklamenya,” terangnya.

Kasus seperti itu memang beberapa kali dijumpai. Prapto menjelaskan pihak Bapenda Kabupaten Kediri juga sudah pernah mendapatkan aduan seperti itu. Misal ada stiker pajak reklame kabupaten tapi dipasang di kota. Hal tersebut memang tidak memberikan denda ataupun sanksi bagi vendor.

Denda hanya akan diberikan ketika reklame masih terpasang namun sudah jatuh tempo untuk pembayarannya. Sementara untuk sanksi yang menaruh reklame tidak pada lokasi yang didaftarkan adalah pencopotan reklame. Yang melakukan adalah satpol PP daerah masing-masing.

“Pernah ditemukan kasus seperti itu. Orang dari luar Kediri. Mengurus izin di sini (Kabupaten Kediri, Red), lalu dipasang di Kota Kediri. Saat sudah diturunkan, mengadu ke kami. Ternyata masih bingung batas daerah. Kami jelaskan lagi,” papar Prapto.

Khusus untuk kasus terbaru, Prapto mengatakan akan melakukan koordinasi. Kemudian mencatat nomor reklamenya dan menkonfirmasi pihak vendor pemasang. (ica/syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/