29.8 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Karyawan di Kabupaten Nganjuk Laporkan Empat Perusahaan

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pemkab Nganjuk tidak hanya ngurus tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, THR karyawan swasta juga dipantau. Hal itu karena THR merupakan hak karyawan yang wajib diterima seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk membuka posko pengaduan pembayaran THR. “Posko pengaduan pembayaran THR telah kami buka sejak awal Ramadan,” ujar Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk Supiyanto melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Nganjuk Suwanto kemarin.

Selama 25 hari, kata Suwanto, posko pengaduan THR telah menerima empat aduan. Karyawan mengadukan perusahaan tempatnya bekerja karena masalah THR. Aduan yang disampaikan beragam. Mulai dari perusahaan atau pabrik belum memberikan THR hingga THR yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal satu kali gaji.

Baca Juga :  Wisata Sejarah Kediri: Totokkerot dan Petilasan Jayabaya Unggulannya

 Setelah menerima aduan, disnaker segera menindaklanjuti. Empat aduan itu langsung dikroscek ke perusahaan tempat karyawan bekerja. Hasilnya, dari empat aduan itu akhirnya didapatkan titik temu. “Untuk pembayaran THR yang dikeluhkan terlambat itu ternyata ada persoalan saat transfer. Akhirnya, setelah klunting, pengadu melaporkan jika THR-nya telah masuk,” ujar Suwanto.

  Sedangkan, untuk pembayaran THR yang kurang dari satu kali gaji, Suwanto mengatakan, itu karena perusahaan sengaja mencicil THR. Padahal, pembayaran THR dengan cara dicicil itu tidak boleh. Namun, perusahaan mengklaim, sudah ada kesepakatan dengan karyawan untuk pembayaran THR dilaksanakan secara bertahap. Hal itu lantaran keuangan perusahaan belum benar-benar pulih setelah badai pandemi Covid-19 yang melanda.

Baca Juga :  Sembuh dari Covid-19 namun Alami Depresi

Untuk THR yang dicicil ini, disnaker sebenarnya tidak mengizinkan. Namun, perusahaan telah berjanji akan membayarkan kekurangan THR tersebut secepatnya. Karyawan juga menerima keputusan itu. “Kami juga melihat kondisi perusahaannya. Tetapi yang terpenting hak pekerja tetap wajib diberikan,” ujar pria asal Kabupaten Jombang ini.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kelik Widiatmoko mengatakan, pembayaran THR di Kota Angin termasuk kondusif. Ia menilai empat aduan yang masuk ke posko pengaduan THR adalah kesalahpahaman antara karyawan dan pabrik. Namun, persoalan itu sudah diselesaikan. “Tahun ini tidak ada gejolak,” katanya. (tar/tyo)

 

- Advertisement -

NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pemkab Nganjuk tidak hanya ngurus tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, THR karyawan swasta juga dipantau. Hal itu karena THR merupakan hak karyawan yang wajib diterima seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk membuka posko pengaduan pembayaran THR. “Posko pengaduan pembayaran THR telah kami buka sejak awal Ramadan,” ujar Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk Supiyanto melalui Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Nganjuk Suwanto kemarin.

Selama 25 hari, kata Suwanto, posko pengaduan THR telah menerima empat aduan. Karyawan mengadukan perusahaan tempatnya bekerja karena masalah THR. Aduan yang disampaikan beragam. Mulai dari perusahaan atau pabrik belum memberikan THR hingga THR yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal satu kali gaji.

Baca Juga :  Nestapa Gilang, Dulu Atlet Angkat Besi Kini Jadi Pencari Rumput

 Setelah menerima aduan, disnaker segera menindaklanjuti. Empat aduan itu langsung dikroscek ke perusahaan tempat karyawan bekerja. Hasilnya, dari empat aduan itu akhirnya didapatkan titik temu. “Untuk pembayaran THR yang dikeluhkan terlambat itu ternyata ada persoalan saat transfer. Akhirnya, setelah klunting, pengadu melaporkan jika THR-nya telah masuk,” ujar Suwanto.

  Sedangkan, untuk pembayaran THR yang kurang dari satu kali gaji, Suwanto mengatakan, itu karena perusahaan sengaja mencicil THR. Padahal, pembayaran THR dengan cara dicicil itu tidak boleh. Namun, perusahaan mengklaim, sudah ada kesepakatan dengan karyawan untuk pembayaran THR dilaksanakan secara bertahap. Hal itu lantaran keuangan perusahaan belum benar-benar pulih setelah badai pandemi Covid-19 yang melanda.

Baca Juga :  Psikotik Akut, Sulit Bedakan Kenyataan dan Imajinasi

Untuk THR yang dicicil ini, disnaker sebenarnya tidak mengizinkan. Namun, perusahaan telah berjanji akan membayarkan kekurangan THR tersebut secepatnya. Karyawan juga menerima keputusan itu. “Kami juga melihat kondisi perusahaannya. Tetapi yang terpenting hak pekerja tetap wajib diberikan,” ujar pria asal Kabupaten Jombang ini.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kelik Widiatmoko mengatakan, pembayaran THR di Kota Angin termasuk kondusif. Ia menilai empat aduan yang masuk ke posko pengaduan THR adalah kesalahpahaman antara karyawan dan pabrik. Namun, persoalan itu sudah diselesaikan. “Tahun ini tidak ada gejolak,” katanya. (tar/tyo)

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/