24.4 C
Kediri
Tuesday, June 28, 2022

Rumah Dibongkar Paksa

NGANJUK – Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk mengeksekusi rumah Farid Nufiana Fauzi, 35, kemarin. Rumah yang terletak di Desa Waung, Kecamatan Baron itu dibongkar karena terdampak proyek Tol Trans Jawa yang akhir tahun ini terus dikebut.

Eksekusi yang berlangsung dengan dikawal puluhan polisi itu sempat ditentang pemilik rumah. Sebab, Farid tengah mengajukan gugatan proses eksekusi yang dinilai menyalahi aturan.

Ditemui koran ini kemarin, Farid mengatakan, dirinya mengajukan gugatan ke PN Nganjuk Rabu (1/11) lalu. Gugatan terkait proses eksekusi tanah dan rumahnya sudah diterima pengadilan dengan nomor register perkara, 63/Pdt.G/2017/PN.Ngk. “Seharusnya (pengadilan, Red) menghormati upaya hukum yang kami lakukan. Tidak langsung dibongkar,” sesalnya.

Lebih lanjut Farid menuding pembongkaran rumahnya kemarin juga tidak menghormati hak azazi manusia (HAM). Sebab, yang dibongkar adalah rumah hunian. Bukan lahan kosong.

Baca Juga :  Dipergoki Penghuni, Kabur Dikejar Massa, Luka Dilempar Mangkuk

Seharusnya, sebelum membongkar rumahnya menurut Farid pelaksana proyek harus memberi tempat tinggal sementara. Sehingga, dia dan keluarganya tidak telantar pascaeksekusi seperti kemarin.

Dikatakan Farid, pascaeksekusi besar-besaran September lalu, dirinya memang belum mengambil uang kompensasi. Sebab, sejak awal dia sudah memutuskan untuk melakukan upaya hukum. “Nominalnya (uang pengganti, Red) saya juga tidak tahu,” lanjutnya.

Terkait pernyataan Farid yang menyoal eksekusi kemarin, Panitera PN Nganjuk Much Sjamsul Arifin mengatakan, sejak dua bulan lalu seluruh lahan sudah dieksekusi. Adapun rumah Farid menurut Sjamsul saat itu tidak dieksekusi karena pria berambut lurus itu meminta waktu.

Alasannya, dia akan mengosongkan rumahnya lebih dulu. “Dulu ada permintaan seperti itu, disaksikan juga oleh perangkat desa,” kata Sjamsul tentang penundaan eksekusi di rumah Farid dua bulan lalu.

Baca Juga :  Pendaftaran Dibuka, Akses Website 24 Jam

Rupanya, hingga kemarin rumah Farid tak kunjung dikosongkan. Makanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan eksekusi ke PN Nganjuk. Dengan dikawal polisi, rumah Farid dirobohkan. “Semuanya sudah sesuai aturan,” terang Sjamsul.

Pantauan koran ini, eksekusi dimulai sekitar pukul 08.30, satu unit ekskavator berhasil meratakan rumah Farid dalam waktu sekitar 2,5 jam. Ditanya tentang gugatan yang dilayangkan Farid Rabu lalu, Sjamsul menyebut, masa gugatan atas penetapan harga lahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah habis.

Karenanya, meski Farid mengajukan gugatan, pengadilan tetap melakukan eksekusi. “Apalagi sebelumnya Farid kan sudah diberi waktu cukup lama untuk mengosongkan rumahnya,” tegas Sjamsul sembari menyebut pengajuan gugatan harus dilakukan paling lama sebulan setelah pengumuman penaksiran harga tanah.

- Advertisement -

NGANJUK – Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk mengeksekusi rumah Farid Nufiana Fauzi, 35, kemarin. Rumah yang terletak di Desa Waung, Kecamatan Baron itu dibongkar karena terdampak proyek Tol Trans Jawa yang akhir tahun ini terus dikebut.

Eksekusi yang berlangsung dengan dikawal puluhan polisi itu sempat ditentang pemilik rumah. Sebab, Farid tengah mengajukan gugatan proses eksekusi yang dinilai menyalahi aturan.

Ditemui koran ini kemarin, Farid mengatakan, dirinya mengajukan gugatan ke PN Nganjuk Rabu (1/11) lalu. Gugatan terkait proses eksekusi tanah dan rumahnya sudah diterima pengadilan dengan nomor register perkara, 63/Pdt.G/2017/PN.Ngk. “Seharusnya (pengadilan, Red) menghormati upaya hukum yang kami lakukan. Tidak langsung dibongkar,” sesalnya.

Lebih lanjut Farid menuding pembongkaran rumahnya kemarin juga tidak menghormati hak azazi manusia (HAM). Sebab, yang dibongkar adalah rumah hunian. Bukan lahan kosong.

Baca Juga :  Pangdam Cek Pelaporan Silacak di Kota Angin

Seharusnya, sebelum membongkar rumahnya menurut Farid pelaksana proyek harus memberi tempat tinggal sementara. Sehingga, dia dan keluarganya tidak telantar pascaeksekusi seperti kemarin.

Dikatakan Farid, pascaeksekusi besar-besaran September lalu, dirinya memang belum mengambil uang kompensasi. Sebab, sejak awal dia sudah memutuskan untuk melakukan upaya hukum. “Nominalnya (uang pengganti, Red) saya juga tidak tahu,” lanjutnya.

Terkait pernyataan Farid yang menyoal eksekusi kemarin, Panitera PN Nganjuk Much Sjamsul Arifin mengatakan, sejak dua bulan lalu seluruh lahan sudah dieksekusi. Adapun rumah Farid menurut Sjamsul saat itu tidak dieksekusi karena pria berambut lurus itu meminta waktu.

Alasannya, dia akan mengosongkan rumahnya lebih dulu. “Dulu ada permintaan seperti itu, disaksikan juga oleh perangkat desa,” kata Sjamsul tentang penundaan eksekusi di rumah Farid dua bulan lalu.

Baca Juga :  Muji Rahayu Wahyuningsih, Penjahit Baju Pendiri Rumah Baca Jatisari

Rupanya, hingga kemarin rumah Farid tak kunjung dikosongkan. Makanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan eksekusi ke PN Nganjuk. Dengan dikawal polisi, rumah Farid dirobohkan. “Semuanya sudah sesuai aturan,” terang Sjamsul.

Pantauan koran ini, eksekusi dimulai sekitar pukul 08.30, satu unit ekskavator berhasil meratakan rumah Farid dalam waktu sekitar 2,5 jam. Ditanya tentang gugatan yang dilayangkan Farid Rabu lalu, Sjamsul menyebut, masa gugatan atas penetapan harga lahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah habis.

Karenanya, meski Farid mengajukan gugatan, pengadilan tetap melakukan eksekusi. “Apalagi sebelumnya Farid kan sudah diberi waktu cukup lama untuk mengosongkan rumahnya,” tegas Sjamsul sembari menyebut pengajuan gugatan harus dilakukan paling lama sebulan setelah pengumuman penaksiran harga tanah.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/