31.7 C
Kediri
Friday, August 12, 2022

Pembangunan 58 Desa di Kabupaten Kediri Tersendat

KABUPATEN, JP Radar Kediri-Program pembangunan di 58 desa di Kabupaten Kediri terancam tersendat. Pasalnya, hingga awal Juli ini mereka belum bisa mencairkan dana desa (DD) tahap II. Penyebabnya, puluhan desa tersebut belum bisa menuntaskan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana tahap I.

Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Heru Setiawan mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar desa bisa mencairkan DD tahap II. “(Sampai awal Juli, Red) masih ada desa yang belum mengirimkan laporan penggunaan anggaran (LPj) tahap satu,” kata Heru.

Selama syarat tersebut belum dipenuhi, menurut Heru desa tidak bisa mencairkan DD tahap II mereka. Sesuai mekanisme, di tahap I desa sudah mencairkan 40 persen dana. Selanjutnya, 40 persen di tahap II, dan tahap III sebanyak 20 persen.

Syarat pencairan DD tahap II diakui Heru berbeda dengan DD tahap I. Jika di tahap I, desa cukup menyertakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sedangkan di tahap II, harus menyelesaikan LPj penggunaan dana di tahap awal. “Desa punya waktu sekitar empat bulan untuk merealisasikan anggaran DD tahap I,” jelas Heru.

Baca Juga :  Pemkab Kediri Perbaiki Dua Tanggul yang Jebol di Grogol

Dari total 40 persen dana yang diterima, desa wajib merealisasikan minimal 35 persen dana mereka. Laporan penggunaan dana itulah yang harus disertakan saat pengajuan pencairan dana tahap II. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), jelas Heru, sudah berkoordinasi dengan kecamatan agar semua desa yang belum mencairkan DD tahap II bisa segera menyelesaikan laporannya.

Idealnya, Juli ini sebanyak 343 desa di Kabupaten Kediri sudah bisa menyerap semua anggaran tahap II. Seperti di tahap I, desa bisa menggunakan dana untuk pemulihan ekonomi dan program fisik lainnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nambaan, Ngasem, Muhgiono mengatakan, pencairan tahap dua di desanya tidak ada kendala. Semua laporan untuk syarat penyaluran sudah terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi di Desa Keling, Kepung.

Baca Juga :  Marka dan PJU Minim, Rawan Kecelakaan

Kepala Desa Kepung Rofiq Lukman menuturkan, transfer dana desa tahap dua sebesar 40 persen tidak terhambat. Jika masih ada desa yang belum menerima DD tahap dua, menurutnya karena LPj belum selesai. “DD-nya tidak ada masalah, kalau pun ada desa yang belum menerima, mungkin ada SPj yang belum selesai,” bebernya.

Untuk diketahui, proses penyaluran dana desa pada 2022 ini dibagi menjadi dua metode. Pertama, untuk desa mandiri akan ditransfer dua kali. Yakni, tahap satu 60 persen dan tahap dua 40 persen.

Untuk desa non-mandiri, pencairan tetap dilakukan dalam tiga tahap. Yakni, 40 persen di tahap satu dan tahap dua. Sedangkan tahap tiga sebanyak 20 persen saja.






Reporter: rekian
- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri-Program pembangunan di 58 desa di Kabupaten Kediri terancam tersendat. Pasalnya, hingga awal Juli ini mereka belum bisa mencairkan dana desa (DD) tahap II. Penyebabnya, puluhan desa tersebut belum bisa menuntaskan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana tahap I.

Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Heru Setiawan mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar desa bisa mencairkan DD tahap II. “(Sampai awal Juli, Red) masih ada desa yang belum mengirimkan laporan penggunaan anggaran (LPj) tahap satu,” kata Heru.

Selama syarat tersebut belum dipenuhi, menurut Heru desa tidak bisa mencairkan DD tahap II mereka. Sesuai mekanisme, di tahap I desa sudah mencairkan 40 persen dana. Selanjutnya, 40 persen di tahap II, dan tahap III sebanyak 20 persen.

Syarat pencairan DD tahap II diakui Heru berbeda dengan DD tahap I. Jika di tahap I, desa cukup menyertakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sedangkan di tahap II, harus menyelesaikan LPj penggunaan dana di tahap awal. “Desa punya waktu sekitar empat bulan untuk merealisasikan anggaran DD tahap I,” jelas Heru.

Baca Juga :  Pemkab Kediri Perbaiki Dua Tanggul yang Jebol di Grogol

Dari total 40 persen dana yang diterima, desa wajib merealisasikan minimal 35 persen dana mereka. Laporan penggunaan dana itulah yang harus disertakan saat pengajuan pencairan dana tahap II. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), jelas Heru, sudah berkoordinasi dengan kecamatan agar semua desa yang belum mencairkan DD tahap II bisa segera menyelesaikan laporannya.

Idealnya, Juli ini sebanyak 343 desa di Kabupaten Kediri sudah bisa menyerap semua anggaran tahap II. Seperti di tahap I, desa bisa menggunakan dana untuk pemulihan ekonomi dan program fisik lainnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nambaan, Ngasem, Muhgiono mengatakan, pencairan tahap dua di desanya tidak ada kendala. Semua laporan untuk syarat penyaluran sudah terpenuhi. Hal yang sama juga terjadi di Desa Keling, Kepung.

Baca Juga :  Tanah Pasir Hambat Pembangunan Jalan Kelud

Kepala Desa Kepung Rofiq Lukman menuturkan, transfer dana desa tahap dua sebesar 40 persen tidak terhambat. Jika masih ada desa yang belum menerima DD tahap dua, menurutnya karena LPj belum selesai. “DD-nya tidak ada masalah, kalau pun ada desa yang belum menerima, mungkin ada SPj yang belum selesai,” bebernya.

Untuk diketahui, proses penyaluran dana desa pada 2022 ini dibagi menjadi dua metode. Pertama, untuk desa mandiri akan ditransfer dua kali. Yakni, tahap satu 60 persen dan tahap dua 40 persen.

Untuk desa non-mandiri, pencairan tetap dilakukan dalam tiga tahap. Yakni, 40 persen di tahap satu dan tahap dua. Sedangkan tahap tiga sebanyak 20 persen saja.






Reporter: rekian

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/