23.6 C
Kediri
Sunday, August 14, 2022

JPU, Pengacara, dan Hakim Tipikor Sidang di Taman Hijau SLG

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN Pemeriksaan setempat (PS) kasus dugaan korupsi Taman Hijau di area wisata Simpang Lima Gumul (SLG) berlangsung panas, kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa saling klaim dilaksanakannya sidang di lokasi perkara itu menguntungkan pihaknya masing-masing.

Sebelumnya, PS atau sidang di tempat tersebut merupakan permohonan dari tim pengacara ketiga terdakwa, yaitu Didi Eko Tjahyono, Heni Dwi Hantoro, dan Joko Prayitno. Sementara pihak JPU pun menyatakan siap melaksanakan apapun yang menjadi penetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya.

JPU sendiri sudah merasa yakin dengan dakwaan yang telah disusun timnya. Bahwa dalam kasus proyek pembangunan Taman Hijau tersebut terdapat kerugian negara. “Malah dengan selesainya PS ini menambah keyakinan kami. Sebenarnya justru menguntungkan (pihak JPU, Red),” ujar Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Arie Satria Hadi Pratama saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri seusai PS berlangsung.

Pantauan koran ini di lapangan kemarin, dalam PS tersebut Hakim Ketua Dede Suryaman bersama ketiga terdakwa, JPU, dan PH berkeliling di beberapa sisi taman. Taman yang terletak di sisi barat monumen SLG itu memang yang menjadi objek sengketa dalam kasus dugaan rasuah ini.

Baca Juga :  Sopir Ngantuk, Truk Terperosok ke Sawah

Lokasi pertama adalah plasa utama Taman Hijau yang ditinjau dalam PS tersebut. Menurut keterangan pihak JPU, dalam plasa utama taman terdapat kekurangan volume. Hanya saja, terdakwa mengaku kekurangan tersebut ditambahkan di pos jaga.

- Advertisement -

Menurut Arie, alibi tersebut tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, untuk pos jaga ada kegiatan atau pekerjaannya sendiri. Begitu pula dengan spesifikasi yang ada pun telah ada kontraknya sendiri.

Selain itu, Arie menyebut, jembatan, menara dan pagar keliling dari taman hijau SLG pun tak luput dari peninjauan dalam PS. Beberapa item juga sempat menjadi sorotan hakim ketua Dede.

Pihak JPU mencontohkan seperti halnya pagar keliling. Menurut jaksa, dalam kontrak pagar terbuat dari baja. Akan tetapi dalam realisasinya yang terpasang hanya dari besi.

Dalam PS tersebut, kebanyakan yang memberikan komentar adalah terdakwa Joko. Sementara terdakwa Didi dan Heni terlihat tidak banyak berkomentar. Bahkan saat ditanya oleh hakim ketua Dede terkait pengerjaannya dulu, mereka beberapa kali tidak bisa menjelaskan.

Oleh karena itu, pihak JPU menyimpulkan bahwa pihak terdakwa hanya bisa mengklaim saja. “Saat ditanyakan bukti berupa data pendukung yang katanya bisa mematahkan kerugian negara mereka tidak bisa menunjukkan. Padahal majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk menyiapkannya kurang lebih satu minggu,” papar Arie.

Baca Juga :  Gerebek Pemalsuan Produk Makanan Jadi

Sementara itu, pihak terdakwa melalui pengacaranya pun mengklaim bahwa PS tersebut menguntungkan pihaknya. Pihak PH tetap yakin PS dapat memberikan cahaya baru bagi para terdakwa. Setidaknya dengan PS tersebut akan membuka perspektif baru dalam perkara tersebut.

“Sangat yakin. Justru kita yang berharap adanya PS ini. Lebih menguntungkan kita,” klaim Darsono, PH terdakwa Didi kepada media ini.

Terkait adanya perbedaan material untuk pagar keliling, PH meyakini bahwa hal tersebut diperlukan adanya uji laboratorium (lab). Yaitu untuk membuktikan apakah benar terbuat dari baja, besi atau material lainnya.

“Menurut saya subjektif banget. Bagaimana JPU mengatakan itu bukan baja kalau tanpa adanya uji lab yang jelas,” kelit M. Ridwan, PH terdakwa Didi.

Untuk diketahui, PS tersebut dilaksanakan sekitar pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB. Proses pelaksanaan PS langsung dipimpin oleh hakim ketua Dede. Hanya saja tanpa ada majelis hakim yang lain.

Itu lantaran mereka sedang berhalangan hadir. Sementara itu, agenda persidangan lanjutan adalah pembacaan tuntutan dari JPU. Persidangan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (11/4) depan.  

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN Pemeriksaan setempat (PS) kasus dugaan korupsi Taman Hijau di area wisata Simpang Lima Gumul (SLG) berlangsung panas, kemarin. Jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa saling klaim dilaksanakannya sidang di lokasi perkara itu menguntungkan pihaknya masing-masing.

Sebelumnya, PS atau sidang di tempat tersebut merupakan permohonan dari tim pengacara ketiga terdakwa, yaitu Didi Eko Tjahyono, Heni Dwi Hantoro, dan Joko Prayitno. Sementara pihak JPU pun menyatakan siap melaksanakan apapun yang menjadi penetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya.

JPU sendiri sudah merasa yakin dengan dakwaan yang telah disusun timnya. Bahwa dalam kasus proyek pembangunan Taman Hijau tersebut terdapat kerugian negara. “Malah dengan selesainya PS ini menambah keyakinan kami. Sebenarnya justru menguntungkan (pihak JPU, Red),” ujar Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Arie Satria Hadi Pratama saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri seusai PS berlangsung.

Pantauan koran ini di lapangan kemarin, dalam PS tersebut Hakim Ketua Dede Suryaman bersama ketiga terdakwa, JPU, dan PH berkeliling di beberapa sisi taman. Taman yang terletak di sisi barat monumen SLG itu memang yang menjadi objek sengketa dalam kasus dugaan rasuah ini.

Baca Juga :  Gerebek Pemalsuan Produk Makanan Jadi

Lokasi pertama adalah plasa utama Taman Hijau yang ditinjau dalam PS tersebut. Menurut keterangan pihak JPU, dalam plasa utama taman terdapat kekurangan volume. Hanya saja, terdakwa mengaku kekurangan tersebut ditambahkan di pos jaga.

Menurut Arie, alibi tersebut tidak bisa dibenarkan. Pasalnya, untuk pos jaga ada kegiatan atau pekerjaannya sendiri. Begitu pula dengan spesifikasi yang ada pun telah ada kontraknya sendiri.

Selain itu, Arie menyebut, jembatan, menara dan pagar keliling dari taman hijau SLG pun tak luput dari peninjauan dalam PS. Beberapa item juga sempat menjadi sorotan hakim ketua Dede.

Pihak JPU mencontohkan seperti halnya pagar keliling. Menurut jaksa, dalam kontrak pagar terbuat dari baja. Akan tetapi dalam realisasinya yang terpasang hanya dari besi.

Dalam PS tersebut, kebanyakan yang memberikan komentar adalah terdakwa Joko. Sementara terdakwa Didi dan Heni terlihat tidak banyak berkomentar. Bahkan saat ditanya oleh hakim ketua Dede terkait pengerjaannya dulu, mereka beberapa kali tidak bisa menjelaskan.

Oleh karena itu, pihak JPU menyimpulkan bahwa pihak terdakwa hanya bisa mengklaim saja. “Saat ditanyakan bukti berupa data pendukung yang katanya bisa mematahkan kerugian negara mereka tidak bisa menunjukkan. Padahal majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk menyiapkannya kurang lebih satu minggu,” papar Arie.

Baca Juga :  Mengenal INCAR, Mobil Polisi yang Siap Menilang Pelanggar Lalu Lintas

Sementara itu, pihak terdakwa melalui pengacaranya pun mengklaim bahwa PS tersebut menguntungkan pihaknya. Pihak PH tetap yakin PS dapat memberikan cahaya baru bagi para terdakwa. Setidaknya dengan PS tersebut akan membuka perspektif baru dalam perkara tersebut.

“Sangat yakin. Justru kita yang berharap adanya PS ini. Lebih menguntungkan kita,” klaim Darsono, PH terdakwa Didi kepada media ini.

Terkait adanya perbedaan material untuk pagar keliling, PH meyakini bahwa hal tersebut diperlukan adanya uji laboratorium (lab). Yaitu untuk membuktikan apakah benar terbuat dari baja, besi atau material lainnya.

“Menurut saya subjektif banget. Bagaimana JPU mengatakan itu bukan baja kalau tanpa adanya uji lab yang jelas,” kelit M. Ridwan, PH terdakwa Didi.

Untuk diketahui, PS tersebut dilaksanakan sekitar pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB. Proses pelaksanaan PS langsung dipimpin oleh hakim ketua Dede. Hanya saja tanpa ada majelis hakim yang lain.

Itu lantaran mereka sedang berhalangan hadir. Sementara itu, agenda persidangan lanjutan adalah pembacaan tuntutan dari JPU. Persidangan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (11/4) depan.  

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/