28.8 C
Kediri
Sunday, June 26, 2022

Belasan Plat Jembatan Mojo Rusak

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Keputusan Pemkab Kediri untuk membangun sendiri Jembatan Mojo menggunakan dana APBD sangat tepat. Pasalnya, jika mengandalkan anggaran dari Pemprov Jatim, nasib infrastruktur penghubung Kediri-Tulungagung itu akan terus terkatung-katung. Padahal, plat jembatan bailey yang sudah dipakai selama lima tahun terakhir banyak yang rusak.

          Berdasar pemeriksaan tim dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR), sedikitnya ada 17 titik plat bordes atau plat baja di jembatan portabel tersebut yang rusak. “Ada yang jebol juga,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Irwan Candra melalui Kasi Pengadaan Jalan dan Jembatan Yudit Praminata.

          Lebih jauh Yudit menjelaskan, masa peminjaman jembatan bailey itu hanya selama dua tahun. Karenanya, pada 2019 lalu atau sebelum dikembalikan, tim PUPR melakukan pemeriksaan. Saat itulah diketahui jika plat jembatan mulai rusak.

          Tetapi, hingga masa peminjaman selesai ternyata jembatan permanen belum dibangun. Karenanya, hingga tahun ini jembatan konstruksi bongkar pasang itu masih tetap ada di Mojo.

Baca Juga :  Disidangkan, 4 Terdakwa Kasus Skimming ATM BRI Jeratan

          Selain pemeriksaan 2019 lalu, pada 2021 lalu tim PUPR juga mengecek kondisi jembatan bailey di Mojo bersama tim Bakorwil Madiun. Saat itulah diketahui jika kerusakan di sana semakin parah. Yakni, total ada belasan plat yang rusak.

          Apakah tidak dilakukan perbaikan? Yudit menegaskan, untuk dilakukan perbaikan mereka terhambat status kepemilikan. Jembatan bailey merupakan aset Pemprov Jatim. Makanya, baik Pemkab Kediri maupun Pemkab Tulungagung masih mempertanyakan kewenangan tersebut. “Yang bisa kami lakukan ya melakukan perawatan ringan,” terang Yudit.

          Di antaranya, menambal plat baja yang jebol atau rusak. Selebihnya, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Meski diakui Yudit, jika dibiarkan terus menerus kondisi itu rawan membahayakan pengendara yang melintas.

       Mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, pemkab memutuskan membatasi jenis kendaraan yang boleh melewati jembatan. Yakni, dengan melarang truk melintas di sana. Selebihnya, saat rapat di Pemprov Jatim pada Oktober 2021 lalu, Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengajukan pembangunan jembatan menggunakan APBD Kabupaten Kediri.

Baca Juga :  Nakes Positif, Puskesmas Berbek Di-Lockdown

          Seperti diberitakan, Jembatan Mojo yang menghubungkan Kediri-Tulungagung via Mojo-Jeli ambruk sejak Februari 2017 silam. Saat itu, Pemprov Jatim sudah berencana membangun jembatan. Hanya saja, hingga lima tahun kerusakan tak kunjung terealisasi.

          Melihat pentingnya fungsi infrastruktur di wilayah barat sungai itu, Pemkab Kediri menganggarkan dana Rp 10,5 miliar tahun ini. Jembatan yang semula lebarnya hanya tujuh meter itu dibangun menjadi selebar sembilan meter termasuk trotoar di sisi kanan dan kirinya.

          Selain itu, pemkab juga berencana menambah panjang jembatan. Jika semula hanya 23 meter, nantinya menjadi 40 meter. Penambahan panjang jembatan itu salah satunya untuk memperkuat strukturnya.  

          Hingga awal Maret ini, proses lelang konstruksi jembatan masih berlangsung di unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ). Pemkab menargetkan lelang bisa selesai April nanti. Dengan asumsi proyek fisin butuh waktu delapan bulan, jembatan bisa selesai dibangun November nanti. (syi/ut)

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri–Keputusan Pemkab Kediri untuk membangun sendiri Jembatan Mojo menggunakan dana APBD sangat tepat. Pasalnya, jika mengandalkan anggaran dari Pemprov Jatim, nasib infrastruktur penghubung Kediri-Tulungagung itu akan terus terkatung-katung. Padahal, plat jembatan bailey yang sudah dipakai selama lima tahun terakhir banyak yang rusak.

          Berdasar pemeriksaan tim dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR), sedikitnya ada 17 titik plat bordes atau plat baja di jembatan portabel tersebut yang rusak. “Ada yang jebol juga,” ujar Plt Kepala Dinas PUPR Irwan Candra melalui Kasi Pengadaan Jalan dan Jembatan Yudit Praminata.

          Lebih jauh Yudit menjelaskan, masa peminjaman jembatan bailey itu hanya selama dua tahun. Karenanya, pada 2019 lalu atau sebelum dikembalikan, tim PUPR melakukan pemeriksaan. Saat itulah diketahui jika plat jembatan mulai rusak.

          Tetapi, hingga masa peminjaman selesai ternyata jembatan permanen belum dibangun. Karenanya, hingga tahun ini jembatan konstruksi bongkar pasang itu masih tetap ada di Mojo.

Baca Juga :  Persik Minta Subsidi Rp 1,2 Miliar Per Bulan, Ini Alasannya

          Selain pemeriksaan 2019 lalu, pada 2021 lalu tim PUPR juga mengecek kondisi jembatan bailey di Mojo bersama tim Bakorwil Madiun. Saat itulah diketahui jika kerusakan di sana semakin parah. Yakni, total ada belasan plat yang rusak.

          Apakah tidak dilakukan perbaikan? Yudit menegaskan, untuk dilakukan perbaikan mereka terhambat status kepemilikan. Jembatan bailey merupakan aset Pemprov Jatim. Makanya, baik Pemkab Kediri maupun Pemkab Tulungagung masih mempertanyakan kewenangan tersebut. “Yang bisa kami lakukan ya melakukan perawatan ringan,” terang Yudit.

          Di antaranya, menambal plat baja yang jebol atau rusak. Selebihnya, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Meski diakui Yudit, jika dibiarkan terus menerus kondisi itu rawan membahayakan pengendara yang melintas.

       Mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, pemkab memutuskan membatasi jenis kendaraan yang boleh melewati jembatan. Yakni, dengan melarang truk melintas di sana. Selebihnya, saat rapat di Pemprov Jatim pada Oktober 2021 lalu, Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengajukan pembangunan jembatan menggunakan APBD Kabupaten Kediri.

Baca Juga :  Info PPDB Kediri: MAN Daftar Ulang, MTsN Belum Mulai

          Seperti diberitakan, Jembatan Mojo yang menghubungkan Kediri-Tulungagung via Mojo-Jeli ambruk sejak Februari 2017 silam. Saat itu, Pemprov Jatim sudah berencana membangun jembatan. Hanya saja, hingga lima tahun kerusakan tak kunjung terealisasi.

          Melihat pentingnya fungsi infrastruktur di wilayah barat sungai itu, Pemkab Kediri menganggarkan dana Rp 10,5 miliar tahun ini. Jembatan yang semula lebarnya hanya tujuh meter itu dibangun menjadi selebar sembilan meter termasuk trotoar di sisi kanan dan kirinya.

          Selain itu, pemkab juga berencana menambah panjang jembatan. Jika semula hanya 23 meter, nantinya menjadi 40 meter. Penambahan panjang jembatan itu salah satunya untuk memperkuat strukturnya.  

          Hingga awal Maret ini, proses lelang konstruksi jembatan masih berlangsung di unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ). Pemkab menargetkan lelang bisa selesai April nanti. Dengan asumsi proyek fisin butuh waktu delapan bulan, jembatan bisa selesai dibangun November nanti. (syi/ut)

Artikel Terkait

Most Read

Megengan Pandemi

Sembadra Karya


Artikel Terbaru

/