26.2 C
Kediri
Wednesday, July 6, 2022

Hibah Panwaslu Molor

NGANJUK – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati nonaktif Taufiqurrahman 24 Oktober lalu, membuat pencairan anggaran panitia pengawas pemilu (panwaslu) terlambat. Sebab, hingga kemarin naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk panwaslu belum kunjung ditandatangani.

Ketua Panwaslu Nganjuk Abd Syukur Junaidi mengatakan, hingga kemarin panwaslu belum diajak membahas masalah hibah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu. “Masih ada kasus (penyidikan KPK, Red). Jelas molor,” kata Syukur.

Pria asal Madura ini berharap, sebelum penandatanganan NPHD pemkab akan menggelar pertemuan dengan panwaslu. Terutama, untuk membahas hibah dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Lebih jauh Syukur mengatakan, nilai hibah Rp 5,6 miliar yang disetujui gubernur itu menyulitkan panwaslu. Sebab, kebutuhan panwaslu jauh di atas nilai tersebut.

Seperti sebelumnya, Syukur mengatakan, badan pengawas pemilu (bawaslu) mengusulkan anggaran untuk panwaslu Rp 10,8 miliar. Dari jumlah tersebut, panwaslu sudah melakukan rasionalisasi dan memangkas sejumlah pos. Akhirnya, panwaslu mengusulkan hibah Rp 7,2 miliar.

Rupanya, pemkab mematok dana Rp 5,6 miliar dan sudah disepakati gubernur. “Kalau senilai itu (Rp 5,6 miliar, Red) program kerja kami terganggu,” lanjut Syukur.

Berdasar hitungan panwaslu, kata Syukur, kebutuhan gaji dan honor di panwaslu mencapai Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk menggaji seluruh perangkat kerja panwaslu. Mulai pengawas tempat pemungutan suara (TPS), panitia pengawas lapangan (PPL).

Baca Juga :  Korona Tak Bertahan Lama di Tempat Kering

Kemudian, juga gaji untuk panitia pengawas kecamatan (panwascam). “Rincian hitungan gaji pembantu panwaslu itu sudah sesuai dengan Permenkeu (peraturan menteri keuangan, Red),” terang Syukur.   

Pria bertubuh tinggi ini mencontohkan, untuk pengawas TPS saja, honor satu bulan bekerja sebesar 550 ribu. Dengan jumlah pengawas TPS sebanyak 2.079 orang, berarti honor untuk mereka total Rp 1,1 miliar. “Mereka (pengawas TPS, Red) hanya bekerja satu bulan saja,” imbuh Syukur.

 

Kemudian, gaji untuk PPL yang ada di tiap kelurahan dan desa sebesar Rp 900 ribu. Gaji untuk anggota panwascam lebih besar lagi. Ketua panwascam sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Sedangkan anggota panwascam Rp 1,6 juta.

Adapun gaji komisioner panwaslu, nilainya di atas Rp 6 juta. “Itu standar sama se-Indonesia,” tandasnya. Jika pemkab tetap berkeras memberi hibah Rp 5,6 miliar, menurut Syukur panwaslu hanya memiliki sisa dana yang terbatas.

Setidaknya, anggaran di luar gaji tinggal Rp 800 juta saja. Konsekuensinya, panwaslu harus memangkas sejumlah pekerjaan penting. Termasuk di bidang pengawasan.

Baca Juga :  Tiga Parpol Baru Kejar SKT di Kesbangpol Kota Kediri

Terpisah, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agoes Soebagijo yang dikonfirmasi tentang penandatanganan NPHD panwaslu mengatakan, berkas NPHD sudah masuk ke mejanya. “Sudah saya paraf dan saya naikkan (ke Plt Bupati Abdul Wachid Badrus, Red),” kata Agoes.

Melihat proses itu, Agoes optimistis penandatanganan NPHD oleh Gus Wachid, sapaan akrab Abdul Wachid Badrus, akan tuntas dalam waktu dekat. Dia pun meminta panwaslu berkomunikasi dengan pejabat yang menggantikan Bupati nonaktif Taufiqurrahman itu.

Ditanya tentang hibah untuk panwaslu yang nilainya disoal, Agoes mengatakan, proses penganggaran sudah terlewati semua. Termasuk, evaluasi gubernur yang tidak menyoal dana tersebut.

Apakah pemkab masih mungkin menambah dana hibah untuk panwaslu? Ditanya demikian, Agoes mengaku belum bisa menjawabnya. “Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kan prosesnya tetap harus dilalui. Termasuk pembahasan dengan DPRD,” terangnya.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto menambahkan, dana hibah yang disetujui gubernur itu sudah melalui rasionalisasi Pemkab Nganjuk. Rasionalisasi, kata Agus, tidak hanya dilakukan di item makanan dan minuman. Melainkan juga terkait gaji. “Kami sesuaikan kondisi daerah,” ujar Agus. 

- Advertisement -

NGANJUK – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Bupati nonaktif Taufiqurrahman 24 Oktober lalu, membuat pencairan anggaran panitia pengawas pemilu (panwaslu) terlambat. Sebab, hingga kemarin naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk panwaslu belum kunjung ditandatangani.

Ketua Panwaslu Nganjuk Abd Syukur Junaidi mengatakan, hingga kemarin panwaslu belum diajak membahas masalah hibah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu. “Masih ada kasus (penyidikan KPK, Red). Jelas molor,” kata Syukur.

Pria asal Madura ini berharap, sebelum penandatanganan NPHD pemkab akan menggelar pertemuan dengan panwaslu. Terutama, untuk membahas hibah dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Lebih jauh Syukur mengatakan, nilai hibah Rp 5,6 miliar yang disetujui gubernur itu menyulitkan panwaslu. Sebab, kebutuhan panwaslu jauh di atas nilai tersebut.

Seperti sebelumnya, Syukur mengatakan, badan pengawas pemilu (bawaslu) mengusulkan anggaran untuk panwaslu Rp 10,8 miliar. Dari jumlah tersebut, panwaslu sudah melakukan rasionalisasi dan memangkas sejumlah pos. Akhirnya, panwaslu mengusulkan hibah Rp 7,2 miliar.

Rupanya, pemkab mematok dana Rp 5,6 miliar dan sudah disepakati gubernur. “Kalau senilai itu (Rp 5,6 miliar, Red) program kerja kami terganggu,” lanjut Syukur.

Berdasar hitungan panwaslu, kata Syukur, kebutuhan gaji dan honor di panwaslu mencapai Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk menggaji seluruh perangkat kerja panwaslu. Mulai pengawas tempat pemungutan suara (TPS), panitia pengawas lapangan (PPL).

Baca Juga :  Mulai Setting Surat Suara untuk TPS

Kemudian, juga gaji untuk panitia pengawas kecamatan (panwascam). “Rincian hitungan gaji pembantu panwaslu itu sudah sesuai dengan Permenkeu (peraturan menteri keuangan, Red),” terang Syukur.   

Pria bertubuh tinggi ini mencontohkan, untuk pengawas TPS saja, honor satu bulan bekerja sebesar 550 ribu. Dengan jumlah pengawas TPS sebanyak 2.079 orang, berarti honor untuk mereka total Rp 1,1 miliar. “Mereka (pengawas TPS, Red) hanya bekerja satu bulan saja,” imbuh Syukur.

 

Kemudian, gaji untuk PPL yang ada di tiap kelurahan dan desa sebesar Rp 900 ribu. Gaji untuk anggota panwascam lebih besar lagi. Ketua panwascam sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Sedangkan anggota panwascam Rp 1,6 juta.

Adapun gaji komisioner panwaslu, nilainya di atas Rp 6 juta. “Itu standar sama se-Indonesia,” tandasnya. Jika pemkab tetap berkeras memberi hibah Rp 5,6 miliar, menurut Syukur panwaslu hanya memiliki sisa dana yang terbatas.

Setidaknya, anggaran di luar gaji tinggal Rp 800 juta saja. Konsekuensinya, panwaslu harus memangkas sejumlah pekerjaan penting. Termasuk di bidang pengawasan.

Baca Juga :  Perketat Prosedur KB untuk Cegah Korona

Terpisah, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agoes Soebagijo yang dikonfirmasi tentang penandatanganan NPHD panwaslu mengatakan, berkas NPHD sudah masuk ke mejanya. “Sudah saya paraf dan saya naikkan (ke Plt Bupati Abdul Wachid Badrus, Red),” kata Agoes.

Melihat proses itu, Agoes optimistis penandatanganan NPHD oleh Gus Wachid, sapaan akrab Abdul Wachid Badrus, akan tuntas dalam waktu dekat. Dia pun meminta panwaslu berkomunikasi dengan pejabat yang menggantikan Bupati nonaktif Taufiqurrahman itu.

Ditanya tentang hibah untuk panwaslu yang nilainya disoal, Agoes mengatakan, proses penganggaran sudah terlewati semua. Termasuk, evaluasi gubernur yang tidak menyoal dana tersebut.

Apakah pemkab masih mungkin menambah dana hibah untuk panwaslu? Ditanya demikian, Agoes mengaku belum bisa menjawabnya. “Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kan prosesnya tetap harus dilalui. Termasuk pembahasan dengan DPRD,” terangnya.

Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto menambahkan, dana hibah yang disetujui gubernur itu sudah melalui rasionalisasi Pemkab Nganjuk. Rasionalisasi, kata Agus, tidak hanya dilakukan di item makanan dan minuman. Melainkan juga terkait gaji. “Kami sesuaikan kondisi daerah,” ujar Agus. 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/