22.6 C
Kediri
Tuesday, June 28, 2022

Tanah Bandara Kediri: BPN Pastikan Taati Prosedur

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Belum beresnya permasalahan tanah bandara Kediri segera menemui kejelasan. Setidaknya, kepastian harga lahan seluas 1,7 hektare segera bisa diketahui. Rencananya, gugatan warga terhadap penentuan harga beli oleh pemerintah bakal disidangkan.

Warga yang belum menerima harga beli yang ditetapkan pemerintah sudah melayangkan surat gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Informasi yang didapatkan, sidang gugatan ini akan berlangsung Rabu (8/12).

Moko Wibowo, 41, warga Desa/Kecamatan Grogol adalah salah satu pemilik tanah yang belum sepakat dengan harga dari pemerintah untuk proyek bandara Kediri. Menurutnya, appraisal tanah masih belum memenuhi harga pasaran. Seperti tanah dan rumahnya, bila sesuai dengan harga yang ditetapkan nilainya hanya Rp 16 juta per ru (1 ru setara dengan 14 meter persegi).

Baca Juga :  Mengatasi Gigitan Ular Berbisa

“Kalau dihitung itu nanti hanya cukup untuk pindah saja,” kata Moko.

Ditemui di rumahnya kemarin siang, Moko menjelaskan maksud perkataannya bahwa hanya cukup untuk pindah saja. Yaitu dia hanya bisa membeli tanah dan membangun rumah saja dengan uang ganti rugi tersebut. Padahal dia merasa perlu biaya non-fisik seperti mencari informasi pekerjaan baru atau mengenal lingkungan baru.

Dia menegaskan, selain dirinya warga lain juga melakukan penolakan terkait harga tanah untuk bandara Kediri itu. Karena itulah jalan terakhir yang ditempuh adalah melayangkan gugatan ke pengadilan. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu.

“Sudah kami surati. Kemarin sudah ada jadwal, mulai Rabu besok (8/12),” ujar lelaki berkumis ini.

Menurutnya, ada sepuluh warga desanya yang belum sepakat dengan harga untuk tanah bandara Kediri itu. Mereka berpendapat appraisal harus mengikuti harga pasar. Nominal uang pengganti itu terbilang kecil. Karena sesuai UU tanah yang digunakan untuk proyek pemerintah harus menggunakan penilaian ganti untung, bukan ganti rugi.

Baca Juga :  Ulama Besar dan Bangsawan ‘Berkumpul’ di Setonogedong  

Nurul Anis, 38, warga desa yang sama, mengatakan bahwa tanahnya yang terdampak seluas 296 meter persegi. Oleh pemerintah langsung dipatok harga sebesar Rp 2,3 miliar. “(Warga) yang lain juga sepakat menolak appraisal terakhir kemarin,” akunya.

Sementara itu, merespons layangan gugatan dari warga, Kepala BPN Kabupaten Kediri Andreas Rochyadi mengaku siap. “Kami juga harus siap. Sebagai warga negara yang baik, harus menjunjung hukum yang berlaku,” katanya singkat, ketika dikonfirmasi koran ini. (syi/fud)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Belum beresnya permasalahan tanah bandara Kediri segera menemui kejelasan. Setidaknya, kepastian harga lahan seluas 1,7 hektare segera bisa diketahui. Rencananya, gugatan warga terhadap penentuan harga beli oleh pemerintah bakal disidangkan.

Warga yang belum menerima harga beli yang ditetapkan pemerintah sudah melayangkan surat gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Informasi yang didapatkan, sidang gugatan ini akan berlangsung Rabu (8/12).

Moko Wibowo, 41, warga Desa/Kecamatan Grogol adalah salah satu pemilik tanah yang belum sepakat dengan harga dari pemerintah untuk proyek bandara Kediri. Menurutnya, appraisal tanah masih belum memenuhi harga pasaran. Seperti tanah dan rumahnya, bila sesuai dengan harga yang ditetapkan nilainya hanya Rp 16 juta per ru (1 ru setara dengan 14 meter persegi).

Baca Juga :  Tokoh-Tokoh Politik Mulai Sosialisasi Gambar

“Kalau dihitung itu nanti hanya cukup untuk pindah saja,” kata Moko.

Ditemui di rumahnya kemarin siang, Moko menjelaskan maksud perkataannya bahwa hanya cukup untuk pindah saja. Yaitu dia hanya bisa membeli tanah dan membangun rumah saja dengan uang ganti rugi tersebut. Padahal dia merasa perlu biaya non-fisik seperti mencari informasi pekerjaan baru atau mengenal lingkungan baru.

Dia menegaskan, selain dirinya warga lain juga melakukan penolakan terkait harga tanah untuk bandara Kediri itu. Karena itulah jalan terakhir yang ditempuh adalah melayangkan gugatan ke pengadilan. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu.

“Sudah kami surati. Kemarin sudah ada jadwal, mulai Rabu besok (8/12),” ujar lelaki berkumis ini.

Menurutnya, ada sepuluh warga desanya yang belum sepakat dengan harga untuk tanah bandara Kediri itu. Mereka berpendapat appraisal harus mengikuti harga pasar. Nominal uang pengganti itu terbilang kecil. Karena sesuai UU tanah yang digunakan untuk proyek pemerintah harus menggunakan penilaian ganti untung, bukan ganti rugi.

Baca Juga :  Pemkab Kediri Kekurangan Ribuan Pegawai

Nurul Anis, 38, warga desa yang sama, mengatakan bahwa tanahnya yang terdampak seluas 296 meter persegi. Oleh pemerintah langsung dipatok harga sebesar Rp 2,3 miliar. “(Warga) yang lain juga sepakat menolak appraisal terakhir kemarin,” akunya.

Sementara itu, merespons layangan gugatan dari warga, Kepala BPN Kabupaten Kediri Andreas Rochyadi mengaku siap. “Kami juga harus siap. Sebagai warga negara yang baik, harus menjunjung hukum yang berlaku,” katanya singkat, ketika dikonfirmasi koran ini. (syi/fud)

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/