23.1 C
Kediri
Tuesday, June 28, 2022

Kasus Korupsi Anggaran DPMPD: JPU Hadirkan Ahli

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Moh. Rudi Hartono berlanjut. Hari ini (28/11), giliran saksi ahli yang akan dimintai keterangan atas indikasi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran di DPMPD tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut Suprihatin menyampaikan bahwa usai membacakan dakwaan pada awal bulan (7/11) lalu, hari ini merupakan agenda sidang lanjutan untuk keterangan ahli. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Waru, Sidoarjo.

“Ya besok, (hari ini, Red) agendanya ahli,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Ahli yang menyampaikan keterangan besok adalah Heru Santoso, yang sekaligus sebagai inspektur pembantu di Inspektorat Kabupaten Kediri. Sementara sebelumnya, Ribut telah membacakan dakwaan pada majelis hakim di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor (7/11).

Baca Juga :  Berdalih Kesepian karena Istri Jadi TKW

Dakwaan terhadap Bendahara DPMPD Kabupaten Kediri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada 2018 sebesar Rp367.825.860 itu berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kediri. Hal itu telah tertuang dalam surat bernomor  700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.

Ribut menyampaikan, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan melakukan mark up dana penyisihan anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) Kabupaten Kediri pada 2018. Penyisihan anggaran itu berupa penggandaan kegiatan, entry fiktif dan mark up. Dilakukan pada sejumlah bidang, yakni Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), dan bidang Pemerintahan Desa yang dilakukan secara bertahap.

Baca Juga :  Kampung Inggris Jadi Eduwisata, Gelontor Rp 62,5 M

Kegiatan itu dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, terdakwa dijerat pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Yaitu pasal 2 ayat (1) tentang perbuatan melawan hukum dengan hukuman minimal 4 tahun, atau pasal 3 tentang kewenangan/jabatan dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun atau pasal 8 tentang penggelapan uang, yang hukumannya paling sedikit 3 tahun,” papar Ribut.

“Terdakwanya hanya satu. Pasalnya adalah pasal 2, pasal 3, pasal 8. Dan ini terkait penggelapan uang,” imbuhnya.

- Advertisement -

KABUPATEN, JP Radar Kediri – Persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Moh. Rudi Hartono berlanjut. Hari ini (28/11), giliran saksi ahli yang akan dimintai keterangan atas indikasi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran di DPMPD tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut Suprihatin menyampaikan bahwa usai membacakan dakwaan pada awal bulan (7/11) lalu, hari ini merupakan agenda sidang lanjutan untuk keterangan ahli. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Waru, Sidoarjo.

“Ya besok, (hari ini, Red) agendanya ahli,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Ahli yang menyampaikan keterangan besok adalah Heru Santoso, yang sekaligus sebagai inspektur pembantu di Inspektorat Kabupaten Kediri. Sementara sebelumnya, Ribut telah membacakan dakwaan pada majelis hakim di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor (7/11).

Baca Juga :  Tersangka Meninggal, Kasus Korupsi Kios Pasar Kunjang Ditutup?

Dakwaan terhadap Bendahara DPMPD Kabupaten Kediri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada 2018 sebesar Rp367.825.860 itu berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kediri. Hal itu telah tertuang dalam surat bernomor  700/1849/418.11/2019 tanggal 25 September 2019.

Ribut menyampaikan, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan melakukan mark up dana penyisihan anggaran bidang melalui aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) Kabupaten Kediri pada 2018. Penyisihan anggaran itu berupa penggandaan kegiatan, entry fiktif dan mark up. Dilakukan pada sejumlah bidang, yakni Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Mayarakat (PKPPM), bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Bantuan Pembangunan Desa (PUEM), dan bidang Pemerintahan Desa yang dilakukan secara bertahap.

Baca Juga :  Motor Terpental 7 Meter

Kegiatan itu dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp367.825.860 berdasarkan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, terdakwa dijerat pasal berlapis dalam UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Yaitu pasal 2 ayat (1) tentang perbuatan melawan hukum dengan hukuman minimal 4 tahun, atau pasal 3 tentang kewenangan/jabatan dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun atau pasal 8 tentang penggelapan uang, yang hukumannya paling sedikit 3 tahun,” papar Ribut.

“Terdakwanya hanya satu. Pasalnya adalah pasal 2, pasal 3, pasal 8. Dan ini terkait penggelapan uang,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/