24.2 C
Kediri
Friday, July 1, 2022

Penambangan Melanggar, BBWS Tak Segan Cabut Izin

KEDIRI KABUPATEN– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tetap memantau aktivitas penambangan di kawasan Sungai Sirinjing, Kecamatan Puncu. Termasuk mengawasi PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) yang memang memiliki izin untuk menambang di sana.

Izin yang dikantongi adalah dari Pemprov Jatim. Walaupun begitu, instansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini tak akan mengendurkan pengawasan.

“Walaupun ditandatangani oleh Gubernur (Jatim). Proyek tambang ini tetap diawasi oleh inspektur tambang yang dilakukan langsung dari kementerian pusat di Jakarta,” ujar Yudi Iswanto, perwakilan BBWS yang berkantor di Surabaya.

Sejauh ini, dia mengakui, proses perizinan hingga aktivitas pertambangan yang dilakukan PT EPAS masih dalam kategori benar. Namun demikian, Yudi menegaskan, pihaknya tidak segan-segan bertindak jika dalam pengambilan material pasir dan batu di aliran Sungai Sirinjing di luar teknis. Apalagi bila sampai terindikasi mengancam kerusakan lingkungan.

Selama melakukan pemantauan, dia menyatakan, BBWS akan membuat catatan-catatan. Makanya, jika menemukan pelanggaran dalam aktivitas penambangan, pihaknya tidak segan mengeluarkan surat peringatan (SP).

Bahkan, Yudi mengatakan, pemberian SP itu terbatas hingga tiga kali. Sebab bila perusahaan penambang tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka secara otomatis izin usaha tambangnya akan dicabut.

Selain itu, dia menambahkan, aktivitas tambang itu juga akan dievaluasi oleh timnya setiap tahun. “Material yang boleh diambil adalah dua bagian tengah-tengah sungai dan ada ketentuan kedalamannya. Jadi perusahaan ini tidak bebas. Jika ditemukan pelanggaran, warga bisa segera melapor pada kami,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, warga dua desa, yakni Puncu dan Satak, di Kecamatan Puncu yang terdampak penambangan di Sungai Sirinjing itu resah. Mereka menolak lantaran khawatir aktivitas tambang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Salah satunya adalah ketakutan akan matinya sumber air. Keluhan mereka sampaikan dalam sosialisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim dan BBWS serta dihadiri pihak perusahaan pada Rabu siang (22/11). Acara berlangsung di balai Kecamatan Puncu.

Diketahui PT EPAS telah mengantongi izin pertambangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Menurut Yudi, PT EPAS sudah memenuhi salah satu mekanisme perizinan untuk melakukan penambangan pasir dan batu di Sungai Sirinjing.

Baca Juga :  Penyalahgunaan Sabu, Warga Kampungdalem Dituntut 5 Tahun Penjara

Perusahaan ini memperoleh izin resmi setelah mengajukan permohonan ke Gubernur Soekarwo. Melalui Dinas PUPR Jatim, penambangan ini diperbolehkan karena alasan untuk pembangunan-pembangunan daerah di Jawa Timur.

Tuntutan pembangunan itu memerlukan kebutuhan material pasir yang dipenuhi melalui PT EPAS. “Pak gubernur menyarankan untuk mengambil material di kantong-kantong Gunung Kelud,” jelas Yudi.

Dengan mekanisme melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur, kemudian ditindaklanjuti Kementerian ESDM dan Pemkab Kediri. Menurut Yudi, tahapan yang dilakukan PT EPAS pun tidak mudah. Sebab melalui kajian dan telaah dari semua pihak, termasuk tim tambang dari Pemkab Kediri.

“Dari kajian dan telaah itu barulah keluar rekom (rekomendasi menambang). Sehingga aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan ini aman. Maka keluar izin,” urainya.

Sementara itu, warga desa yang terdampak penambangan pasir itu masih gundah. Kekhawatiran mereka terutama terkait soal risiko kerusakan sumber mata air dan instalasi saluran airnya.

AgusWidodo, 45, warga Dukuh Damarwulan, Desa Puncu, mengungkapkan, jarak titik terakhir lokasi pertambangan PT EPAS dengan mata air (lak air) hanya sekitar satu kilometer (km). “Jarak tersebut terlalu dekat,” ujarnya.

Padahal, jarak lokasi pertambangan manual warga dengan mata air saja sekitar 3 km.Karena itu, pengerukan pasir sedalam 3,5 meter di bawah permukaan Kali Sirinjing dikhawatirkan berpengaruh terhadap debit di mata air. Belum lagi ditambah gerusan dari aliran lahar dingin yang bisa datang sewaktu-waktu.

“Dengan tambang ini, bebatuan besar yang tersebar di permukaan sungai saya yakin pasti akan dihabiskan. Itu akan membuat aliran sungai (lahar) melaju deras dan tak tertahan. Kita khawatirkan kondisi itu mengikis dasar sungai dan membuatnya semakin dalam,” papar Agus.

Dia waswas air bersih untuk minum yang bersumber dari  mata air akan merembes ke bawah. Apalagi, pemukaan tanah di dekat mata air itu berupa pasir dan batuan padas. “Saya kira padas itu juga masih muda sehingga ada  banyak pori yang bisa meresapkan air dengan lebih cepat dibanding dengan tanah di bawah,” terangnya.

Baca Juga :  Jelang Buka Puasa, Hayam Wuruk pun Kian Padat

Selain itu, Agus khawatir, pertambangan merusak instalasi saluran air bersih. “Kondisi tambang yang panjangnya sekitar 2 kilometer itu jauh melewati pipa, filter, dan penampungan air desa kami yang berada jauh di bawahnya,” kata pria yang juga ketua RT tersebut.

Untuk diketahui, air dari sumber di lereng Kelud itu disalurkan ke filter air dengan pipa besi sepanjang sekitar 1,5 km. “Bangunan peninggalan zaman Kolonial Belanda yang berupa kolam itu berukuran panjang 2,5 meter dan lebar 6 meter. Sedangkan dalamnya sekitar 3 meter,” bebernya.

Setelah disaring filter, air kembali disalurkan ke empat penampungan.  Masing-masing panjang dan luasnya 2 meter dengan dalam sekitar 3 meter. Air lalu didistribusi ke rumah masing-masing warga. Tepatnya yang tinggal di Desa Puncu dan Satak.

Lokasi filter dan  tempat penampunagan air yang hanya sekitar tiga meter dari tebing tentu membuat warga waswas. Apalagi tebing tersebut juga cukup curam dengan sudut kemiringan lebih dari 45 derajat.

“Bagaimana kemudian kalau tebingnya longsor dan merusak fasilitas itu. Tentu kami akan kesulitan air bersih,” tukas Agus.

Apalagi, sama seperti di dekat lokasi mata air. Tebing yang juga dekat pemukiman warga Dukuh Damarwulan tersebut berpasir sehingga rawan longsor. Jika akses instalasi air rusak tentu butuh biaya besar untuk memperbaikinya. “Saya tidak bisa memperkirakan. Tapi saya yakin, untuk memperbaiki ini kalau seandainya benar-benar rusak pasti akan besar sekali,” katanya.

 

BBWS Pantau Tambang Pasir Sirinjing

–         Awasi proyek penambangan yang mengantongi izin pemprov

–         Evaluasi aktivitas penambangan setiap tahun

–         Tak segan bertindak bila pengambilan material pasir dan batu di aliran sungai di luar aturan teknis dan mengancam kerusakan lingkungan

–         Tak segan beri surat peringatan jika menemukan pelanggaran dalam penambangan

–         Bila SP tidak dipatuhi hingga tiga kali, otomatis izin usaha tambang dicabut

–         Imbau warga melapor bila mengetahui pelanggaran pertambangan

 

 

- Advertisement -

KEDIRI KABUPATEN– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tetap memantau aktivitas penambangan di kawasan Sungai Sirinjing, Kecamatan Puncu. Termasuk mengawasi PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) yang memang memiliki izin untuk menambang di sana.

Izin yang dikantongi adalah dari Pemprov Jatim. Walaupun begitu, instansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini tak akan mengendurkan pengawasan.

“Walaupun ditandatangani oleh Gubernur (Jatim). Proyek tambang ini tetap diawasi oleh inspektur tambang yang dilakukan langsung dari kementerian pusat di Jakarta,” ujar Yudi Iswanto, perwakilan BBWS yang berkantor di Surabaya.

Sejauh ini, dia mengakui, proses perizinan hingga aktivitas pertambangan yang dilakukan PT EPAS masih dalam kategori benar. Namun demikian, Yudi menegaskan, pihaknya tidak segan-segan bertindak jika dalam pengambilan material pasir dan batu di aliran Sungai Sirinjing di luar teknis. Apalagi bila sampai terindikasi mengancam kerusakan lingkungan.

Selama melakukan pemantauan, dia menyatakan, BBWS akan membuat catatan-catatan. Makanya, jika menemukan pelanggaran dalam aktivitas penambangan, pihaknya tidak segan mengeluarkan surat peringatan (SP).

Bahkan, Yudi mengatakan, pemberian SP itu terbatas hingga tiga kali. Sebab bila perusahaan penambang tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka secara otomatis izin usaha tambangnya akan dicabut.

Selain itu, dia menambahkan, aktivitas tambang itu juga akan dievaluasi oleh timnya setiap tahun. “Material yang boleh diambil adalah dua bagian tengah-tengah sungai dan ada ketentuan kedalamannya. Jadi perusahaan ini tidak bebas. Jika ditemukan pelanggaran, warga bisa segera melapor pada kami,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, warga dua desa, yakni Puncu dan Satak, di Kecamatan Puncu yang terdampak penambangan di Sungai Sirinjing itu resah. Mereka menolak lantaran khawatir aktivitas tambang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Salah satunya adalah ketakutan akan matinya sumber air. Keluhan mereka sampaikan dalam sosialisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim dan BBWS serta dihadiri pihak perusahaan pada Rabu siang (22/11). Acara berlangsung di balai Kecamatan Puncu.

Diketahui PT EPAS telah mengantongi izin pertambangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Menurut Yudi, PT EPAS sudah memenuhi salah satu mekanisme perizinan untuk melakukan penambangan pasir dan batu di Sungai Sirinjing.

Baca Juga :  Persedikab Bakal Uji Coba Melawan Arema Indonesia

Perusahaan ini memperoleh izin resmi setelah mengajukan permohonan ke Gubernur Soekarwo. Melalui Dinas PUPR Jatim, penambangan ini diperbolehkan karena alasan untuk pembangunan-pembangunan daerah di Jawa Timur.

Tuntutan pembangunan itu memerlukan kebutuhan material pasir yang dipenuhi melalui PT EPAS. “Pak gubernur menyarankan untuk mengambil material di kantong-kantong Gunung Kelud,” jelas Yudi.

Dengan mekanisme melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur, kemudian ditindaklanjuti Kementerian ESDM dan Pemkab Kediri. Menurut Yudi, tahapan yang dilakukan PT EPAS pun tidak mudah. Sebab melalui kajian dan telaah dari semua pihak, termasuk tim tambang dari Pemkab Kediri.

“Dari kajian dan telaah itu barulah keluar rekom (rekomendasi menambang). Sehingga aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan ini aman. Maka keluar izin,” urainya.

Sementara itu, warga desa yang terdampak penambangan pasir itu masih gundah. Kekhawatiran mereka terutama terkait soal risiko kerusakan sumber mata air dan instalasi saluran airnya.

AgusWidodo, 45, warga Dukuh Damarwulan, Desa Puncu, mengungkapkan, jarak titik terakhir lokasi pertambangan PT EPAS dengan mata air (lak air) hanya sekitar satu kilometer (km). “Jarak tersebut terlalu dekat,” ujarnya.

Padahal, jarak lokasi pertambangan manual warga dengan mata air saja sekitar 3 km.Karena itu, pengerukan pasir sedalam 3,5 meter di bawah permukaan Kali Sirinjing dikhawatirkan berpengaruh terhadap debit di mata air. Belum lagi ditambah gerusan dari aliran lahar dingin yang bisa datang sewaktu-waktu.

“Dengan tambang ini, bebatuan besar yang tersebar di permukaan sungai saya yakin pasti akan dihabiskan. Itu akan membuat aliran sungai (lahar) melaju deras dan tak tertahan. Kita khawatirkan kondisi itu mengikis dasar sungai dan membuatnya semakin dalam,” papar Agus.

Dia waswas air bersih untuk minum yang bersumber dari  mata air akan merembes ke bawah. Apalagi, pemukaan tanah di dekat mata air itu berupa pasir dan batuan padas. “Saya kira padas itu juga masih muda sehingga ada  banyak pori yang bisa meresapkan air dengan lebih cepat dibanding dengan tanah di bawah,” terangnya.

Baca Juga :  Terseret Arus Sungai Brantas, Subejo Ditemukan Tewas di Patianrowo

Selain itu, Agus khawatir, pertambangan merusak instalasi saluran air bersih. “Kondisi tambang yang panjangnya sekitar 2 kilometer itu jauh melewati pipa, filter, dan penampungan air desa kami yang berada jauh di bawahnya,” kata pria yang juga ketua RT tersebut.

Untuk diketahui, air dari sumber di lereng Kelud itu disalurkan ke filter air dengan pipa besi sepanjang sekitar 1,5 km. “Bangunan peninggalan zaman Kolonial Belanda yang berupa kolam itu berukuran panjang 2,5 meter dan lebar 6 meter. Sedangkan dalamnya sekitar 3 meter,” bebernya.

Setelah disaring filter, air kembali disalurkan ke empat penampungan.  Masing-masing panjang dan luasnya 2 meter dengan dalam sekitar 3 meter. Air lalu didistribusi ke rumah masing-masing warga. Tepatnya yang tinggal di Desa Puncu dan Satak.

Lokasi filter dan  tempat penampunagan air yang hanya sekitar tiga meter dari tebing tentu membuat warga waswas. Apalagi tebing tersebut juga cukup curam dengan sudut kemiringan lebih dari 45 derajat.

“Bagaimana kemudian kalau tebingnya longsor dan merusak fasilitas itu. Tentu kami akan kesulitan air bersih,” tukas Agus.

Apalagi, sama seperti di dekat lokasi mata air. Tebing yang juga dekat pemukiman warga Dukuh Damarwulan tersebut berpasir sehingga rawan longsor. Jika akses instalasi air rusak tentu butuh biaya besar untuk memperbaikinya. “Saya tidak bisa memperkirakan. Tapi saya yakin, untuk memperbaiki ini kalau seandainya benar-benar rusak pasti akan besar sekali,” katanya.

 

BBWS Pantau Tambang Pasir Sirinjing

–         Awasi proyek penambangan yang mengantongi izin pemprov

–         Evaluasi aktivitas penambangan setiap tahun

–         Tak segan bertindak bila pengambilan material pasir dan batu di aliran sungai di luar aturan teknis dan mengancam kerusakan lingkungan

–         Tak segan beri surat peringatan jika menemukan pelanggaran dalam penambangan

–         Bila SP tidak dipatuhi hingga tiga kali, otomatis izin usaha tambang dicabut

–         Imbau warga melapor bila mengetahui pelanggaran pertambangan

 

 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru

/